MEMBANGUN DUNIA BARU

Rumah Kepala PLN Nyaris Dimolotov

2009-03-16T08:34:00.000+07:00


	Senin, 16 Maret 2009 , 07:47:00 DIAMANKAN: Polisi mengamankan dua pelaku dari tiga orang tersangka yang merencanakan akan melemparkan bom molotov ke rumah Kepala PLN Pekanbaru, Ahad (15/3/2009).(rpg) Laporan Molly Wahyuni dan Lismar Sumirat, Bangkinang Kesal karena perusahaan pemasangan instalasi listrik yang dijalankan di-blacklist dan tak mendapatkan tender dari PLN, seorang bos perusahaan instalasi listrik nekat merencanakan akan melemparkan bom molotov yang telah dirakit ke rumah kediaman Kepala PLN Pekanbaru Ericson S. Beruntung aksi yang telah dirancang pelaku berhasil digagalkan aparat kepolisian, setelah seorang korban dari rangkaian rencana aksi pelaku melapor ke polisi. Aksi tersangka Ms (45), diduga kuat dilatarbelakangi karena pelaku Ms kesal setelah perusahaannya di-black-list atau di-skors sehingga tidak bisa bekerja memasang instalasi listrik. Kapolres Kampar AKBP H MZ Muttaqien SH SIk MAP didampingi Kapolsek Siakhulu AKP Ardinal, Ahad (15/3) kepada Riau Pos mengatakan, selain mempersiapkan bom molotov, pelaku sebelumnya juga menyandera dan menyekap seorang karyawan perusahaan instalasi listrik lain bernama Agung Priyono, warga Jalan Lembah Damai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siakhulu. Dan dari keterangan Agung polisi akhirnya dapat menangkap dan menggagalkan rencana dari pelaku. Pelaku Ms warga Perum Widya Graha Arengka Pekanbaru selaku otak dari kejadian tersebut, ditangkap oleh tim buser Polres Kampar bersama tim Polsek Siakhulu di rumahnya pada Jumat (13/3) sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian menyusul anak buahnya Ys (29) dibekuk polisi di kediaman tersangka di Jalan Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru pada Sabtu (14/3) pukul 01.00 WIB. Hingga Ahad kemarin, kedua tersangka masih diperiksa intensif terkait tindak pidana penyekapan, penyanderaan, penganiayaan yang mereka lakukan, termasuk rencana melempar bom molotov ke rumah Kepala PLN Ericson. Kasus ini terungkap setelah korban penyanderaan dan penganiayaan yaitu Agung bersama keluarga, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Korban Agung didatangi tersangka Ms bersama komplotannya pada Rabu (11/3) selepas magrib di kediamannya dan memaksa Agung untuk masuk ke dalam mobil tersangka. Di dalam mobil tersebut, korban dibawa berputar-putar dan selama dalam perjalan di dalam mobil korban dianiaya dan diancam, sampai akhirnya korban disekap di Hotel Rindu Sempadan di perbatasan Minas-Pekanbaru dan disekap di kamar 08. Para pelaku mengancam akan mengarungi Agung dan tubuhnya akan dibuang ke Sungai Siak. Selama di dalam mobil dibawa berkeliling, salah satunya meninjau rumah kediaman Kepala Cabang PLN Pekanbaru Ericson Sidabutar. Dalam perjalanan tersebut, pelaku mengancam akan meledakkan bom molotov di rumah dan mobil Ericson. Untuk selanjutnya Agung disandera di Hotel Rindu Sempadan. Di lokasi penyekapan tersebut, tersangka merakit molotov dalam dengan menggunakan botol bekas bir sebanyak 12 buah, yang diisi bensin dan lengkap dengan sumbu, siap untuk dibakar dan dilemparkan ke sasaran. Setelah selesai merakit bom molotov tersebut, tersangka kemudian membawa korban Agung dan melepaskannya di daerah sekitar Pandau Jaya. Agung sendiri merupakan karyawan dari perusahaan instalasi listrik lain yang diduga sebagai perusahaan saingan dari pelaku. Setelah melapor ke polisi, korban divisum, kemudian menjalani rawat jalan. ‘’Tersangka kesal tidak bisa bekerja untuk instalasi listrik lagi karena perusahaannya di-skors,’’ ujar Kapolsek menambahkan. Selama melakukan aksi penyekapan, penganiayaan dan perakitan bom molotov tersebut, tersangka Ms tidak sendirian, dia mengajak dua anak buahnya yaitu Ys dan Ad. Tersangka Ys sudah berhasil dibekuk, sedangkan tersangka Ad masih dalam pencarian pihak kepolisian. Di tempat terpisah, Erikson ketika dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui mengenai adanya rencana untuk mencelakakan diri dan keluarganya. ‘’Saya serahkan penanangan hukumnya kepada pihak kepolisian,’’ katanya. Mengenai proses tender, dia tidak memberikan komentar apa-apa. Sementara itu, Kapolres Kampar, AKBP MZ Muttaqien dalam penjelasannya kepada Riau Pos, Ahad (15/3) malam menyebutkan, malam itu juga para tersangka yang sudah berhasil dibekuk dibawa ke Pekanbaru. Kapolres bersama beberapa orang personel membawa langsung para tersangka kasus 813 didampingi tim dari Polda Riau. Sejauh ini,motif aksi penculikan dan penganiayaan tersebut karena cemburu terhadap proyek senilai Rp16 miliar yang dilaksanakan di PLN Pekanbaru, khususnya proyek yang dilaksanakan di Kuantan Singingi.(why/mar)

Beban Lampu Jalan Rp30 Miliar Setahun

2009-03-15T19:51:00.001+07:00

PEKANBARU (RP) - Pemerintah Kota Pekanbaru membayar Rp30 miliar per tahun untuk penerangan lampu jalan. Pengeluaran ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak atas biaya potongan setiap pembayaran rekening listrik konsumen, yang kemudian ditransfer ke rekening kas Pemko Pekanbaru. Pajak listrik yang disetorkan PLN ke Pemko Pekanbaru per tahunnya hanya Rp26,5 miliar.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru H Syofian kepada wartawan, Jumat (13/3) di ruang kerjanya. Penerimaan pajak penerangan yang ditransfer PLN ke kas Pemko Pekanbaru, kata dia, merupakan penerimaan dana bagi hasil dengan instansi. Sama hal dengan PLN, Pemko juga melakukan penerimaan DBH dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan air permukaan.

‘’Untuk penerimaan pajak DBH tersebut, kita tidak terlibat dalam kebijakan. Pola penerimaan ini diatur didalam PP 65/2001 tentang pajak daerah. Jadi walau beroperasinya di Pekanbaru seperti halnya pajak air bawah tanah, yang memungutnya Dispenda Provinsi Riau. Pekanbaru dapat DBH saja yang ditransfer ke kas daerah. Bagaimana pelaksanaan dan ini bisa terjadi, sudah diatur di dalam peraturan pemerintah,’’kata Syofian.

Dijelaskannya, untuk pajak Bumi dan Bangunan Pemko Pekanbaru menerima 2008 lalu sebesar 21,6 miliar. Untuk pajak Kendaraan Bermotor Rp23 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor Rp24 miliar. Semua penerimaan 2008 tersebut kata dia, angkanya dimasukkan dalam target penerimaan pendapatan daerah 2009.

‘’Untuk target pajak per tahunnya, digunakan angka pembayaran tahun sebelumnya. Karena jenis pajak DBH ini tidak bisa dihitung persisnya berapa karena pengerjaan dilakukan oleh instansi vertikal atau Pemprov Riau sehingga kita hanya bisa memasukkan target sesuai realiasi tahun sebelumnya,’’tutur Syofian.

Sementara itu, anggaran perawatan 13.000 titik lampu jalan di Kota Pekanbaru mencapai Rp4 miliar tahun 2009 ini. Sayangnya, di lapangan banyak ditemukan lampu jalan yang rusak dan padam dibiarkan begitu saja.

Dapat dikatakan, besarnya anggaran perawatan lampu jalan, tidak bisa dipergunakan dengan baik oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru. Agar, lampu jalan tidak rusak dan padam.

Titik kerusakan lampu jalan ini bisa dilihat di Jalan Sudirman (depan Hotel Sahid Pekanbaru, red). Di mana, lampu banyak yang pecah dan tidak berfungsi. Kemudian, lampu di sepanjang Jalan Arifin Achmad juga tidak berfungsi pada malam hari. Titik lainnya, di Jalan Arengka terdapat beberapa lampu yang tidak berfungsi atau mati.

Menanggapi hal ini Kepala DKP Pekanbaru, Mayulis Yahya melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan, Ir Kemala Hayati MT, membenarkan jumlah anggaran pertamanan memang mencapai Rp4 miliar. Namun, dia membantah bila DKP tidak bekerja atau membiarkan lampu rusak begitu saja.

‘’Kita siap melakukan perbaikan 13.000 titik lampu jalan yang rusak di Pekanbaru. Tapi, saya harapkan masyarakat bisa memberikan laporan kepada DKP mengenai kerusakan lampu dan padamnya lampu tersebut,’’ ujar Kemala kepada Riau Pos Jumat (13/3) kemarin.

Menurut dia, kerusakan lampu jalan yang terjadi karena tangan jahil manusia yang sengaja melemparkan batu ke arah lampu, sehingga pecah. Tapi, ada juga kerusakan lampu karena usianya yang sudah harus diganti. Lainnya, karena konsleting arus listrik.

Diakuinya, untuk jumlah kerusakan lampu jalan dirinya tidak mengetahui dengan persis. Namun, sebutnya, memang ada lampu jalan yang rusak di Pekanbaru.

‘’Sebanyak 20 petugas DKP siap melakukan perbaikan lampu jalan yang rusak. Informasi masyarakat sangat kita harapkan, bila menemukannya,’’ kata dia mengakhiri.(new)

Ada apa pula....

2009-03-15T19:19:00.001+07:00

Pelaku Penyanderaan Keluarga Kepala PLN Pekanbaru Ditangkap
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Jakarta - Petugas Polres Kampar, Riau, menangkap Massizal dan Yanto yang merupakan pelaku penyanderaan keluarga Kepala PLN Pekanbaru Riau Ericson Sidabutar. Selain menyandera, tersangka ternyata juga berencana menyerang rumah Ericson dengan bom molotov.

Kejadian ini bermula ketika pada 11 Maret lalu salah seorang keluarga dekat Ericson, Agung Priyono, diculik dan disandera tersangka. Agung disekap selama 2 hari dan dianiaya sehingga sekujur tubuhnya mengalami luka lebam. Pihak keluarga pun berinisiatif melaporkan penculikan itu pada Polres Kampar.

Atas laporan itu, Polres Kampar lantas melakukan pelacakan bersama Poltabes Pekanbaru untuk mencari yang disandera. Akhinya Minggu (15/3/2009) pukul 15.45 WIB polisi berhasil menangkap pelaku sekaligus menyelematkan sandera.

Setelah tersangka ditangkap itulah diketahui bahwa mereka ternyata juga berencana menyerang rumah Ericson dengan bom molotov. Dari tangan mereka disita barang bukti berupa 12 bom molotov yang terbuat dari botol dengan sumbu berisi bensin yang siap diledakkan.

Menurut Kapolres Kampar AKBP MZ Muttaqien, penculikan ini terkait dengan tender pyoek di lingkungan PLN Wilayah Riau. "Dari hasil penyelidikan, diketahui penyanderaan ini terkait masalah tender proyek di lingkungan PLN Wilayah Riau. Tapi saya belum tau pasti berapa nilainya," ujar Muttaqien.

Hingga saat ini polisi masih belum bisa memastikan apakah tersangka adalah orang yang langsung berkepentingan dengan tender ataukah hanya orang bayaran. "Kami masih akan mendalami. Namun yang jelas Massizal ini adalah dalang dari penyanderaan," tegas Muttaqien.

Saat ini tersangka tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Siak Hulu yang berbatasan dengan Kodya Pekanbaru. Polisi masih terus melacak orang-orang yang diduga terkait dengan insiden penculikan tersebut. Namun mereka belum bisa memberikan kepastian berapa jumlah tersangka sesungguhnya. (sho/anw)

Glasgow subway

2009-02-07T15:56:00.001+07:00

I am standing in the middle of glasgow high street, as you see there are not as congested as blok m.

php web programming

2008-12-22T11:05:00.001+07:00

PHP Web Programming

From: intellibitz,
2 years ago

PHP Web Programming

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: php programming)

Learn PHP Web Programming with this comprehensive tutorial.

SlideShare Link

Awasss makanan dari China

2008-09-25T04:02:00.000+07:00

Berikut daftar produk makanan mengandung susu asal China yang terdaftar di(BPOM):

1.Jinwei Yougoo, susu fermentasi, nomor registrasi ML 206509001378
2.Jinwei Yougoo, susu fermentasi, nomor registrasi ML 206509002378
3. Jinwei Yougoo, susu fermentasi, nomor registrasi ML 206509003378
4. Guozhen, susu bubuk full cream, nomor registrasi ML 805309001478
5.Meiji Indoeskrim Gold Monas, es krim, nomor registrasi ML 305509001116
6.Meiji Indoeskrim Gold Monas, es krim, nomor registrasi ML 305509002116
7. Oreo, stick wafer, nomor registrasi ML 227109001450
8. Oreo, stick wafer, nomor registrasi ML 827109001450
9. Oreo, chocolate sandwich cookie, nomor registrasi ML 227109001552
10. M&M¢s, kembang gula, nomor registrasi ML 237409005385
11. M&M¢s, kembang gula, nomor registrasi ML 237409002385
12. Snickers, biskuit, nomor registrasi ML 227109009385
13. Dove Choc, kembang gula, nomor registrasi ML 237409001385
14. Dove Choc, kembang gula, nomor registrasi ML 237409003385
15. Dove Choc, kembang gula, nomor registrasi ML 237409004385
16. Merry X-Mas, kembang gula, nomor registrasi ML 238409003311
17. Penguin, kembang gula, nomor registrasi ML 238409005311
18. Nestle Nesvita Materna, makanan ibu hamil dan ibu menyusui, nomor registrasi ML 862109001322
19. Nestle Milkmaid, selai susu, nomor registrasi ML 234709002206

Namun
produk dengan merek yang sama yang diproduksi di dalam negeri dengan
kode nomor registrasi MD tetap boleh beredar dan dikonsumsi.

Selain
mengeluarkan keterangan tentang merek produk China yang terdaftar, BPOM
juga mengumumkan produk China mengandung melamin yang diumumkan oleh
Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) Singapura.

Ketigabelas produk tersebut adalah:
1. Natural Choice, Yoghurt Flavoured Ice Bar With Real Fruit
2. Yili Bean Club, Matcha Red Bean Ice Bar
3. Yili Bean Club, Red Bean Ice Bar
4. Yili Prestige Chocliz, Dark Chocolate Bar
5. Yili Super Bean, Red Bean Chestnut Ice Bar
6. Nestle Dairy Farm, susu UHT
7. Yili High Calcium, susu rendah lemak
8. Yili High Calcium, susu
9. Yili 250 ml, Pure Milk
10. Yili 1 liter, Pure Milk
11. Dutch Lady, Strawberry Flavoured Milk (Ex.Cina, Hongkong, Singapura)
12. White Rabbit, kembang gula
13. Yili Choice, Dairy Frozen Yoghurt Bar With Real Peach and Pineapple Fruit Pieces.

Kebakaran di Pekanbaru, 10 Rumah Hangus

2008-09-20T06:01:00.001+07:00

Kebakaran besar menghanguskan sekitar 10 rumah warga di Kelurahan Pelita Pantai RT 01 RW 07, Pekanbaru, Jumat (19/9) malam.

Kepala RW 07 Nurbahri Bakar ditemui di tempat kejadian mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 22:30 WIB. Api menjalar begitu cepat dikarenakan rumah di permukiman tersebut kondisinya berhimpitan dan umumnya berbahan dasar kayu.

Selain itu, warga telah mengantisipasi musibah kebakaran karena terjadi di saat kebanyakan warga tengah melakukan shalat Terawih berjamaah di masjid di lingkungan tersebut.

"Saat pulang shalat terawih, warga sudah ramai karena ada kebakaran," kata Nurbahri.

Api baru bisa padam sekitar pukul 23:30 WIB setelah sekitar enam unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena korban kebakaran banyak tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.

Hingga kini penyebab kebakaran belum bisa diketahui. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi mata dan mulai melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah, tampak langsung langsung meninjau ke lokasi kebakaran. Kehadiran Walikota nyaris tidak diketahui, karena dia datang tanpa pengawalan khusus dan hanya mengenakan baju muslim dan kain sarung.

Herman mengatakan, pemerintah akan menyalurkan bantuan untuk meringankan beban para korban kebakaran, dan turut prihatin, apalagi musibah itu terjadi saat mendekati hari Lebaran. (*)

Semoga yang ini bukan karena lampu padam !!

Tjerita Tentang Te...

2008-09-09T19:07:00.001+07:00

Tatkala Temperatur Terik Terbakar Terus, Tukang Tempe Tetap Tabah, "Tempe-tempe", Teriaknya. Ternyata Teriakan Tukang Tempe Tadi Terdengar Tukang Tahu, Terpaksa Teriakannya Tambah Tinggi, "Tahu...Tahu...Tahu...!""Tempenya Terbaik, Tempenya Terenak, Tempenya Terkenal!!", Timpal Tukang Tempe . Tukang Tahu Tidak Terima,"Tempenya Tengik, Tempenya Tawar, Tempenya Terjelek....!"Tukang Tempe Tertegun, Terhenyak, "Teplakkk...!" Tamparannya Tepat Terkena Tukang Tahu. Tapi Tukang Tahu Tidak Terkalahkan, Tendangannya Tepat Terkena Tulang Tungkai Tukang Tempe .Tukang Tempe Terjengkang Tumbang! Tapi Terus Tegak, Tatapannya Terhunus Tajam Terhadap Tukang Tahu. Tetapi, Tukang Tahu Tidak Terpengaruh Tatapan Tajam Tukang Tempe Tersebut, "Tidak Takut!!" Tantang Tukang Tahu.Tidak Ternyana Tangan Tukang Tempe Terkepal, Tinjunya Terarah, Terus Tonjokkannya Tepat Terkena Tukang Tahu, Tak Terelakkan! Tujuh Tempat Terkena Tinjunya, Tonjokan Terakhir Tepat Terkena Telak.Tukang Tahu Terjerembab. "Tolong.. Tolong.. Tolong..!", Teriaknya Terdengar Tinggi. Tetapi Tanpa Tunda Tempo, Tukang Tempe Teruskan Teriakannya, "Tempe .. Tempe .. Tempe ..!!"

Pentingnya Ketgaran Dalam Kepemimpinan

2008-05-16T09:05:00.002+07:00

Ketegaran/Ketabahan/Kekuatan/Percaya Diri .... apapun itu namanya sangat penting dalam kepemimpinan.

Berikut ini adalah salah satu contohnya..

Baru-baru ini teman kita di promosikan menjadi Manajer Ranting Bengkalis.
Selama ini Bengkalis dikenal dengan daerah yang identik dengan permasalahan pembangkit, seperti pemadaman, demo dan lain-lain...

Nah... persiapkan dirimu kawan untuk mengahdapi hal-hal seperti itu...
Semoga sukses..

Sosialisasi Hemat Listrik Melalui Para Ibu

2008-04-28T04:15:00.001+07:00

Liputan6.com, Jakarta: Mufidah Jusuf Kalla, istri Wakil Presiden Jusuf Kalla menyosialisasikan Gerakan Hemat Listrik Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Ahad (27/4). Sasaran sosialisasi dititikberatkan pada kaum ibu agar dapat mendidik anak mereka berperilaku hemat listrik.

Pemerintah sendiri menerapkan berbagai cara untuk menekan subsidi listrik yang tahun ini mencapai lebih dari Rp 60 triliun. Di antaranya penghematan dengan penerapan tarif nonsubsidi bagi pelanggan berdaya 6.600 watt. Kebijakan ini kemungkinan akan diperluas.

Namun gaung penghematan listrik justru belum terasa di perkantoran instansi pemerintah. Masih saja ditemui penggunaan lampu berlebihan di siang hari. Padahal pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi rakyat untuk menghemat energi [baca: Kantor Pemerintah Boros Energi].(YNI/Vivi Oktoreza dan Noviar Jamal)

PT PLN (Persero) Tandatangani 5 Fasilitas Kredit Rupiah Untuk Program Percepatan 10.000 MW

2008-04-18T15:46:00.001+07:00

18/04/08 13:50

Jakarta, 18 April 2008 (ANTARA) - PLN hari ini menandatangani lima perjanjian kredit jangka panjang porsi Rupiah senilai total IDR5.7tn (+/- USD627jt ekuivalen) dengan bilateral dan sindikasi bank-bank lokal untuk mendukung pendanaan porsi Rupiah pembangunan PLTU baru yang berlokasi di Suralaya, Paiton, Labuan, Indramayu dan Rembang.

Penandatanganan Pinjaman Kredit hari ini merupakan kelanjutan dari dua fasilitas kredit USD dari China Exim Bank, yang telah diselesaikan pada bulan Januari 2008, serta menunjukkan kemajuan yang penting dan berkelanjutan dalam upaya fund raising untuk mendukung Fast Track Program. Pinjaman-pinjaman Rupiah ini didukung oleh jaminan pemerintah yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan merupakan kredit investasi Rupiah jangka panjang pertama yang dilakukan oleh PLN secara bilateral maupun secara sindikasi dengan bank sejak tahun 1995.

Bank Mega (untuk Suralaya dan Paiton) merupakan kreditur bilateral (sole), sedangkan BCA (untuk Labuan), BNI (untuk Indramayu) dan Bank Mandiri (untuk Rembang) masing-masing berperan sebagai Coordinating Arranger dan Lender sindikasi dalam proyek-proyek tersebut. BCA, BNI dan Bank Mandiri berpartisipasi secara sindikasi satu sama lain, sedangkan Bank Rakyat Indonesia ikut serta sebagai co-lender di dalam sindikasi-sindikasi tersebut. Dalam mengadakan pendanaan ini, PLN dibantu oleh HSBC sebagai Financial Advisor dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) sebagai Legal Advisor.

Jumlah pendanaan untuk masing-masing proyek adalah sebagai berikut:

Proyek	MW	Pinjaman Rupiah
Suralaya	1 x 625	735,387,524,690
Paiton	1 x 660	600,635,738,985
Labuan	2 x 315	1,188,548,523,036
Indramayu	3 x 330	1,272,913,654,892
Rembang	2 x 315	1,911,480,000,000
Total	3,535	5,708,965,441,603

Fasilitas pinjaman diberikan dengan jangka waktu 10 tahun door-to-door termasuk 3 tahun masa penarikan dan masa tenggang, yang disesuaikan dengan masa konstruksi dan long-term nature dari aset-aset tersebut. Jumlah pendanaan yang begitu besar untuk kelima proyek ini merupakan bukti dukungan penuh yang diberikan oleh perbankan nasional demi kesuksesan Program Percepatan Pembangkit. Bank-bank domestik diharapkan akan juga memberikan dukungannya untuk proyek-proyek 10.000 MW selanjutnya.

Dengan ditandatanganinya paket pinjaman hari ini, pendanaan PLTU Suralaya dan PLTU Paiton akan sepenuhnya terpenuhi. Fokus PLN selanjutnya adalah untuk menyelesaikan perjanjian pinjaman USD untuk Indramayu, Rembang dan Labuan. Penandatanganan fasilitas kredit dollar jangka panjang dengan konsorsium Bank of China untuk PLTU Indramayu dijadwalkan akhir bulan ini di China, sedangkan fasilitas kredit dollar untuk proyek Rembang saat ini dalam tahap akhir proses dokumentasi dengan konsorsium Barclays/China Development Bank.

Proyek-proyek yang didukung oleh pendanaan Rupiah hari ini merupakan bagian dari total 10 PLTU baru yang berlokasi di pulau Jawa. Pembangkit-pembangkit baru ini akan menambah total kapasitas pembangkit tenaga sebesar 3,535 MW untuk sistim kelistrikan Jawa-Bali dan direncanakan untuk beroperasi pada tahun 2009 dan 2010.

Keberhasilan memperoleh pinjaman jangka panjang ini merefleksikan tingkat kepercayaan yang tinggi dari perbankan dalam negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Dapat dipastikan bahwa dengan diperolehnya pinjaman ini akan lebih melancarkan pendanaan bagi Program Percepatan 10.000 MW. Sokongan yang kuat dari Pemerintah Indonesia melalui penerbitan jaminan penuh Menteri Keuangan untuk pinjaman PLN ini memberikan gambaran akan pentingnya Program Percepatan Pembangkit tersebut bagi ekonomi Indonesia.

=== Comment :

Electric energy is the most important thing in Industrial Development in Indonesia, but how about the price of energy, it does not show the proper business activity.

Bagir Marah pada Ketua BPK

2008-04-13T03:18:00.001+07:00

Sabtu, 12 April 2008

JAKARTA (RP)– Perseteruan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) kembali memanas. Ketua MA Bagir Manan langsung merespon keras dan terkesan marah dengan rencana Ketua BPK Anwar Nasution untuk melaporkannya ke kepolisian.

''Anwar jangan memaksakan maunya sendiri. Dia salah kira kalau memaksakan semua orang di negeri ini. Negeri ini berdasarkan hukum dan kesepakatan,'' ujar Bagir saat ditemui di Gedung MA kemarin (11/4).

Menurut dia, jalan tengah yang disepakati, yakni pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) soal biaya perkara adalah yang terbaik. ''Karena kesepakatannya adalah PP, maka kita tunggu PP,'' ujarnya. Perseteruan BPK dan MA soal biaya perkara bukan barang baru. Pada 2006, Anwar menuding biaya perkara sebagai pungli karena tidak boleh diaudit BPK.

Sempat mereda, konflik itu mencuat lagi pada 2007. Anwar bahkan melaporkan Bagir Manan ke Mabes Polri pada 13 November 2007. Istana pun lantas turun tangan. Pada 22 September 2007, penyelesaian secara ''adat" pun digelar. Kesepakatan untuk membuat PP biaya perkara dihasilkan. Jangka waktu sebulan menerbitkan PP pun dipatok. Namun, sampai sekarang aturan tersebut belum selesai.

''Kalau Anwar Nasution yang jagoan itu merasa ingin (aturan itu diberlakukan) sekarang, maka harus didesak PP-nya. Jangan mendesak Ketua MA, jangan berlebihan dia,'' tambah Bagir. Pria asal Lampung itu mengaku tak keberatan diaudit asal berdasarkan PP. Menurutnya, setiap sen yang digunakan dibukukan.

Bagaimana nasib PP biaya perkara? Direktur Harmonisasi Perundang-undangan DepkumHAM Wicipto mengakui pembahasan Rancangan PP mandek. RPP, tambahnya, sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. ''Draf sudah disetujui oleh MA, Depkeu,dan Setneg. Tapi, kemudian BPK kirimkan surat keberatan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin (11/4).

Akibatnya, Setneg mengembalikan RPP ke Depkeu. ''Setelah itu tidak ada lagi pembicaraan,'' tambahnya. Alasan BPK mengeluarkan keberatan karena berpendapat seluruh biaya perkara masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga harus diaudit penggunaannya secara keseluruhan.

Pendapat BPK, lanjut Wicipto, berbeda dengan analisis DepkumHAM yang menghasilkan kesimpulan biaya perkara bisa dikatakan uang negara jika ada sisa dari pemakaian operasional perkara. ''Uang perkara itu kan uang para pihak, khususnya perkara perdata yang dititipkan di pengadilan untuk operasional. Jadi bukan uang negara," jelasnya.

Biaya perkara, dikatakan sebagai uang negara jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht). Bagaimana jika BPK tetap tak terima? ''Kalau ada pertentangan seperti ini, itu sudah diluar wewang kita,'' ujarnya menjelaskan.

=== Komentar :

Uang yang bukan uang Negara tetapi dititipkan ke Lembaga Negara dan dipergunakan untuk operasional Lembaga Negara tersebut.

Memang yang paling benar adalah Rhoma Irama, " Karena rupiah terjadi pertumpahan darah". Apalagi hal itu terjadi di bangsa pemarah ini. Presiden, Gubernur, Pejabat-pejabat Negara sekarang ini tampaknya lagi menebarkan amarah ke seluruh penjuru nusantara.

Gubri: PLN Tak Sanggup, Serahkan ke Pihak Swasta

2008-04-08T20:42:00.001+07:00

Selasa, 08 April 2008

JAKARTA (RP)- Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP akan mengundang langsung Direktur Utama (Dirut) PT PLN untuk datang ke Riau guna membicarakan krisis listrik yang terjadi di Bumi Lancang Kuning selama ini.
Demikian dikatakan Gubri kepada Riau Pos usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/4). Dalam sidang itu antara lain dibahas soal krisis listrik yang terjadi di berbagai daerah, dimana membuat para gubernur meminta agar pemerintah pusat dan PT PLN memberi sebuah solusi.

''Tadi (kemarin, red) Presiden secara langsung meminta kepada menteri terkait untuk membahas masalah krisis listrik ini secara serius sehingga ada jalan keluar. Krisis listrik ini terjadi tidak hanya di Riau tapi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada daerah yang jauh lebih parah krisis listriknya. Itulah sebabnya, harus ada jalan keluar. Kalau memang PLN tidak sanggup, berikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengatasi masalah krisis listrik ini,'' tegas Gubri.

Di Riau, lanjutnya, untuk mengatasi masalah krisis listrik ini, dalam waktu dekat segera dibangun PLTG dengan kapasitas 2x50 MW di Duri (nilai investasi 40.000.000 dolar AS) dan 4x25 MW di Pelalawan (nilai investasi 45.000.000 dolar AS). PLTGU dengan kapasitas 2x75 MW di Teluk Lembu (nilai investasi 97.500.000 dolar AS), PLTU dengan kapasitas 2x150 MW di Peranap (nilai investasi 300.000.000 dolar AS) dan PLTA dengan kapasitas 3x45 MW di Lubuk Ambacang (nilai investasi 270.000.000 dolar AS).

SBY Warning Menteri
Masih dari pertemuan yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kekhawatirannya soal meningkatnya aktivitas politik para menteri dan kepala daerah. SBY pun mengingatkan (warning) para pejabat untuk tetap mengutamakan tugas-tugas pemerintahan.

Masalah aktivitas politik pejabat kemarin memang dibahas dalam rapat kabinet paripurna yang diadakan SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor sekretariat negara. Ini merupakan rangkaian road show rapat kabinet di kantor pembantu-pembantunya. Rapat kali ini selain dihadiri seluruh menteri juga dihadiri sebagian besar gubernur.

''Dibenarkan dalam kehidupan demokrasi kita, saudara juga melakukan aktivitas politik yang berkaitan dengan keberadaan saudara sebagai pimpinan atau fungsionaris partai-partai politik tertentu,'' kata SBY.

Di kabinet, SBY juga mempersilakan para menterinya melakukan aktivitas di parpolnya masing-masing. Apalagi SBY memiliki banyak menteri dari kalangan parpol.

Mereka adalah Mensesneg Hatta Rajasa (PAN), Menteri Pendidikan Bambang Soedibyo (PAN), Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali (PPP), Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (PPP), Menakertrans Erman Suparno (PKB), dan Menteri PDT Lukman Edi (PKB).

Selain itu juga Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta (PKPI), Menteri Pertanian Anton Apriyantono (PKS), Menpora Adhyaksa Dault (PKS), Menteri perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari (PKS), Menteri Perindustrian Fahmi Idris (Golkar), Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta (Golkar), Menkum HAM Andi Mattalata (Golkar), Menko Kesra Aburizal Bakrie (Golkar), serta Menteri Kehutanan MS Kaban (PBB).

Tidak hanya di jajaran menteri, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng juga akan beraktivitas politik di Partai Demokrat. Sebab Andi saat ini menjabat sebagai ketua departemen SDM di partai tersebut.

SBY dan Kalla juga berasal dari parpol, sehingga kemungkinan keduanya akan sibuk berpolitik juga dalam 1,5 tahun terakhir. ''Memang begitu dalam sebuah kompetisi yang akan segara berlangsung di negeri kita tahun depan," kata SBY..

Hanya saja SBY mengingatkan agar para pejabat tersebut tetap menjaga etika serta tatakarama dalam berpolitik. SBY mengaku tidak senang melihat persaingan pilkada antarpejabat. Misalnya, kata SBY, bupati dan gubernur sama-sama bertarung dalam pemilihan gubernur. Karena bersaing bupati tersebut di depan publik melakukan langkah-langkah yang tidak tepat kepada gubernurnya.

''Etika politik terbalik-balik seperti itu. Yang pantas sajalah. Kecuali kalau memang sudah dalam status calon, sama-sama calon gubernur, sama-sama calon bupati. Itulah gunanya kompetisi,'' Presiden SBY menegaskan.

Menghadapi pemilu 2009, SBY juga mengajak para menteri, gubernur, dan bupati untuk tidak terburu-buru melakukan aktivitas politik. ''Ada kepantasannya. Dan pesan saya, jangan terlalu gasik (bahasa Jawa: cepat). Sekarang April 2008, masih sekian bulan lagi 2009 dan seterusnya. Saya minta tetap berkonsentrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan,'' ujar SBY.

Selain itu SBY mengingatkan agar para pejabat tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk aktivitas politik. Harus dibedakan antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan partai politik.

Bagaimana reaksi para menteri terhadap peringatan SBY tersebut? Sejumlah menteri menilai apa yang disampaikan SBY sudah tepat. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edi menyatakan, para menteri bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan parpol dengan kegiatan kementerian. ''Jadi tidak ada masalah,'' kata Lukman.

Para menteri akan menyiasati agar dua tugas tersebut bisa sama-sama berjalan. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata misalnya, membatasi kegiatan parpol hanya di malam hari. ''Tugas kenegaraan tidak akan terganggu. Jam kerja buat partai saja ditambah. Biasanya selesai jam 21.00 WIB, sekarang bisa di atas jam 24.00 WIB,'' kata Andi Matalatta

Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta juga tak menganggap presiden membatasi kegiatan parpol bagi par menteri. ''Itu artinya kegiatan buat partai boleh, tapi menjaga waktu. Jangan dihabiskan untuk partai,'' katanya.(tom/jpnn)

Comment :

Itu tandanya masyarakat Riau mampu membayar harga energy yang wajar.

Muslims Outnumber World's Catholics

2008-03-31T16:23:00.001+07:00

By ALESSANDRA RIZZO,

Posted: 2008-03-31 00:09:06

VATICAN CITY (March 30) - Islam has surpassed Roman Catholicism as the world's largest religion, the Vatican newspaper said Sunday.

The Vatican's newspaper reported that for the first time in history, there are more Muslims in the world than Roman Catholics. All groups of Christians still outnumber Muslims, according to 2007 estimates from the CIA World Factbook. Flip through the gallery to see how much of the world's population makes up different religions.

"For the first time in history, we are no longer at the top: Muslims have overtaken us," Monsignor Vittorio Formenti said in an interview with the Vatican newspaper L'Osservatore Romano. Formenti compiles the Vatican's yearbook.

He said that Catholics accounted for 17.4 percent of the world population — a stable percentage — while Muslims were at 19.2 percent.

"It is true that while Muslim families, as is well known, continue to make a lot of children, Christian ones on the contrary tend to have fewer and fewer," the monsignor said.

Formenti said that the data refer to 2006. The figures on Muslims were put together by Muslim countries and then provided to the United Nations, he said, adding that the Vatican could only vouch for its own data.

When considering all Christians and not just Catholics, Christians make up 33 percent of the world population, Formenti said.

Spokesmen for the Vatican and the United Nations did not immediately return phone calls seeking comment Sunday.

Copyright 2008 The Associated Press. The information contained in the AP news report may not be published, broadcast, rewritten or otherwise distributed without the prior written authority of The Associated Press. All active hyperlinks have been inserted by AOL.

2008-03-30 16:13:58

Comment :

As we know that making more children is a destiny, however in other religion, children is a burden.

24 Travo Dipadamkan

2008-03-30T15:35:00.001+07:00

Sabtu, 29 Maret 2008

KOTA (RP) — Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pekanbaru, mengharuskan PLN Wilayah Riau-Kepri memutuskan arus listrik ke 6.288 pelanggan. Apalagi aliran listrik juga sudah digenangi oleh banjir, dikhawatirkan akan menyebabkan warga terkena sengatan listrik bertegangan tinggi tersebut.

''24 gardu (travo) telah kami padamkan sejak banjir melanda Pekanbaru. Aliran ke 6.288 pelanggan terpaksa kami putuskan hingga kondisi banjir sudah pulih. Bila tidak maka pemutusan akan tetap dilakukan demi alasan keselamatan,'' jelas Deputi Manajer Komunikasi PLN Wilayah Riau-Kepri, Delvis Bustami kepada Riau Pos kemarin.

Ke 24 travo yang dipadamkan adalah Rayon Rumbai (17 travo), Rayon Kota Barat sebanyak 6 travo dan Rayon Kota Pekanbaru Timur satu trafo. Untuk Rayon Rumbai di antaranya adalah travo 24 di Jalan Yos Sudarso, travo 90 di Jalan Gotong Royong, travo 96 Jalan Yos Sudarso Gang Hero.

''Untuk Rayon Kota Barat, travo yang dipadamkan di antaranya adalah travo 539 di Jalan Siak II, travo 83 di Jalan Pabrik Paku. Sedangkan Rayon Kota Timur, travo yang dipadamkan hanya satu travo yaitu yang terletak di Kampung Baru Teleju,'' jelasnya.

Mengenai kapan akan dihidupkan kembali ke-24 gardu tersebut, Humas PLN ini meyebutkan pihaknya belum bisa memastikan. Namun dipastikan travo-travo tersebut akan kembali dioperasikan setelah banjir surut.

''Kalau sekarang ini tidak memungkinkan 24 travo itu kami operasikan. Bahkan diantaranya sudah ada yang terbenam oleh air. Kalau kondisi banjir sudah pulih akan kami operasikan kembali,'' tambahnya.

Bantu Evakuasi Warga
PLN Wilayah Riau-Kepri bekerjasama dengan Swadaya Ummah, Kamis dini hari membantu evakuasi warga di lokasi banjir di Kelurahan Sri Meranti. Warga dievakuasi dengan mengunakan perahu karet yang telah disiagakan untuk warga yang akan mengungsi.

''Sampai subuh malam kemarin, tim kami membantu mengevakuasi warga. Sebelumnya PLN juga telah menyerahkan bantuan kepada warga di tempat pengungsian,'' tuturnya.(mar)

Aliran Listrik Air Mancur Diputus

2008-03-30T15:33:00.001+07:00

Sabtu, 29 Maret 2008

Laporan M HAPIZ, Kota Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
TINDAKAN pemutusan aliran listik dilakukan Bagian Pemutusan Penyambungan Tegangan Listrik (P2TL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Pekanbaru. Tak tanggung-tanggung, PLN memutus aliran listrik di lokasi air mancur depan kantor Wali Kota Pekanbaru dan beberapa lampu di sekitarnya. Pemutusan ini dilakukan Kamis (27/3) malam dan hingga Jumat (28/3) siang, belum ada tanda-tanda air mancur tersebut akan dialiri listrik kembali.

Manager Cabang PLN Pekanbaru, Drs Ericson S Sidabutar AK dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (28/3) membenarkan kalau PLN telah melakukan pemutusan atau disebut penertiban terhadap arus listrik yang terhubung ke air mancur dan beberapa lampu di sekitarnya. Disebutkannya, aliran listrik tersebut dicuri dengan cara menyambung langsung tanpa melalui meteran PLN.

''Kerugian kita hitung sekitar 24 juta dalam beberapa bulan terakhir ini. Dalam penegakan hukum ini kita tidak membeda-bedakan pelanggan baik masyarakat, swasta atau pun pemerintah. Harapan kita ke depan agar jangan seperti itu lagi, menyambung aliran listrik tanpa meteran. Pemerintah seharusnya menjadi contoh,'' ucapnya.

Disebutkan Ericson, mengapa PLN melakukan pemutusan pada Kamis malam, karena Pemko katanya sudah berniat untuk membayar jumlah kerugian yang dialami PLN akibat penyambungan ilegal tersebut sehingga sesegera mungkin akan dipasang kembali.

Bagaimana tindak lanjutnya pelanggaran hukum ini, Ericson mengatakan, jika sudah selesai proses administrasinya, maka akan dipasang kembali. ''Sudah dibayar sore ini dan segera akan dipasang kembali. Hal seperti ini jangan terulang kembalilah,''ujarnya dikonfirmasi ulang, Jumat (28/3) sore.

Pemko Minta Bukti
Dikonfirmasi soal ini terhadap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, Maiyulis Yahya di ruang kerjanya, ia mengatakan, kalau disebut mencuri, harus dibuktikan secara hukum. Kata dia, untuk pemasangan arus listrik, dilakukan bersama tim di mana ada orang PLN di dalam tim tersebut. ''Saya belum menerima laporannya, akan kita cek. Tapi kalau disebut mencuri, buktikan dulu secara hukum. Setiap pemasangan arus listrik, ada orang PLN di dalam tim tersebut. Tidak mungkinlah pemerintah mencuri arus listrik. Kalau menunggak mungkin saja sebab APBD ada prosesnya dan itu Dispenda yang membayarnya. Tapi pastinya dicek dulu karena yang tahu betul orang teknis dan untuk itu sudah diserahkan kepada pihak swasta untuk mengelolanya,'' ujarnya.

Setiap pemasangan arus listrik pemerintah, Maiyulis katakan tetap melalui surat resmi, termasuk rekanan yang ditunjuk Pemko. Ucapnya, tidak mungkin rekanan melakukan tindakan pencurian sebab akan menghancurkan kredibilitas perusahaannya. ''Mungkin saja rekanan yang kita tunjuk bermain. Tapi rasanya tidak mungkin karena bisa hancur kredibilitas perusahaan mereka. Pastinya akan kita cek dulu,'' tegasnya.(yls)

Kebijakan Tarif Baru Listrik Diterapkan Pada Pelanggan Elit

2008-03-25T02:49:00.001+07:00

Senin, 24 Mar 2008 | 17:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kebijakan tarif disinsentif dan insentif akan diterapkan pada pelanggan elit R2 dan R3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan pelanggan listrik R1 tidak masuk dalam program penghematan subsidi listrik. "R1 tetap TDL (Tarif Dasar Listrik) lama," kata Purnomo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Energi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/3).

Pelaksanaan kebijakan tarif baru listrik ini akan dimulai dari pelanggan listrik R3 terlebih dulu. Terutama di kota-kota yang pemakaian listriknya melebihi rata-rata nasional, seperti Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jabodetabek. Menurut Purnomo, pelaksanaan pada pelanggan listrik R3 menjadi proyek uji coba yang akan dievaluasi. Sebelumnya, akan dilaksanakan sosialisasi pada tahap-tahap tertentu. Secara pararel, program lampu hemat energi juga akan dijalankan.

Purnomo menjelaskan, bahwa sosialisasi dimulai April mendatang pada pelanggan R3 sebagai proyek uji coba. Lamanya sosialisasi tergantung situasi di lapangan, bisa satu sampai dua minggu. Setelah sosialisasi, maka mulai pelaksanaan proyek uji coba pada pelanggan R3 selama beberapa waktu. Hasil uji coba, lanjutnya, kemudian akan dibawa lagi ke parlemen untuk kelanjutannya. "Kebijakan ini elastis saja," kata Purnomo.

Purnomo memperkirakan, program penghematan subsidi ini bisa menekan subsidi Rp 5 triliun. Angka ini turun dari angka target penghematan sebelumnya yang sebesar Rp 10 trliun. Perbedaan angka ini, jelas Purnomo, karena juga ada perubahan parameter seperti target susut jaringan dan alpha BBM untuk PLN sebesar 5 persen.

YLKI: Program Insentif Tak Adil

2008-03-22T21:48:00.001+07:00

22/03/2008 18:14 Listrik
Liputan6.com, Jakarta: Program potongan (insentif) dan denda (disinsentif) akan diberlakukan PT PLN pada April mendatang. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai rencana program tersebut tak adil karena menyamaratakan kondisi seluruh pelanggan PLN. Demikian disampaikan Pelaksana Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu (22/3).

Masyarakat juga menanti pelaksanaan program tersebut. Budi misalnya, pelanggan listrik berdaya 2.200 watt ini berharap penghematan yang dilakukannya selama ini sesuai dengan program insentif dan disinsentif yang akan segera diluncurkan PLN itu.

Semula program insentif dan disinsentif akan diberlakukan Maret ini. Tapi kemudian diundur hingga April. Rencana ini diundur sebulan agar dibuka kesempatan sosialisasi kepada masyarakat. Namun hingga saat ini, mekanisme akhir program yang masih di tangan PLN belum juga selesai [baca: Program Insentif PLN Belum Dipahami Warga].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

Tarif Disinsentif Listrik 160 Persen Berlaku 1 April

2008-03-21T23:55:00.001+07:00

21/03/08 22:20

Makassar (ANTARA News) - PT PLN (Persero) memastikan akan mengenakan denda (disinsentif) tarif antara 30 sampai 160 persen kepada pelanggan yang menggunakan listrik di atas batas hemat yang ditetapkan namun memberi penghargaan berupa pemotongan tarif (insentif) sebesar 20 persen yang konsumsi listriknya di bawah batas hemat tersebut.

"Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2008 dan akan terlihat pada rekening listrik yang akan dibayar pelanggan pada bulan Mei 2008 nanti," kata Ir Dietje, Deputi Manager Pemasaran PT PLN (Persero) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) kepada ANTARA News di Makassar, Jumat petang.

Didampingi Deputi Manager Komunikasi, Yamin Loleh, Dietje menjelaskan, untuk mengetahui apakah pelanggan menghemat atau boros, PLN telah menetapkan batas hemat untuk setiap golongan tarif, kecuali untuk pelanggan golongan sosial dan industri.

Ada 18 golongan tarif yang terkena ketentuan insentif dan disinsentif tersebut yakni R1 450 VA sampai 2.200VA, R2, R3, B1 450 VA sampai 2.200VA, B2, P-1 450 VA sampai 2.200 VA, P1 2.200 VA sampai 200 kVA dan P2 di atas 200 kVA.

Untuk gologan tarif R1 450 VA misalnya, batas hematnya adalah 60 kWh, R1 900 VA batas hematnya 92 kWh, 1.300 VA (158 kWh) dan 2.200 VA batas hematnya 283 kWh.

"Kalau pelanggan menggunakan listrik di bawah batas hemat itu, maka mereka akan diberitan insentif secara merata sebesar 20 persen dari penghematan yang dicapainya, tetapi lebih dari itu akan dikenai disinsentif yang bervariasi antara 30 sampai 160 persen dari kelebihan penggunaan," ujarnya.

Ia memberi contoh, pelanggan golongan R1 900 VA yang menggunakan listrik hanya 82 kWh dalam sebulan, berarti yang bersangkutan menghemat 10 kWh sehingga ia akan mendapat potongan tarif sebesar 20 persen dari 10 kWh dikali tarif listrik per kWh.

Akan tetapi kalau penggunaannya dalam sebulan mencapai 102 kWh, maka pelanggan tersebut dianggap boros 10 kWh sehingga akan dikenai denda (disinsentif). Penggunaan 5 kWh di atas batas hemat akan didenda 30 persen, 10 kWh didenda 35 persen, kelebihan 15 kWh didenda 60 persen dan kelebihan di atas 15 kWh dikenakan denda 160 persen, katanya menjelaskan.

"Ketentuan ini tidak diberlakukan untuk pelanggan kategori sosial seperti rumah ibadah dan panti asuhan atau yayasan sosial lainnya serta kalangan industri," ujarnya.

Terkait penentuan batas hemat untuk setiap golongan tarif tersebut, Dietje mengatakan bahwa angka itu ditetapkan berdasarkan analisis konsumsi listrik rata-rata bulanan perpelanggan selama ini.

Ia memberi contoh, untuk pelanggan R1 450 VA, konsumsi rata-ratanya selama ini adalah 50 kWh/bulan, karena itu batas hemat 60 kWh yang ditetapkan dalam kebijakan tarif ini sudah cukup memadai karena berada di atas konsumsi rata-rata.

Ia berharap, kebijakan insentif dan disinsentif listrik ini akan semakin mendorong masyarakat menghemat listrik agar dengan daya yang tersedia saat ini, masyarakat lainnya yang belum menikmati listrik bisa terlayani.

PLN Sulselrabar mencatat ada sekitar 68.000 daftar tunggu yang menantikan pelayanan listrik di daerah ini.

Di tempat terpisah, Ketua YLKI Sulsel, Zohra Andi Baso mendesak PLN untuk segera mensosialisasikan kebijakan tarif insentif dan disinsentif itu kepada masyarakat sebelum diberlakukan karena hampir semua pelanggan listrik saat ini masih buta soal hitung-hitungan insentif dan disinsentif tersebut.(*)

Program Insentif PLN Belum Dipahami Warga

2008-03-21T15:12:00.001+07:00

21/03/2008 13:50 Listrik
Liputan6.com, Jakarta: Program potongan (insentif) dan denda (disinsentif) kepada pelanggan listrik akan diberlakukan PT Perusahaan Listrik Negara pada awal April mendatang. Namun masih ada warga Ibu Kota yang belum mengetahui mekanisme program tersebut karena merasa belum disosialisasikan.

Dian, misalnya. Warga Cilandak, Jakarta Selatan ini tak pernah mengetahui pelaksanaan program intensif dan disinsentif. Selama ini, Dian mengaku tak ada petugas PLN yang menjelaskan program itu. "Istilah intensif dan disinsentif saya tak mengerti," ujar Dian kepada SCTV, Jumat (21/3).

Menurut Dian, ia sudah mencoba menghemat pemakaian listrik di rumahnya yang mencapai 450 volt ampere sehingga bisa mempertahankan tagihan listrik tiap bulan sekitar Rp 100 ribu. Dengan adanya program baru tersebut, Dian khawatir pemakaian listrik di rumahnya yang tergolong hemat malah dihitung boros oleh PLN.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral J. Parwono mengatakan, sosialisi program diskon dan denda dirasa sudah cukup dan tidak terlambat. "Sosialisasi sudah dilakukan, tapi belakangan ini memang terganggu karena perhatian terfokus pada pergantian direksi PLN," ujar Purwono.

Naiknya bahan bakar minyak memicu beban subsidi listrik ikut meningkat hingga Rp 65 triliun. Namun subsidi dari pemerintah hanya Rp 55 triliun. Kekurangan Rp 10 triliun ini diharapkan dapat ditutup dari program insentif dan disinsentif yang awalnya berlaku Maret 2008. Rencana ini diundur sebulan agar dibuka kesempatan sosialisasi kepada masyarakat [baca: Program Insentif PLN Mulai Berlaku April].(RMA/Tim Liputan 6 SCTV)

Presiden Minta Direksi Baru PLN Tingkatkan Pelayanan

2008-03-13T16:11:00.001+07:00

10/03/08 18:06

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, jajaran direksi baru PT PLN (Persero), agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Utama (Dirut) PLN, Fahmi Mochtar, dalam acara pisah dan sambut jabatan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Presiden mengingatkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan jajaran direksi baru PLN.

"Presiden minta kami meningkatkan pelayanan," katanya.

Menurut dia, Presiden menilai perilaku karyawan PLN kurang cepat tanggap menanggapi keluhan pelanggan.

"Kesan Presiden, karyawan PLN suka menunda persoalan," katanya.

Menanggapi permintaan Presiden tersebut, Fahmi Mochtar menjanjikan, pihaknya akan lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Ia juga mengatakan, dengan perubahan struktur yang baru ini, PLN akan menjalankan program lebih cepat dan efektif lagi.

"Kami akan bergerak cepat dan efektif khususnya mengatasi krisis listrik di sejumlah daerah," katanya.

Fahmi juga bertekad menyelesaikan pembangunan pembangkit 10.000 MW dengan tepat waktu dan mengurangi pemakaian BBM pembangkit.

Pemerintah melakukan perombakan jajaran direksi PLN dengan mengangkat Fahmi Mochtar sebagai direktur utama PLN periode 2008-2013.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Sofyan Djalil, melantik jajaran direksi baru PLN pada Senin.

Susunan direksi baru berdasarkan Surat Keputusan Menneg BUMN Nomor KEP-58/MBU/2008 tertanggal 10 Maret 2008 adalah Dirut Fahmi Mochtar yang sebelumnya Pelaksana Tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN, Wakil Dirut Rudiantara (Wakil Dirut PT Semen Gresik Tbk).

Selain itu, Direktur Keuangan (Dirkeu) Setio Anggoro Dewo (Komisaris Independen PT Indonesia Power), dan Direktur Jawa-Bali Murtaqi Syamsuddin (Deputi Direktur Pemasaran PLN).

Kemudian, Direktur Luar Jawa-Bali Hariadi Sadono (General Manager PLN Jatim), Direktur Perencanaan Bambang Praptomo (Dirut PT Rekadaya), Direktur Pembangunan dan Konstruksi Moch Agung Nugroho (General Manager PLN Proyek Induk Pembangkitan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), serta Direktur SDM dan Umum Supriyadi (Deputi Direktur SDM PLN). (*)

Direksi Baru PLN akan Bentuk Deputi

2008-03-10T19:41:00.001+07:00

JAKARTA, SENIN - Jajaran direksi PT PLN yang baru akan bentuk sebuah organisasi satu level di bawah direksi. Organisasi ini untuk mempercepat kinerja direksi PLN yang baru.

"Jabatan di bawah direksi itu, ada deputi direktur. Kita harus menyesuaikan deputinya tuh apa. Kita upayakan dalam bulan ini selesai," ujar Direktur Utama PLN yang baru, Fahmi Mochtar, seusai upacara pelantikannya di Kantor Kementerian Negara BUMN, Senin (10/3).

Namun, dia belum mengetahu berapa jabatan lagi yang diperlukan untuk mempercepat kinerja jajarannya. Menurut dia, hal ini tergantung dengan kebutuhan. "Kita masih mengkaji," jelasnya.

Fahmi menuturkan organisasi ini diletakkan satu level di bawah direksi agar organisasi ini bisa menjalankan fungsinya sesuai harapan pemerintah. Mengingat listrik adalah tulang punggung untuk menjalankan perekonomian. "Kita menyadari bahwa pelistrikan kita di beberapa tempat sedang mengalami krisis. Ini merupakan tugas kita untuk diselesaikan secepatnya. Kita juga mengetahui subsidi untuk PLN hampir mendekati Rp40 triliun," imbuhnya.

Selain mengatur atau mengusung kembali organisasi, mereka juga akan membuat rencana kerja perusahaan 2008, karena beberapa asumsi telah mengalami perubahan. Antara lain, besaran subsidi dan kaitannya dengan kurs, harga minyak."Dan pada prinsipnya dalam rangka mengurangi ketergantungan kita pada minyak, kita akan mempercepat atau berusaha semaksimal mungkin agar proyek 10.000 megawatt harus selesai tepat waktu atau lebih cepat. Kemudian kita juga akan mempercepat masuknya gas ke pembangkit," tuturnya.

Fahmi Mochtar Dirut PLN Baru

2008-03-10T19:39:00.001+07:00

JAKARTA, SENIN - Menteri Negara BUMN Sofian Djalil, Senin (10/3), melantik Fahmi Mochtar menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Ia menggantikan Eddie Widiono Suwondho.

Fahmi yang sebelumnya menjabat Direktur Distribusi dan Transmisi PLN dilantik bersama tujuh jajaran direksi lainnya.Mereka adalah Rudiantara sebagai Wakil Direktur Utama, Moch Agung Nugroho (Direktur Konstruksi Strategi), Bambang Praptono (Direktur Perencanaan dan Teknologi), Murtaqi Syamsuddin (Direktur Jawa-Madura-Bali). Selain itu, ada Hariadi Sadono sebagai Direktur Luar Jawa-Madura-Bali, Supriadi (Direktur SDM dan Umum), dan Aetio Anggoro Dewo (Direktur Keuangan).

Sementara itu, anggota direksi PT PLN lama diberhentikan secara terhormat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-58/MBU/2008. Aggota direksi ini adalah Eddie Widiono Suwondho (Direktur Utama), F Parno Isworo (Direktur Keuangan), Herman Darnel Ibrahim (Direktur Transmisi dan Distribusi), Sunggu Anwar Aritonang (Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan), Djuanda Nugraha Ibrahim (Direktur SDM dan Organisasi), serta Fahmi Mochtar (Plt Direktur Pembangkit dan Energi Primer).

Pelantikan Direksi PLN Dijadwalkan Sore Ini

2008-03-06T15:30:00.001+07:00

JAKARTA--MI: Komisaris Utama PT PLN (Persero) Al Hilal Hamdi mengatakan, pelantikan Direksi PLN yang baru dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/3) sore atau malam ini.

"Mudah-mudahan pelantikan sore atau malam ini," katanya di Jakarta. Menurut Al Hilal, sebenarnya Dewan Komisaris PLN diberi kewenangan Menneg BUMN untuk memilih Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN dari keempat direksi yang tersisa. "Namun, tampaknya TPA (tim penilai akhir) hari ini selesai, maka kami tunggu beberapa jam ada direksi yang definitif," ujar Hilal.

Sementara itu, juru bicara PLN Ario Subijoko mengatakan, sesuai surat Menneg BUMN, empat direktur PLN yang tersisa diperpanjang maksimal selama 30 hari. "Sebelum 30 hari, Menneg BUMN sudah harus memutuskan susunan direksi PLN yang baru," katanya.

Menurut Ario, saat ini, Dewan Komisaris dan keempat direksi PLN itu tengah melakukan rapat membahas Plt Dirut. "Mudah-mudahan, sore ini sudah ada Plt Dirut yang ditetapkan," katanya.

Keempat direktur PLN yang tersisa adalah Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Sunggu Anwar Aritonang, Direktur Sumber Daya Manusia Djuanda Ibrahim, Direktur Transmisi dan Distribusi Herman Darnel Ibrahim, dan Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Fahmi Mochtar.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada Kamis (6/3) secara resmi memberhentikan jabatan dua direksi PLN yakni Dirut Eddie Widiono dan Direktur Keuangan Parno Isworo.

Berakhirnya jabatan kedua direksi PLN itu tercantum dalam surat Menneg BUMN Nomor S-173/MBU/2008 tertanggal 5 Maret 2008 perihal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direksi PLN.

Dalam surat Menteri BUMN tersebut juga diputuskan memperpanjang sementara empat anggota direksi PLN yang masih menjabat yaitu Herman Darnel Ibrahim, Sunggu Anwar Aritonang, Djuanda Nugraha Ibrahim dan Fahmi Mochtar.

Menneg BUMN meminta Dewan Komisaris PLN menunjuk salah seorang dari keempat direksi itu sebagai Plt Dirut sampai ada penetapan susunan anggota direksi PLN secara definitif. (Ant/OL-2)

Lampu hemat Energy

2008-02-28T19:45:00.001+07:00

PLN Bagikan Lampu Hemat Energi
Jumat, 15 Pebruari 2008
KOTA (RP) — PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam waktu dekat akan membagikan Lampu Hemat Energi (LHE) kepada 34 juta pelanggan PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Program ini rencanakan akan dilaksanakan April 2008 di mana satu rumah tangga mendapatkan tiga LHE gratis.
Pembagian LHE gratis ini merupakan program PLN dengan motto ‘’Habis Hemat, Terbitlah Terang’’. Untuk memastikan penghematan listrik berjalan sesuai sasaran, PLN melakukan program pembagian LHE kepada para pelanggannya.Disebutkan Deputi Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Khairul Amri, langkah ini merupakan upaya menghemat pemakaian listrik. Rencananya PLN akan membagikan 51 juta LHE gratis kepada sekitar 34 juta pelanggan PLN. ‘’Sasaran program ini adalah menggantikan lampu pijar 40 watt atau lebih besar yang saat ini masih digunakan masyarakat. Penggantinya adalah LHE 8 watt dengan sinar putih dengan jam nyala minimal 5.000 jam, terang Khairul Amri pada saat diskusi panel yang ditaja Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM) Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Lembaga Insani, Kamis (14/2). Selain Khairul, hadir sebagai narasumber Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Pekanbaru.Ditambahkan Khairul, setiap rumah tangga mendapatkan tiga buah LHE secara gratis dari PLN. Keuntungan dalam bentuk penghematan bersih program ini bagi PLN mencapai Rp1,9 triliun per tahun. Selain keuntungan berupa penghematan, program LHE juga mendatangkan klaim CDM (Clean Development Mechanism). ‘’Sebab, pada program ini akan dihasilkan CO2 reduction. Setiap 1 kWh yang dihemat dihindari 0,9 kilo CO2,’’ jelasnya. PLN Defisit Daya Listrik 59 MWBerdasarkan neraca daya listrik sistem interkoneksi, per tanggal 31 Desember 2007, daya mampu Riau 170 Mega Volt (MV) dengan pasokan daya 114 MV dari PLTA Koto Panjang sisanya dipasok dari PLTG Teluk Lembu.Kemudian beban puncak untuk Pekanbaru 175 MV dan Dumai 54 MV. Jadi masih terjadi defisit 59 MW yang diimpor dari Sumatera bangian selatan.‘’Saat ini 58 persen rumah tangga di Riau dan Kepri belum menikmati listrik akibat keterbatasan sumber energi primer terbatas, ‘’ kata Khairul Amri memberikan penjelasan kepada peserta diskusi yang berasal dari BEM UIN, Unri, UIR dan SMK yang ada di Pekanbaru.Tambahnya lagi, hingga Desember 2007 ada 95 ribu daftar tunggu pelanggan baru untuk seluruh Riau dan kepulaan Riau, sementara untuk Pekanbaru sebanyak 43 ribu.Kondisi yang dihadapi PLN saat ini, calon pelanggan baru belum terlayani seluruhnya, rasio elektrifikasi 42,69 persen. Ketersediaan pasokan terbatas, dimana sub sistem Riau rawan krisis listrik. Harga BBM sebagai energi primer terus meningkat.Tarif dasar listrik ditetapkan pemerintah.kemampuan keuangan untuk investasi terbatas subsidi yang terus meningkat PLN belum dapat meningkatkan mutu pelayanan.Strategi yang dilakukan PLN, pengunaan energi primer alternatif non HSD dengan memperhatikan potensi daerah. Membuka peluang peran serta swasta, BUMD dan koperasi dalam penyediaan tenaga listrik. Meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik. Meningkatkan mutu pelayanan. Dalam waktu dekat akan ada penambahan sembilan gardu induk untuk wilayah Riau.Menyikapi daftar tunggu Pekanbaru hingga angka 43 ribu, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Muhammadun Royan SE, yang juga sebagai pembicara dalam diskusi penel tersebut mengatakan cukup angka daftar tunggu tersebut.‘’Saya berharap angka daftar tunggu pelanggan PLN untuk Kota Pekanbaru diumumkan secara transparan sehingga masyarakat tahu sampai kapan mereka harus menunggu. Saya juga mengingatkan tidak ada ‘’permaian’’ lagi jangan sampai mereka yang tidak masuk daftar tunggu malah mendapatkan aliran listrik lebih dulu dari masyarakat yang sudah masuk daftar tunggu,’’ ungkap Muhammadun mengingtakan. Untuk itu, perlu ada inforamsi yang sifatnya terbuka dari PLN kepada masyarakat terhadap daftar nama-nama yang masuk data tunggu tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia diskusi panel, Ihsan berharap dari diskusi ini, persoalan-persoalan listrik yang dihadapi masyarakat ini. ‘’Semua orang tahu kalau Riau merupakan kran minyak, kok Riau masih krisis listrik,’’ tegasnya.(esi)

Warga Sibolga Protes Pembangunan Menara SUTET

2008-02-27T05:40:00.001+07:00

27/02/2008 00:12 SUTET
Liputan6.com, Sibolga: Pembangunan tower jaringan listrik tegangan tinggi atau SUTET kembali menuai protes. Kali ini terjadi di Sibolga, Sumatra Utara, Selasa (26/2). Warga menuntut SUTET di kawasan mereka segera dipindahkan karena dinilai mengganggu keselamatan warga sekitar.

Warga yang memprotes pembangunan menara SUTET berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sumut. Mereka meminta SUTE segera dirobohkan atau dipindahkan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, warga berencana merubuhkan SUTET sendiri.

Wakil Ketua DPRD Sibolga Yusran Tanjung berjanji memanggil Pemerintah Kotamadya dan PLN untuk memindahkan tower SUTET. Namun warga belum puas. Mereka melanjutkan aksi ke Kantor Walikota Sibolga karena diduga pembangunan SUTET belum ada izin Pemkot Sibolga.(JUM/Chaerul Dharma dan Cuk Arbianto)

Warga Kepulauan Aru Dapat Listrik Tenaga Surya

2008-02-24T04:28:00.001+07:00

AMBON--MI: Pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PTD) siap membantu lagi pengembangan Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Kepulauan Aru yang sebagian besar masyarakatnya belum menikmati listrik dari pelayanan PT.(Persero) PLN setempat.

Tahun anggaran 2007 Kementerian PDT Memberikan bantuan 486 unit PLTS bagi 10 Desa di Kepulauan Aru. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat(BPM) Kepulauan Aru, Arens

Uniplaitta, kepada ANTARA dari Dobo, ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu (23/2), mengemukakan, telah menerima surat dari Kementerian PDT bahwa tiga Kecamatan yakni Aru Tengah, Aru Utara dan Aru Selatan kebagian masing-masing mesin listrik berkapasitas 5.000 KW.

Begitu pun, Desa Miror dan Papakula, Kecamatan Aru Utara sebanyak 110 unit PLTS serta Desa Kajabi, Kecamatan Aru Tengah sebanyak 75 unit.

Arens mengakui, kepedulian Kementerian PDT mengenai listrik di Kepulauan Aru yang dimekarkan dari Maluku Tenggara, Januari 2004 disambut baik karena wilayahnya berupa Pulau-Pulau sehingga sulit dijangkau pelayanan PT (Persero) PLN yang mengandalkan PLTD.

"Kami sudah melakukan peta Desa soal pelayanan PLTD ternyata hanya sekitar 15 persen bisa dijangkau, sedangkan sisanya membutuhkan terobosan pengembangan PLTS, angin, air/ombak," tambahnya.

Pengembangan listrik, kata Arens, dibutuhkan masyarakat Kepulauan Aru untuk mendukung pengembangan sektor lainnya sehingga bisa mempercepat penuntasan kemiskinan di sini.

"Bayangkan, saat ini Kepulauan Aru memiliki sedikitnya 11.527 Keluarga Miskin (Gakin) dengan 57.735 jiwa dari penduduknya yang hanya 76.625 jiwa," ujarnya.

Ditanya tentang bantuan pemerintah pusat pada tahun 2008 untuk pemberdayaan Gakin, menurut Arens, sebesar Rp12 miliar ditambah anggaran

pendamping dari Pemkab setempat Rp3 miliar lebih.

Dana Rp15 miliar lebih ini dibagikan kepada Kecamatan Aru Utara, Aru Tengah dan Aru Selatan masing-masing Rp3 miliar, sedangkan empat Kecamatan baru masing-masing Rp1,75 miliar.

Anggaran yang ditransfer langsung ke rekening masyarakat itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar

hidup masyarakat Desa.

"Terus terang tingkat kemiskinan masyarakat Kepulauan Aru yang dimekarkan dari Maluku tenggara, 7 Janauari 2004 masih tinggi sehingga saat ini dibuat peta angka kemiskinan sehingga program penanggulangannya tepat sasaran maupun tepat kebutuhan," demikian Arens Uniplaitta. (Ant/OL-2)

50% Pelanggan Listrik di Tolitoli Alami Pemadaman

2008-02-24T04:13:00.001+07:00

TOLITOLI--MI: Pemadaman listrik di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, kurun sepekan terakhir semakin memprihatinkan, sebagai akibat dari rusaknya enam unit mesin pembangkit milik PLN setempat.

Perusahaan negara ini terpaksa memadamkan 50 persen dari pelanggannya dengan interval waktu 10-12 jam pada siang dan malam hari. "Setiap hari lampu padam dan tengah malam baru menyala. Bahkan dari pagi sampai siang ini masih padam lagi," kata Wati (34), ibu rumah tangga di Jln Gadarmun Hangkiho, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Sabtu (23/2). Pemadaman tersebut hampir terjadi di seluruh kelurahan dalam kota hingga ke pelosok desa.

Akibat pemadaman tersebut masyarakat Tolitoli semakin resah terutama kalangan pengelola hotel, pelaku bisnis komputer, oulet seluler,

perkantoran, radio siaran swasta, dan pelaku bisnis lainnya yang usahanya sebgaian besar tergantung pada listrik.

"Biaya operasional kita sebagian besar tersedot ke biaya bahan bakar minyak, karena setiap hari kami harus menghidupkan mesin genset," kata Niko, staf pengelola Wisma Kawanua, di Jln Ladapi Tolitoli.

Ia menjelaskan, biaya operasional akibat pemadaman listrik meningkat tajam dari biasanya.

Saat pemberlakuan pemadaman dua pekan lalu hanya enam jam dengan jadwal pemadaman sehari padam sehari menyala, biaya yang dikeluarkan Wisma Kawanua hanya Rp50 ribu. "Tapi, saat ini meningkat hingga Rp150 ribu per hari,"

katanya.

Biaya tersebut, menurut Niko, hanya untuk membeli premium sebagai bahan bakar genset kapasitas 5.000 Watt. "Mau tidak mau, langkah tersebut harus dilakukan untuk menjaga kenyamanan tamu-tamu hotel," tuturnya.

Demikian halnya beberapa radio swasta niaga di Tolitoli. Sejumlah acaranya dan penjualan produknya terpaksa macet karena lebih banyak off air akibat pasokan listrik ke stasiun radio tersebut lumpuh.

"Kami terpaksa tidak bisa siaran karena seluruh perangkat siaran radio bergantung pada listrik," kata Awis, produser acara di Radio MCS 101,2 FM.

Manager PLN Cabang Tolitoli, James Lengkong, ST yang dihubungi terpisah, menjelaskan dari 10 unit pembangkit listrik yang ada di PLTD Tolitoli, saat ini enam di antaranya rusak sehingga perlu mendapat perbaikan serius.

"Dari 10 unit mesin kami, sekarang ini tinggal empat unit yang bisa beroperasi, dan sementara ini dalam proses perbaikan," kata Lengkong.

Menurut dia, akibat kerusakan enam unit mesin di PLTD itu, 50 persen pelanggan PLN terpaksa harus dipadamkan sehingga tetap bisa menikmati listrik meskipun hanya beberapa jam.

Saat ini, dari 5.900 Kilowatt (Kw) yang terpasang pada lebih 17.000 pelanggan di Kabupaten Tolitoli, PLN hanya mampu menyuplai 2.600 Kw. "Hanya setengahnya yang mampu kami suplai karena memang kondisi mesin di PLTD sudah sangat tua," katanya.

Lengkong juga mengatakan, PLN Tolitoli terpaksa tidak bisa memenuhi permohonan sambungan baru, termasuk pemohon penambahan daya yang saat ini jumlah masih berkisar 1.000-an. "Yang terpasang saja sulit kami penuhi, apalagi mau ditambah," kata dia.

Menurut Lengkong, masalah yang menimpa PLN di Tolitoli dewasa ini tidak saja memusingkan masyarakat belaka, tetapi juga perusahaan pengelola sekaitan dengan bebab biaya perbaikan yang meningkat sebab kerusakan banyak mesin pembangkit tersebut di luar dugaan.

Untuk memperbaiki mesin yang rusak, PLN setempat terkendala pada pesanan onderdil mesin sebab harus dipesan ke pabrik atau toko-toko penyedia onderdil di Pulau Jawa.

Total daya terpasang dari 10 unit mesin yang tersedia di PLTD Tolitoli berkisar 5900 Kw, namun dengan kondisi mesin yang sudah tua tidak bisa lagi dipaksakan mencapai kapasitas sebesar itu.

Manajemen PLN Tolitoli berharap masyarakat dapat menghemat listrik 50 hingga 100 watt setiap rumah. Jika penghematan ini dilakukan, akan terjadi penghematan daya sekitar 85 Kw. (Ant/OL-2)

Giliran pemadaman listrik Jawa Bali

2008-02-23T07:01:00.001+07:00

22 Februari, 2008 - Published 20:18 GMT

Pemerintah Indonesia menjanjikan pemadaman listrik tidak akan terjadi lagi di Jawa Bali setelah PLN mendapat pasokan cukup batubara.

Pemadaman listrik di Jawa dan Bali diberlakukan karena transportasi batu bara terganggu cuaca buruk.

Namun pengamat menyebutkan, meskipun kasus ini abnormal namun PLN sendiri menghadapi masalah finansial berat yang sulit ditangani pemerintah.

Tetapi cuaca buruk diperkirakan masih terjadi dan ditengah kesulitan finansial PLN sendiri, tampaknya pemadaman bergilir masih akan terjadi.

Masyarakat sendiri diminta untuk menghemat guna membantu mengatasi kesulitan pasok listrik ini.

Pembangkit listrik alternatif seperti angin, tenaga surya dan gas sudah dilakukan namun belum maksimal.

Tulis komentar anda di kolom samping dan jangan lupa cantumkan nama serta asal kota anda.

Nomor bebas 0800-140-1228 akan kami buka pada hari Selasa dan Jumat pada pukul 1830 dan 2030 WIB.

Pendapat anda kemungkinan kami edit untuk kepentingan editorial namun tidak mengurangi makna.

Columbus Plans New GIS System for Infrastructure Support

2008-02-22T06:35:00.001+07:00

Dec 12, 2007 11:40 PM

Columbus Geographic Systems Ltd. has announced plans to launch a geographical information system (GIS) tool designed to assist in the maintenance of infrastructure and utilities spanning wide geographical spaces.

This advanced system is designed to provide real-time information to government, non-government and commercial organizations responsible for maintaining critical infrastructure that span wide geographical spaces. These infrastructures include roads, electricity and telephone lines, cellular antennas, and parks and public recreation areas. This GIS tool provides relevant information about the specific infrastructure and displays changes, problems, and events, as they occur. The intuitive system can be used by a non-professional user with minimum training, and operates on a wide range of mobile devices and personal digital assistants (PDAs).

PLN Minta Dispensasi Gunakan Kapal Asing

2008-02-22T06:11:00.001+07:00

Penulis: Sopia Siregar

JAKARTA--MI: PT PLN (Persero) meminta agar diperbolehkan menggunakan kapal berbendera asing untuk pengangkutan batu bara. Pasalnya dengan jumlah armada yang dimiliki Indonesia saat ini, belum dapat menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi pembangkit PLN.

Pelaksana Tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Fahmi Mochtar, mengatakan saat ini Indonesia hanya memiliki 9 kapal pengangkutan batu bara dengan kapasitas 60 ribu ton. "Idealnya 15 kapal sehingga ada kesempatan untuk melakukan kir," ujarnya.

Karena itu, kata Fahmi, pihaknya meminta adanya pengecualian bagi PLN. "Kita minta dispensasi untuk menggunakan kapal asing untuk bisa angkut batu bara ke PLN," ungkapnya.

Selama ini, menurutnya, pengangkutan batu bara untuk pembangkit PLN menggunakan pola kontrak terima di tempat. "Tapi kapal yang digunakan yang itu-itu juga," tandasnya.

Dengan diperbolehkannya PLN menggunakan kapal berbendera asing, ia optimistis stok batu bara pada setiap pembangkit dapat ditingkatkan hingga satu bulan ke depan. Saat ini, ungkap Fahmi, stok bahan bakar yang ada di setiap pembangkit rata-rata kurang dari satu bulan.

Lebih jauh Fahmi menuturkan, untuk menjamin suplai batu bara di masa mendatang, PLN tengah mengkaji kemungkinan pembentukan anak usaha yang bergerak di sekor pertambangan batu bara.

"Pembentukan anak usaha di sektor batu bara ini bisa kita lakukan melalui pola kerja sama operasi dengan perusahaan tambang (batu bara) yang ada saat ini atau dengan mengakuisisi tambang yang sudah ada," paparnya.(Pia/OL-03)

Kondisi Darurat Listrik Jawa-Bali Akan Diumumkan

2008-02-21T04:47:00.001+07:00

20/02/08 16:50

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengumumkan kondisi kelistrikan sistem Jawa dan Bali dalam keadaan darurat, apabila sampai Kamis (21/2) defisit listrik mencapai 1.500 MW.

"Kalau defisit listrik membengkak sampai 1.500 MW, maka kami akan mengumumkan kondisi darurat," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kondisi kelistrikan sistem Jawa dan Bali memburuk akibat kapal pengangkut bahan bakar tidak bisa merapat menyusul cuaca buruk, sehingga mengganggu operasional pembangkit.

Sebelumnya, General Manager Pusat Pengatur dan Penyalur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN Muljo Adji AG mengatakan, akibat cuaca buruk, operasi sejumlah pembangkit kemungkinan terhenti.

Sistem kelistrikan Jawa-Bali pada Kamis (21/2) diperkirakan mengalami defisit sekitar 1.000 MW.

"Dengan defisit sebesar itu berarti sistem Jawa-Bali sudah masuk tahap darurat atau kritis," katanya.

Muljo menambahkan, guna menghindari pemadaman yang meluas di Jawa dan Bali, mulai Rabu ini PLN meminta semua pelanggan mengurangi pemakaian listriknya sebesar 10-20 persen, kecuali industri yang listriknya buat kegiatan produksi.

"Kami juga meminta pelanggan yang memiliki genset agar mengoperasikannya untuk pemakaian sendiri mulai Kamis (21/2) besok, sampai kondisi darurat terlewati," katanya.

Menurut Muljo, sampai saat ini kondisi cuaca di laut Jawa masih belum membaik. Pada Rabu pagi ini kecepatan angin sekitar 35 km per jam dengan tinggi gelombang 2,5-3 meter.

Ia mengatakan, sejumlah pembangkit akan berhenti operasi bila kondisi cuaca masih belum membaik, antara lain PLTU Tanjung Jati (Jateng) akan berhenti operasi pada Kamis (21/2). Saat ini, dari dua unit pembangkit itu, hanya satu unit yang beroperasi dengan beban minimal 250 MW.(*)

Pemadaman Listrik Bergilir di Jakarta Mulai Kamis

2008-02-21T04:46:00.001+07:00

20/02/08 23:42

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN akan melakukan pemadaman listrik bergilir di wilayah Jakarta dan Tangerang mulai Kamis (23/2) hingga Sabtu (23/2) terkait memburuknya kondisi kelistrikan di sistem Jawa-Bali akibat ketidakmenentuan cuaca belakangan ini.

Pemadaman selama tiga hari itu akan dibagi dalam dua tahap antara pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan 13.00 sampai dengan 17.00 WIB, demikian diungkapkan Kepala Humas PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) Azwar Lubis di Jakarta, Rabu malam.

"Beban pemadaman sekitar 300 MW, kecuali Sabtu (23/2) karena pemakaian listrik memang turun," ujarnya.

Berbeda dengan wilayah lain, beban puncak di wilayah Disjaya terjadi siang hari yakni mencapai 4.700 MW, sementara pada malam hari hanya 3.900 MW.

"Karenanya, pemadaman dilakukan siang hari," katanya.

Azwar menambahkan, beban pemadaman yang mencapai 300 MW relatif kecil hanya 6,4 persen dibandingkan beban puncak yang 4.700 MW.

Saat ini, jumlah pelanggan di Disjaya mencapai 3,2 juta dengan 80 persen di antaranya golongan rumah tangga.

Pada Kamis ini, pemerintah berencana mengumumkan kondisi kelistrikan di sistem Jawa dan Bali dalam keadaan darurat.

"Kalau defisit listrik membengkak sampai 1.500 MW, maka kami akan umumkan kondisi darurat pada Kamis (21/2) besok," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu.

Memburuknya kondisi kelistrikan Jawa dan Bali merupakan dampak kapal pengangkut bahan bakar yang tidak bisa merapat akibat cuaca buruk sehingga mengganggu operasional pembangkit.

Sebelumnya, General Manager Pusat Pengatur dan Penyalur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN (Persero) Muljo Adji AG mengatakan, akibat cuaca buruk operasi sejumlah pembangkit kemungkinan terhenti.

Sejumlah pembangkit yang berhenti operasi kalau kondisi cuaca masih belum membaik antara lain PLTU Tanjung Jati, Jateng, PLTU Cilacap, PLTGU Muara Karang, dan PLTGU Muara Tawar.

Guna menghindari pemadaman yang meluas di Jawa dan Bali, mulai Rabu ini PLN meminta semua pelanggan mengurangi pemakaian listriknya sebesar 10 hingga 20 persen, kecuali industri yang listriknya buat kegiatan produksi.

PLN juga meminta pelanggan yang memiliki genset agar mengoperasikannya untuk pemakaian sendiri sejak Kamis (21/2) sampai kondisi darurat terlewati.(*)

PLN Padamkan Listrik Jawa-Bali 702 MW

2008-02-21T04:45:00.001+07:00

20/02/08 23:52

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) telah melakukan pemadaman listrik bergilir di sistem Jawa-Bali pada Rabu malam dengan beban mencapai 702 MW.

General Manager Pusat Pengatur dan Penyalur Beban (P3B) Jawa-Bali PT PLN (Persero) Muljo Adji AG di Jakarta, Rabu malam mengatakan beban pemadaman tersebut sudah dibantu partisipasi penghematan pelanggan yang mencapai 300 MW.

"Pelaksanaan pemadaman dilakukan pukul 17.00-21.00 WIB," katanya seraya menambahkan puncak pada Rabu malam ini mencapai 14.314 MW yang terjadi pukul 19.00 WIB.

Muljo mengatakan realisasi pemadaman sebesar 702 MW itu terbagi menjadi di wilayah Jakarta dan Banten 288 MW, Jabar 187 MW, Jateng dan DIY 179 MW, Jatim 31 MW, dan Bali 17 MW.

Pemadaman tersebut terpaksa dilakukan menyusul memburuknya kondisi kelistrikan di sistem Jawa-Bali akibat cuaca buruk, sehingga menghambat pasokan batubara ke sejumlah pembangkit.

PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) merencanakan pemadaman listrik bergilir dengan beban 300 MW selama tiga hari mulai Kamis ini sampai Sabtu (23/2).

Kepala Humas PLN Disjaya Azwar Lubis mengatakan, pemadaman listrik akan dilakukan dalam dua tahap yakni antara pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-17.00 WIB.

Pada Kamis (21/2), pemerintah berencana mengumumkan kondisi kelistrikan di sistem Jawa dan Bali dalam keadaan darurat.

Sejumlah pembangkit yang berhenti operasi kalau kondisi cuaca masih belum membaik antara lain PLTU Tanjung Jati, Jateng, PLTU Cilacap, PLTGU Muara Karang, dan PLTGU Muara Tawar.

Guna menghindari pemadaman yang meluas di Jawa dan Bali, mulai Rabu ini PLN meminta semua pelanggan mengurangi pemakaian listriknya sebesar 10-20 persen, kecuali industri yang listriknya buat kegiatan produksi.

PLN juga meminta pelanggan yang memiliki genset agar mengoperasikannya untuk pemakaian sendiri sejak Kamis (21/2) sampai kondisi darurat terlewati.(*)

Al Fayed: Putri Diana dibunuh

2008-02-19T04:22:00.001+07:00

18 Februari, 2008 - Published 14:52 GMT

Pengusaha kelahiran Mesir, Mohammed Al Fayed memberikan kesaksian di London di London dalam penyelidikan atas kematian Putri Diana dan putranya, Dodi dalam kecelakaan mobil di Paris tahun 1997.

Al Fayed mengulangi tuduhannya bahwa kedua orang itu dibunuh oleh dinas rahasia Inggris.

Dia mengatakan, Pangeran Charles ingin membuka jalan untuk menikah istri keduanya, Camilla.

Menurut Al Fayed, Diana pernah mengatakan kepadanya bahwa dia hamil.

Dalam pernyataan singkat di luar pengadilan hari Senin, Mohamad al Fayed mengatakan, dia berharap kebenaran akan terungkap tentang yang terjadi dengan putranya Dodi dan juga Putri Diana.

Bukti

Al Fayed selalu mengatakan, dia percaya mereka dibunuh oleh kerajaan dalam upaya yang melibatkan dinas rahasia MI6 dan suami ratu, Pangeran Philip.

Wartawan BBC Daniel Boettcher melaporkan, sidang penyelidikan kematian Diana telah mendengar sejumlah kesaksian yang terkait dengan tuduhan itu.

Al Fayed yang memberikan kesaksian ditanya tentang bukti yang dia miliki untuk mendukung klaim itu.

Beberapa menit setelah sidang dimulai, salah seorang kuasa hukum mengatakan kepada Al Fayed, anda tahu bahwa anda berada di sini untuk memberikan keterangan, dan bukan untuk mendebat atau berpidato.

Al Fayed menjawab dengan mengatakan, saya tidak mendebat, dan saya membuat pernyataan jelas.

Penyelidikan oleh polisi Inggris dan Perancis menyimpulkan kematian Diana disebabkan kecelakaan lalulintas yang ditimbulkan oleh pengemudi yang mabuk.

Konvoi Nato dibom di Kandahar

2008-02-18T20:36:00.001+07:00

Ledakam bom di Afghanistan selatan menewaskan sedikitnya warga sipil dan mencederai puluhan lain, termasuk tiga serdadu Nato, kata polisi.

Ledakan yang tampaknya ditujukan ke konvoi militer Nato, terjadi di Spin Boldak, Provinsi Kandahar, tak jauh dari perbatasan Pakistan.

Sebanyak 40 ribu tentara anggota Pasukan Nato dikerahkan di Afghanistan untuk memerangi milisi Taliban yang bangkit kembali.

Sebanyak 15 serdadu internasional terbunuh di Afghanistan tahun ini, dan sebagian besar dari Indonesia.

Serangam bom di Kandahar hari Minggu menewaskan lebih dari 100 orang dan insiden ini diyakini sebagai serangan paling mematikan sejak 2001.

Warga memakamkan para korban serangan bom yang terjadi saat massa berkumpul untuk menyaksikan tontonan adu anjing.

Pemerintah Afghanistan mengatakan, sasaran serangan adalah seorang komandan polisi cadangan, Abdul Hakim Jan, yang tewas bersama sekitar 30 orang pengikutnya.

Gubernur setempat menuduh Taleban sebagai pelaku serangan, akan tetapi juru bicara Taleban mengatakan, serangan itu dilakukan oleh musuh-musuh pribadi Abdul Hakim Jan.

Hati-Hati Bagi Pengguna Kartu Kredit; Ada Penipuan Bergaya baru!

2008-02-12T04:52:00.001+07:00

Dari milis tetangga

===============================================================

Nama saya adalah Ns; saya adalah staff Management Information System

di PT. Primerindo, salah satu perusahaan yang berada dibawah payung

Citigroup. Terus terang, saya tidak menyangka telepon yang saya

jawab pada Jum'at siang, 29 April 2005 akan menguras lebih dari 60%

uang yang ada di kartu kredit saya.

Kejadiannya berawal dari seorang Sales dari PT. HotelIndo Mega

Pratama (Wisma Benhill 4th floor, 403 A-B, Jl.Jenderal Sudirman Kav.

36 Jakarta) yang menawarkan fasilitas menginap di berbagai hotel di

Indonesia melalui telepon yang ada di meja saya.

Dengan berbagai rayuan yang dilontarkan ke saya, yang ketika itu

masih saya tolak secara halus, diujung pembicaraan Sdr. Chndr meminta

saya menyebutkan 4 angka terakhir di kartu kredit beserta expired

date-nya.

Karena ketika itu saya tidak mengetahui modus operandi perusahaan

tersebut, saya memberikan begitu saja angka tersebut beserta dengan

expired date-nya.

Diluar dugaan, dalam waktu lima menit, lebih dari 60% uang yang ada

di kartu kredit saya ludes.

Dengan bantuan yang luarbiasa dari personil-personil departemen Sales

& Distribution Citibank, saya sedang berupaya mencoba membatalkan

transaksi yang terjadi tersebut. Ketika surat ini ditulis (Jum'at

malam, 29 April 2005), transaksi tersebut masih belum bisa

digagalkan.

Anda bisa bayangkan, saya yang pegawai Citibank, dengan dukungan

penuh dari pejabat dan pegawai Citibank, masih teramat sangat sulit

untuk membatalkan transaksi tersebut. Saya tidak bisa membayangkan

bagaimana dengan masyarakat biasa, yang bukan pegawai bank, tidak ada

yang membantu untuk menggagalkan transaksi semacam itu.

Maka dari itu, saya hanya bisa mengimbau, TOLAKLAH segala macam

modus-modus seperti itu; terutama penawaran dari PT. HotelIndo Mega

Pratama!! SEBARKAN!!

__________________________________________________

Cuti Bersama, sama-sama gak cuti

2008-02-11T06:12:00.001+07:00

Warga AS di Jakarta Dukung Obama

2008-02-11T05:52:00.001+07:00

Selasa, 5 Februari 2008 | 11:49 WIB

JAKARTA, SELASA — Anggota Partai Demokrat di Indonesia melimpahkan dukungannya kepada Barack Obama, calon kuat partai itu. Mereka memberikan suara dalam Super Tuesday khusus warga Demokrat di luar negeri, Selasa (5/2).

Di Kamboja pemungutan suara dilakukan di toko donat, Irlandian memilih sebuah pub dan kafe Starbucks di Thailand diubah menjadi TPS. Sedangkan pemilih di Jakarta memanfaatkan rumah duta besar AS di Jl Taman Suropati 3, Rabu (6/2).

Saat yang bersamaan di lebih 20 negara bagian di AS menggelar pemilihan pendahuluan. Begitu banyaknya negara bagian yang ambil bagian, maka momen itu disebut Super Tuesday. Di luar negeri, Super Tuesday berlangsung selama tujuh hari.

Sedikitnya 6 juta warga AS di luar negeri yang boleh memilih. Namun tahun-tahun sebelumnya, hanya sebagian kecil yang menggunakan hak pilihnya. Selama ini, satu-satunya cara adalah minta kertas suara di tempat tinggal terakhir mereka di AS lewat surat. Lalu mereka tinggal menunggu apakah surat permintaan itu sampai ke komisi pemilu lalu dibalas.

Di Taman Suropati nanti, sebagian besar pemilih adalah pendukung Barack Obama, kandidat kuat Partai Demokrat. Obama pernah tinggal selama kurang lebih lima tahun di Jakarta mulai usia 6 tahun bersama ibunya. "Agaknya ada unsur masa lalu di sini. Ini kali pertama orang yang pernah tinggal di Indonesia mencalonkan diri jadi presiden AS," kata Tristram Perry, staf Kedubes AS di Jakarta.

Perhitungan suara tak resmi di Jakarta menunjukkan Obama mendapatkan 75 persen suara, sedangkan pesaingnya Hillary Clinton hanya mendapat 25 persen.

Banyak yang mengatakan pemilu 2008 ini memilih siapa saja yang bisa memperbaiki citra AS di dunia internasional. "Menurut saya itulah hal paling penting. Sudah delapan tahun kita dikendalikan pemerintah yang menghancurkan citra Amerika," kata Peter Gardiner (22), warga AS di Jakarta .   "Saya memilih Obama karena latar belakang Indonesia-nya. Ini akan memperkuat dia di kancah internasional," imbuhnya.

Kaum Demokrat Luar Negeri, yang diperlakukan sebagai negara bagian tersendiri, akan diwakili oleh 11 delegasi dalam konvensi nasional partai pada Agustus 2008. Para delegasi itu akan diseleksi melalui kombinasi pertemuan kaukus lokal, regional dan internasional.

Bagi kubu Republik, pendukungnya di luar negeri atau disebut Republicans Abroad bergerak secara independen sejak 2003, lepas dari induk partai. Dengan begitu tidak bisa menggelar pemilihan lewat internet. Mereka justru mengajak sebanyak mungkin warga untuk pulang dan mengambil surat suara yang akan dicoblos kemudian.(AP)

Seribuan Warga Demo PLN

2008-02-11T05:46:00.001+07:00

Sabtu, 09 Pebruari 2008

Laporan Ilham M Yasir dan Ruslan, Pekanbaru

Aliran listrik yang tidak norman dan sering hidup mati, membuat masyarakat Kecamatan Sungaiapit, geram. Puncaknya, Jumat (8/2) kemarin, sekitar seribuan warga melancarkan aksi unjuk rasa ke Kantor PLN Sungai Apit. Kedatangan massa mendesak PLN segera menormalisasikan aliran listrik.

Keterangan dihimpun RPG dari warga menyebutkan, kalau ratusan massa melancarkan aksi demo sekitar pukul 18.00 WIB sore Jumat (8/2). Massa yang datang dari berbagai desa di Sungaiapit ini secara spontan berkumpul dan mendatangi kantor PLN.

Mereka menuntut aliran listrik segera diperbaiki. Pasalnya, sejak beberapa hari terakhir ini aliran listrik warga khususnya di Kelurahan Sungaiapit sering padam. PLN berdalih kalau kerusakan teknis dan over hole mesin menjadi penyebab terputusnya aliran listrik.

Untuk beberapa hari, alasan PLN ini dapat diterima warga. Namun, padam nyala aliran listrik terus berlanjut hingga berhari-hari. "Setiap ditanyakan warga, PLN terus saja karena kerusakan mesin. Ini tentu saja memunculkan kecurigaan kita,'' ujar salah seorang warga Kijan, menjawab RPG melalui jaringan telepon selulernya.

Karena merasa kesal dengan ulah PLN, warga pun mulai emosi. Puncaknya Jumat. Dari pagi hingga menjelang Jumat listrik tetap saja tidak stabil.

Bahkan sejak pukul 12.00 WIB hingga sore aliran listrik terputus total. Kondisi ini pula yang memancing emosi warga. Tanpa dikomando, akhirnya massa dari penjuru desa melancarkan aksi unjuk rasa.

Sekitar pukul 18.00 WIB sore, sekitar seribuan massa beramai-ramai melakukan demo mendatangi Kantor PLN. Di kantor PLN, ini massa pun mendesak pihak PLN segera memperbaiki arus listrik.

Suasana petang itu pun sempat memanas. Mendapat reaksi massa, PLN pun tak dapat berkutik dan kemudian menghidupkan kembali aliran listrik di kelurahan dan beberapa desa di Kecamatan Sungaiapit.

Spontanitas
Kedatangan warga ke PLN Sub Ranting Sungaiapit, menurut budi, salah seorang warga Sungai Pakning,adalah secara spontan. "Kami datang tanpa ada yang mengkoordinir. Masyarakat sudah terlalu kesal karena masalah listrik tak juga kunjung tuntas," tutur Budi, salah seorang warga yang dihubungi Riau Pos, Kamis (8/2) malam tadi.

Menurut Budi, sebenarnya kedatangan massa warga ini sudah berlangsung sejak pukul 17.00 WIB, petang kemarin. Dan, hingga jelang malam massa dari warga jumlahnya terus bertambah. "Warga yang keluar lebih dari 500 orang. Mereka semuanya secara spontan mendatangi PLN," papar Budi lagi.

Sebenarnya, kata Budi turunnya warga masyarakat ini terkait telah berbulan-bulannya terjadinya pemadaman listrik. Pihak PLN sendiri seperti tidak ada upaya untuk mengatasi kondisi tersebut.

Sementara Kepala PLN Sub Ranting Sungaiapit, Ahmad Zamroni mencoba menjelaskan kondisi sesungguhnya PLN di Sungaiapit. Menurutnya, kondisi buruk terjadi sejak mesin PLN hibah dari Pemkab Siak mengalami kerusakan. Kejadiannya kira-kira sejak 18 Agustus 2007, lalu.

"Setelah itu listrik sering mati-hidup. Sebab, pasokan dayanya tak mencukupi," terang Ahmad Zamroni kepada Riau Pos, bahwa pihaknya sebenarnya ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga Sungaiapit. Menurut Ahmad Zamroni, kondisi mesin PLN yang ada saat ini hanya 3 buah mesin ditambah 1 buah mesin dengan status sewa. "Tiga buah mesin itu pun hanya merupakan mesin bekas yang didatangkan dari Sumbar," imbuh Ahmad Zamroni.

Sebenarnya, kata Ahmad, baru-baru ini mereka baru saja mengoperasikan mesin Mitsubishi dengan kapasitas 500 kwh. Secara perhitungan dengan daya sebesar itu, menurut Ahmad Rofai masalah listrik di Sungaiapit dapat segera diatasi. "Siang tadi (Kamis, red) sudah mulai dioperaskan. Tapi saat orang Salat Jumat kembali ada gangguan," papar Ahmad.

PLN baru kembali bisa dihidupkan sekitar pukul 17.00 WIB, petang kemarin. Tapi, baru dioperasikan 10 menit menurutnya listrik kembali padam. "Nah, itulah yang menjadi pemicu kemudian warga dari seluruh Sungaiapit melakukan aksi demo," imbuhnya lagi.

Menurut Ahmad, warga sempat mendesak untuk memberikan jaminan bahwa tidak terjadi pemadaman lagi. Atas desakan seperti itu Ahmad tidak bisa memberikan jaminan, karena itu di luar kemampuannya. "Saya ini manusia biasa, tak berani membuat jaminan seperti itu," ujar Ahmad. (kin/dra/rpg/jrr)

Rowan Williams Menyerukan Agar Segi-Segi Hukum Islam Dimasukkan ke UU Inggris

2008-02-09T05:51:00.001+07:00


08/02/2008

Rowan Williams

Pemimpin kerohanian gereja Anglican – Uskup Agung dari Canterbury, Rowan Williams-- menyerukan agar segi-segi hukum Islam dimasukkan ke dalam undang-undang Inggris.

Williams mengatakan hari Kamis bahwa undang-undang mengenai perkawinan, perceraian, dan transaksi keuangan dapat ditampung dalam perundang-undangan Inggris. Ia mengatakan kaum Muslim sebaiknya diizinkan memutuskan apakah beberapa sengketa hukum disidangkan dalam pengadilan sekuler atau Islam.

Komentarnya mendapat reaksi yang sengit di Inggris. Pimpinan Komisi Persamaan dan Hak Azasi Inggris mengatakan pemikiran Uskup Agung itu "kabur dan tidak membantu." Seorang jurubicara Perdana Menteri Gordon mengatakan "Perdana Menteri yakin undang-undang Inggris berlaku di negara ini, yang didasarkan pada nilai-nilai Inggris."

Ada kira-kira satu setengah juta orang Muslim di Inggris dari jumlah penduduk kira-kira 60 juta orang.

Di Kulim, Listrik Mati 15 Jam

2008-02-05T20:17:00.000+07:00

Senin, 04 Pebruari 2008
KULIM (RP) - Di Kulim aliran listrik PLN terputus selama 15 jam, mulai pukul 20:00 WIB s/d 11:00 WIB. Pemadaman PLN, Ahad (3/2) sempat membuat warga risau jamaah Masjid Al Muttaqin yang mengagendakan acara peringatan Tahun Baru Islam 1429 hijriah.
‘’Kok begini PLN ya. Matinya cukup lama, padahal kita-kan sedang memperingati Tahun Baru Islam di Masjid Al Muttaqin,’’ ujar Metrijal salah seorang jamaah kepada Riau Pos, mengeluh.Biasanya, pemadaman listrik PLN hanya sekitar dua jam. Akibatnya pemadaman yang berlangsung sampai siang ini, membuat aktivitas malam warga, terhenti. Beberapa warga memutuskan untuk berkumpul di rumah warga yang memiliki jenset.‘’Kita ngumpul di sini aja ya, hitung-hitung sambil ronda, soalnya di lingkungan ini sudah dihebohkan aksi maling. Meski malingnya gagal, tetapi beberapa rumah warga sudah dimasuki,’’ ungkap Sarmin, warga setempat.Bak gayung bersambut, kehawatiran Sarmin mendapat dukungan dari Widodo dan beberapa warga lainnya, sehingga warga terpaksa berkumpul dan ronda malam. Menurut Widodo, biasanya maling akan lebih mudah bergerak saat mati lampu disertai hujan. Malam itu kebetulan PLN mati dan hujan terus menerus hingga menjelang subuh.‘’Inilah masalahnya yang selalu ditimbulkan PLN, kalau mati lampu dan rumah warga digasak maling, pihak PLN pastilah tidak ambil pusing. Yang paling tidak enak, ketika warga terlambat bayar tagihan listrik, tetap saja ditindak bahkan jaringan diputus,’’ ujar Metrijal lagi.Pendapat Metrijal dibenarkan warga lain, Sarmin. ‘’Saya pernah ngalami, dua bulan lalu, rumahnya didatangi petugas PLN karena terlambat bayar satu bulan,’’ ujarnya. Pada waktu itu, dia merasa aneh, karena tanpa ada peringatan apapun, tiba-tiba listriknya mau di putus. Melihat aksi petugas PLN, Sarmin sempat tak enak hati, karena dia sudah 17 tahun lebih sebagai pelanggan setia. Perasaan itu lebih diperburuk lagi, pada waktu dia minta bukti tunggakan pada petugas dengan tujuan akan dibayar di tempat.‘’Pada waktu itu petugas PLN tidak membawa bukti tunggakan, sehingga di waktu bersamaan, saya diperintah membayarnya ke loket, jika tidak petugas PLN bersikukuh memutus,’’ ungkapnya.Mengingat problem itu, sebutnya lagi, seharusnya PLN bisa lebih profesional dengan tugasnya. Boleh saja PLN bersikap tegas, tapi sikap itu harus disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan. Manager PLN Cabang Pekanbaru, Awaludin Hafid dikonfirmasi via handpone Ahad (3/2) soal ini menyebutkan belum mendapatkan laporan soal itu. Katanya, ia berjanji akan mengecek gangguan tersebut dan segera diperbaiki. ‘’Saya sendiri belum mendapat laporan soal itu dan akan segera saya cek apa penyebabnya. Jika memang terjadi trouble atau kejadian alam menyebabkan rusaknya jaringan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti akan saya cek dulu kepada staf,’’ tuturnya.(asm/hpz)

Jakarta Banjir, PLN 'Rugi'

2008-02-02T18:57:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Banjir di Jakarta membuat PT PLN (persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang masih mematikan 552 gardu distribusi. Kerugian akibat pemadaman yang berlangsung sejak Jumat (1/2) itu diperkirakan mencapai Rp6,2 miliar.

Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnell Ibrahim, Sabtu (2/2), mengatakan kerugian sebesar itu merupakan potensi kehilangan pendapatan karena PLN tidak dapat menjual listrik.

"Tapi, kerugian ini tidak seberapa nilainya. Karena, di sisi lain biaya operasi kita juga ditekan sebab pemakaian BBM juga berkurang. Kalau dihitung berdasarkan biaya jual listrik yang sebesar Rp600 per kwH, sementara biaya pokok produksi kita Rp900 per kwH, jadi potensi kerugian tersebut tidak masalah," ungkap Herman.

Apalagi, menurutnya, bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek itu sama sekali tidak berimbas pada rusaknya gardu yang dimiliki PLN.

"Gardu kita tidak ada yang terendam, tidak ada yang rusak. Jadi, kerugian kita kecil sekali," tambah Herman.

Sedangkan Manajer Distribusi PLN Disjaya dan Tangerang Moch Sulastyo mengatakan hingga kini masih ada 552 gardu distribusi yang dipadamkan. "Memang harus dipadamkan karena wilayah asuhan gardu tersebut airnya masih cukup tinggi atau masih banjir. Pemadaman akan berkurang seiring dengan surutnya air," jelasnya.

Berdasarkan keterangan Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya dan Tangerang Azwar Lubis, 552 gardu distribusi itu terdiri dari 103 gardu distribusi Gambir, 2 gardu distribusi Gambir, 36 gardu distribusi Kebayoran Baru dan 14 gardu distribusi Tangerang.

"Gardu distribusi Gambir itu meliputi wilayah Jakarta Utara dan Pusat, gardu Kramat Jati wilayah seputar Jakarta Timur, gardu Kebayoran Baru memasok untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dan gardu Tangerang untuk pasokan wilayah Tangerang," papar Azwar.

Besarnya listrik yang padam 400 Megawatt dengan jumlah pelanggan mencapai 138.000. "Jumlah ini sudah berkurang dibandingkan kemarin yang padamnya mencapai 600 MW. Jumlah ini juga sebetulnya masih kecil jika dibandingkan total beban di wilayah Disjaya Tangerang yang sebesar 4.700 MW. Jadi, hanya sekitar 8%," imbuhnya.

Pemadaman, menurutnya, harus dilakukan demi keselamatan warga didaerah banjir. Sementara untuk warga yang tidak kebanjiran, namun listriknya ikut padam, Azwar minta pengertian mereka.

"Ini menyangkut wilayah distribusi. Jadi kalau gardunya dimatikan seluruh wilayah tersebut ikut dimatikan. Demi keselamatan semua, PLN minta pengertian warga yang lain," katanya. Pada Jumat (1/2), PLN mematikan 1.114 gardu distribusinya. (Eva/OL-06)

Warga Bisa Menuntut PLN

2008-02-01T05:01:00.001+07:00

Kamis, 31 Januari 2008

KOTA (RP) — Keluhan demi keluhan warga terkait buruknya pelayanan PT PLN cabang Pekanbaru seolah ditanggapi dingin oleh perusahaan negara tersebut. Menurut pengamat perkotaan, Ir Mardianto Manan, sebaiknya warga yang dirugikan oleh PLN bergabung dan melakukan tuntutan.

Menuntut PLN, menurut dia merupakan klimaks masyarakat dengan segala kerugian yang ditimbulkan oleh PLN. Kalaulah PLN selama ini bersembunyi dibalik kata-kata normatifnya untuk menjawab setiap keluhan warga, maka sebaiknya yang merasa dirugikan bergabung menuntut.

''Menurut saya semua warga sudah dirugikan. Ketika listrik dipadamkan, alat elektronik rusak, Ruko-ruko baru berdiri mendapat aliran listrik sementara yang antre puluhan ribu tidak diacuhkan, selama ini warga hanya diam saja, beberapa orang berteriak-teriak. Kalau masyarakat bersama-sama bergabung berteriak atas kerugian ini, kita lihat saja apa tidak berubah juga PLN ini. Pemerintah tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa sementara YLKI juga diam seribu bahasa tinggallah warga berbicara hilang disapu angin,'' tuturnya kepada Riau Pos, Rabu (30/1).

Kecurangan yang dilakukan PLN, sebut dia tampak jelas secara kasat mata dan seolah-olah perusahaan itu bertindak sebagai lembaga sosial tapi tetap meminta bayaran layaknya perusahaan profesional.

Mardianto mengatakan, ada hal yang selama ini tidak tersentuh setiap masyarakat mengeluh atas tindakan PLN. Seperti tiang PLN yang dipasang di depan rumah warga. Ketika warga ingin memindahkan tiang tersebut, mesti membayar sampai Rp1,5- Rp2 juta.

''Seharusnya sebaliknya. PLN kan perusahaan, menyatakan profesional, setiap lahan warga yang dipakai untuk dipasang tiang, harusnya membayar. Bukan sebaliknya warga harus membayar ketika meminta tiang itu dipindahkan. Yang dipakai kan lahan warga dan PLN sebuah perusahaan dengan visinya terbaik di dunia internasional harus membayar bukan menerima bayaran. Ini bisa kita tuntut bersama,'' ujar dia.

Tak Cukup dengan SMS
Sementara itu, keluhan yang disampaikan warga terkait buruknya pelayanan PLN kepada anggota DPRD Pekanbaru ternyata tidak cukup hanya melalui telepon atau Short Message Service (SMS). Jika serius, warga diminta mengirimkan surat tertulis sehingga DPRD bisa memanggil PLN. ''Sudah banyak keluhan kita terima baik melalui SMS mau pun ditelepon warga. Tapi kita belum mendapatkan surat tertulis dari mereka. Kalau bisa (surat, red) itu disegerakan, sehingga bisa kita tindaklanjuti kepada PLN,'' kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi kepada Riau Pos, Rabu (30/1).

Menurut Ayat, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru sebenarnya ingin memanggil pihak PLN. Terutama meminta kejelasan apa penyebab banyaknya antrean daftar tunggu warga yang rumahnya belum juga dialiri listrik padahal sudah menunggu satu sampai dua tahun. ''Anehnya ada yang lebih dari itu. Jadi itu tak wajar lagi,'' tegasnya.

Ayat Cahyadi meminta warga jangan takut melapor kepada DPRD jika menemukan ada pungutan melebihi angka yang wajar dan adanya perlakuan diskriminasi dalam pemasangan listrik. ''Itu adalah hak warga untuk menyampaikannya kepada kami, dan kita akan tindak lanjuti kepada PLN, sehingga mereka bisa menjelaskan dan merealisasikan segera,'' terangnya.(hpz/esi)

Serikat Pekerja PLN Diminta Pahami Tujuan Restrukturisasi

2008-01-31T04:23:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Serikat pekerja PT PLN diminta memahami tujuan restrukturisasi yang dicanangkan para pemegang saham. PLN menegaskan, pasca restrukturisasi para pekerja tidak akan terombang-ambing nasibnya.

Apalagi, Menteri BUMN sudah memutuskan untuk membatalkan rencana pelepasan PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB).

"Namanya restrukturisasi, perubahannya cukup mendasar sifatnya. Dengan tujuan struktur yang baru lebih kokoh dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Justru penjaminan hak-hak karyawan merupakan salah satu yang penting dalam restrukturisasi," papar Diorut PLN, Eddie Widiono di Jakarta, Rabu (30/1).

Ia mengakui munculnya demo sekitar 7.000 orang yang terdiri dari Serikat Pekerja PLN dan BUMN strategis tersebut merupakan kesalahannya karena terlambat mensosialisasikan tujuan restrukturisasi kepada para karyawannya.

"Kami hanya punya waktu sangat terbatas untuk menjelaskan. Kami sudah kirim manajemen grup konsultasi yang terdiri atas direksi untuk menjelaskan status usulan tersebut," jelasnya.

Aksi unjuk rasa itu pun tak kurang ikut membuat khawatir Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Ia mengingatkan, pegawai beserta seluruh jajaran PLN mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik yang merupakan infrastruktur pokok dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

"Meminta PLN tetap dapat melakukan kewajibannya melayani masyarakat memberikan pasokan listrik dan tidak terjadi pemadaman atau gangguan dalam sistem pasokan listrik sebagai akibat unjuk rasa tersebut," pinta Purnomo.

Ketua Dewan Serikat Pekerja PJB Edy Hartono mengatakan mereka menggelar untuk memberi pelajaran kepada para pemegang kekuasaan PLN supaya tidak seenaknya mengeluarkan keputusan.

"Walaupun kekhawatiran utama kita bahwa IP dan PJB akan dilepas sudah tidak ada lagi tapi kita ingin agar para pemimpin itu tidak asal membuat keputusan. Apalagi, sampai menjual aset negara kepada pihak asing," tegasnya. (Eva/OL-06)

Menteri ESDM Minta Demo Tak Ganggu Pelayanan PLN

2008-01-30T16:11:00.001+07:00

30/01/08 15:15

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro meminta unjukrasa Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) tidak mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.

"Saya meminta PLN tetap melayani masyarakat memberikan pasokan listrik dan tidak boleh terjadi pemadaman atau gangguan dalam sistem pasokan listrik," katanya di Jakarta, Rabu.

Ribuan karyawan PLN dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, menolak restrukturisasi perusahaan seperti yang diamanatkan RUPS pada 8 Januari lalu.

Sebelumnya, Dirut PLN Eddie Widiono menjamin kepada masyarakat tidak akan ada pemadaman listrik akibat unjuk rasa tersebut.

Purnomo mengingatkan, pegawai beserta seluruh jajaran PLN mempunyai tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik.

Sebab, lanjutnya, listrik merupakan infrastruktur pokok dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia juga menambahkan, pemerintah akan selalu mengusahakan peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien, termasuk kelistrikan.

RUPS PLN pada 8 Januari itu mengamanatkan, direksi agar melakukan tiga aksi restrukturisasi korporat.

Pertama, menjadikan PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sebagai BUMN tersendiri yang terpisah dari PLN.

Kedua, membentuk direktorat regional yakni Jawa-Bali, Sumatera dan lainnya dengan PLN sebagai induk perusahaan.

Ketiga, membentuk lima anak perusahaan distribusi di Jawa Bali dan satu anak perusahaan transmisi.

SP PLN menduga restrukturisasi itu merupakan agenda tersembunyi berupa penjualan aset PLN kepada asing.(*)

Medco Juli Mulai Bor Sumur untuk PLTP Sarulla

2008-01-30T15:52:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Medco Energi pada Juli mendatang akan mulai melakukan pengeboran sumur untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla, Sumut, berdaya 330 MW.

Deputi Direktur Pengelolaan IPP PLN Nasri Sebayang, di Jakarta, Rabu (30/1), mengatakan dengan masa konstruksi selama 30 bulan, maka unit pertama PLTP Sarulla berkapasitas 55 MW, diperkirakan sudah mulai beroperasi 2010.

"Saat ini, mesin pengeborannya sedang dalam perjalanan dari China," katanya.

Sedang, pembangkit kedua dijadwalkan selesai tiga bulan sesudah unit pertama, begitu seterusnya sampai unit keenam.

Medco sudah menandatangani PPA Sarulla pada Oktober 2007 dan kini sedang menyelesaikan finalisasi pendanaan.

"Saya kira masalah pendanaan selesai tidak sampai enam bulan sejak kontrak perjanjian jual beli listrik (PPA) ditandatangani," ujarnya.

Proyek PLTU Sarulla 330 MW diperkirakan membutuhkan dana US$500 juta. Sebanyak 70 persen pendanaan berasal dari pinjaman dan 30 persen modal sendiri.

Disisi lain, menurut Nasri, PLN menargetkan penandatanganan kontrak jual beli listrik (PPA) dengan enam pembangkit listrik swasta (IPP) selesai sebelum Maret 2008. IPP tersebut seluruhnya berlokasi di luar Jawa.

"Kami targetkan sebelum Maret, semua sudah 'diteken'," katanya.

Keenam IPP itu adalah PLTU Sumsel 2x112,5 MW, PLTU mulut tambang di Kalsel berkapasitas 2x60 MW, PLTU Minahasa 2x50 MW, PLTU 2x10 MW, PLTU Nunukan 2x10 MW, dan PLTU Kupang 2x10 MW.

Setelah menandatangani PPA, pengembang diwajibkan menyelesaian masalah keuangan paling lama 12 bulan. Selanjutnya, pengembang melakukan pekerjaan konstruksi selama 30-36 bulan.

Nasri juga menjelaskan, proyek IPP PLTU Cirebon 600 MW sudah mulai konstruksi berupa pematangan tanah sejak Desember 2007. "Memang masih ada masalah pembebasan lahan, tapi sedikit," katanya.

Ia optimis, PLTU Cirebon bisa beroperasi sesuai jadwal pada 2011.

Proyek-proyek itu merupakan bagian dari rencana PLN membangun

pembangkit melalui pola IPP sebesar 30.119 MW hingga 2017.

PLN juga tengah mengerjakan proyek sendiri berupa program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW yang direncanakan beroperasi 2009-2010. (Eva/OL-2)

Curi Kabel Trafo.....

2008-01-29T20:35:00.000+07:00

Dua Pencuri Kabel Travo MasihBuron
Senin, 28 Januari 2008
KOTA (RP)- Belum tertangkapnya dua pelaku pencuri kabel travo sampai saat ini membuat tim opsnal Mapolsek Tenayanraya terus melakukan pengejaran. Apalagi menurut Kapolsek Iptu Ardinal Effendi saat ini pihaknya sudah mulai mendapatkan titik terang tentang keberadaan kedua pelaku.
‘’Tunggu saja, dalam waktu dekat kita akan ringkus kedua pelaku ini. Saat ini kita sudah memiliki ciri-ciri dan identitas lengkap kedua pelaku,’’ ungkapnya kepada Riau Pos, saat ditemui di ruang kerjanya, Ahad (27/1).Dikatakan Ardinal, kedua pelaku ini bernama Rahmad dan Firman. Keduanya berhasil kabur dari kejaran petugas pada saat hendak dilakukan penangkapan pada Jumat lalu. ‘’Kita tidak akan pernah berhenti memburu tersangka.Apalagi jelas Ardinal kedua pelaku yang saat ini masih buron merupakan petugas PLN sendiri. Tentunya wajahnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat. ‘’Kita harapkan kepada masyarakat yang melihat pelaku segera menghubungi pihak kepolisian,’’ imbaunya.Menurut Ardinal, kedua pelaku ini juga merupakan otak dari pencurian. Dimana Rahmad bertugas untuk memotong kabel yang terdapat diatas travo. Sedangkan Firman sendiri bertugas mengumpulkan semua potongan kabel. Sementara tersangka Zul yang kini sudah mendekam di tahanan Mapolsek Tenayanraya, hanya bertugas mengawasi situasi di jalanan.‘’Dalangnya mereka ini, karena mereka berdua merupakan petugas PLN. Jika tidak ada mereka kemungkin pencurian itu tidak akan terjadi,’’ kata Ardinal menjelaskan.

PLN Umumkan Tender 11 Juta Ton Batu Bara Pekan Ini

2008-01-29T14:33:00.001+07:00

JAKARTA--MI: PT PLN (Persero) akan mengumumkan pelaksanaan tender pengadaan 11 juta ton batu bara per tahun pada pekan ini.

Pelaksana Tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Fahmi Mochtar di Jakarta, Selasa (29/1) mengatakan batu bara untuk tersebut memenuhi kebutuhan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW.

"Saya sudah tanda tangani tender untuk 11 juta ton batu bara per tahun buat program 10.000 MW," katanya.

Menurut dia, kebutuhan batu bara buat 10.000 MW mencapai 30 juta ton per tahun. Sebanyak 19 juta ton per tahun di antaranya sudah ditenderkan.

Kebutuhan batu bara tersebut diperuntukkan bagi pembangkit 10.000 MW yang secara bertahap akan mulai beroperasi pertengahan 2009.

Proyek PLTU 10.000 MW yang beroperasi tahun 2009 mencapai 1.950 MW. Pembangkit tersebut adalah Labuan 2x300 MW, Indramayu 3x300 MW, Rembang 2x300 MW, Amurang, Sulut 2x25 MW, Gorontalo 2x25 MW, dan Jiranjang, NTB 2x25 MW.

Sedang, proyek pembangkit 10.000 MW lainnya ditargetkan beroperasi paling lambat pertengahan tahun 2010. Pada tahun 2008, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara akan mencapai 20,96 juta ton atau menurun dibanding tahun 2007 yang 21,9 juta ton. (Ant/OL-06)

Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi

2008-01-28T15:33:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Serikat Pekerja PT PLN (persero) secara tegas menolak rencana pemerintah untuk memprivatisasi PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). Mereka menilai keputusan pemerintah ini sebagai upaya menjual aset negara.

Salah satu yang menetang keras rencana pelepasan dua anak perusahaan dari PLN Itu adalah Nus Irwan. Selaku Ketua Persatuan Pegawai IP, ia berpendapat privatisasi perusahaan tempatnya bekerja dan PJB hanya akan menjerumuskan kedua perusahaan dalam keadaan yang lebih sulit lagi.

"Dengan restrukturisasi korporasi, PLN nantinya hanya akan jadi penyalur. IP dan PJB di bawah kendali para pemilik sahamnya, hanya akan bertujuan mencari keuntungan, bagaimana dengan harga jual listrik," ujarnya di sela diskusi di Jakarta, Senin (28/1).

Penentang lainnya adalah Mantan Ketua MPR Amien Rais. Politikus dari PAN ini melihat restrukturisasi IP dan PJB sebagai contoh kesewenangan yang dilakukan pemerintah.

"Seharusnya pemerintah berpikir profit before the people (mengambil keuntungan dengan mengutamakan rakyat). Tapi, ternyata mereka sungguh egois, mengambil keuntungan sebanyak-banyak. Jangan lagi akibat akal bulus mereka, terjadi seperti kasus Indosat," sindir Amien.

Anggota Komisi VII Tjatur Sapto Edy melontarkan kritikan yang lebih pedas lagi. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk privatisasi ini sungguh suatu kebijakan yang ketinggalan jaman, yang bahkan oleh negara maju pun telah disingkirkan jauh-jauh.

"Malaysia dan Inggris yang merencanakan ini sudah berbalik. Bahkan Prancis yang telah melakukan hal itu kini menyesalinya. Kenapa pemerintah sekarang harus mengikuti yang sudah ditinggalkan seperti ini," ketusnya.

Ia juga tidak menapik kemungkinan kenaikan subsidi, apabila privatisasi betul terjadi.

Kekhawatiran akan terjadinya penentangan privatisasi ini sebetulnya sudah dirasakan Dirut PLN Eddie Widiono. Pun berbagai alasan penolakan restrukturisasi sudah diutarakannya dalam Rapat

Dengar Pendapat dengan Komisi VII, akhir pekan lalu.

Diantaranya, sebagai anak perusahaan PLN, transkasi IP dan PJB memiliki komponen marjin yang tidak merupakan pembentuk biaya pokok sehingga tidak layak untuk subsidi.

"Pada saatnya nanti sebagai BUMN, IP dan PJB akan diperlakukan seperti listrik swasta sehingga mengakibatkan komponen marjin tersebut menjadi layak untuk subsidi. Berarti, subsidi akan naik," ujar Eddie.

Selain itu, Eddie juga takut apabila pelepasan kedua anak perusahaannya tersebut akan berimbas pada peningkatan harga jual listrik ke PLN. Dan, tentu saja, ada kemungkinan timbul gejolak karyawan, baik di lingkungan PLN sendiri maupun di lingkungan IP dan PJB yang berpotensi mengganggu kinerja perusahaan.

Saat ini, sebagai langkah awal untuk privatisasi sesuai perintah Menneg BUMN Sofyan Djalil, PLN telah memberikan IP pengelolaan proyek pembangkit 10.000 Mw yang berada di Jabar, dan PJB untuk di Jatim.(Eva/OL-03)

Serikat Pekerja PLN Ancam Lakukan Pemadaman

2008-01-28T15:29:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengancam akan melakukan pemadaman di wilayah Jakarta, jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutan mereka untuk membatalkan rencana restrukturisasi.

Rencana pemadaman itu, seperti dikatakan Ketua Serikat Dewan Pekerja PT Pembangkit Jawa Bali yang merupakan anak perusahaan PLN, Edy Hartono itu akan dimulai dari aksi demonstrasi massal.

Sekitar 4.000 anggota Serikat Pekerja BUMN Strategis, yang terdiri dari pegawai PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali, PT Pertamina (Persero), PT Telkom (Tbk), dan PT Telkomsel direncanakan akan berdemonstrasi pada 30 Januari mendatang.

"Kita menentang restrukrisasi yang ujungnya pada penjualan aset. Kalau sepekan setelah demonstrasi, tidak ada tanggapan dari pemerintah, kita akan lakukan pemadaman," ujar Edy yang ditemui di sela diskusi di Jakarta, Senin (28/1).

Jika sampai pemadaman terjadi, lanjut dia, minimal Jakarta akan gelap listrik selama enam jam.

"Pemadaman tidak akan bisa setengah hari. Karena, kalau sampai satu sistem mati pasti akan mengganggu sistem lainnya. Untuk menyalakannya lagi butuh waktu," ujarnya.

Aksi demonstrasi direncanakan dilaksanakan pada Rabu (30/1), dari jam 09.00, dimulai dari Bundaran HI dan berakhir di Istana Merdeka.

Rencana unjuk rasa itu mendapat dukungan dari mantan Ketua MPR Amien Rais. Menurutnya aksi semacam ini perlu untuk mengingatkan pemerintah. Terlebih lagi kalau pemadaman sampai dilakukan, maka ia mengatakan, hal itu akan jadi terapi kejut yang baik untuk pemerintah.

"Tapi kalau mau pemadaman, fasilitas publik seperti rumah sakit harus mendapat informasi dulu," ujarnya.

Penentangan terhadap rencana restrukturisasi ini berakar pada kehawatiran pada pekerja, bahwa perseroan akan jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan asing. Mereka juga risau akan masa depan mereka, kalau sampai hal itu terjadi.(Eva/OL-03)

Suharto meninggal

2008-01-27T16:58:00.001+07:00

Mantan Presiden Indonesia, Suharto yang pernah memimpin selama 32 tahun, meninggal dunia di Jakarta hari Minggu pada usia 86 tahun.

Meninggalnya Suharto setelah tiga minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta, karena komplikasi jantung, paru-paru dan ginjal.

"Bapak telah kembali ke Rahmatullah," kata putri tertua Pak Harto, Siti Hardiyanti Rukmana sambil menitikkan air mata kepada para wartawan di luar rumah sakit.

"Kami meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini." kata Tutut lagi.

Tim dokter mengatakan Suharto mengalami kegagalan multiple organ semalam.

Dokter berusaha untuk membantu Suharto, namun meninggal sekitar jam 13.10 WIB.

Seorang dokter yang menangani Suharto, Munawar, mengatakan "kami berusaha yang terbaik, namun Tuhan menentukan yang lain."

Menurut mantan menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, seluruh enam anak Suharto, dan keluarga lainnya berada di sisi tempat tidur Suharto ketika dia meninggal.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan bela sungkawa dan meminta rakyat Indonesia berdoa bagi mantan pemimpin Orde Baru tersebut.

"Saya juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan penghormatan tertinggi kepada salah satu putra terbaik Indonesia tersebut." kata Presiden.

Bendera Merah Putih di luar Istana Presiden di Jakarta diturunkan setengah tiang, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengumumkan masa berkabung nasional selama tujuh hari.

Juru bicara presiden mengatakan Presiden Yudhoyono akan memimpin upacara pemakaman hari Senin di pemakaman pribadi keluarga Suharto di Solo, Jawa Tengah.

RUPSLB PLN Perkuat Pencopotan Ali Herman

2008-01-24T15:04:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) memperkuat keputusan Dewan Komisaris yang mencopot posisi Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer.

Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi, Roes Aryawijaya, usai rapat tersebut di Jakarta, Selasa malam, mengatakan keputusan pencopotan Ali Herman tersebut diambil karena kekurangan stok batubara PLTU Tanjung Jati B telah berpotensi menyebabkan tambahan biaya bahan bakar.

"Kekurangan stok batubara telah menyebabkan tambahan biaya Rp30-40 miliar per hari karena harus menggunakan bahan bakar minyak," katanya.

Menurut dia, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan surat keputusan Dewan Komisaris PLN yang memberhentikan sementara Ali Herman dan penjelasan Ali Herman sendiri.

Sebelumnya, rapat Dewan Komisaris PLN, pada Jumat (3/1) malam telah mencopot sementara posisi Ali Herman Ibrahim tersebut.

Dengan keputusan RUPSLB tersebut, maka Ali Herman secara permanen telah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN.

Rapat memutuskan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Fahmi Mochtar sebagai Plt Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN sampai terpilih direktur yang baru.

RUPSLB yang khusus beragendakan pembelaan Ali Herman Ibrahim itu digelar sejak pukul 17.00 WIB hingga berakhir pukul 22.00 WIB.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari RUPS yang membahas rencana kerja dan anggaran perusahaan (RAKP) yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Selain Roes, rapat dihadiri direksi dan komisaris PLN secara lengkap.

Ali Herman yang ditanya wartawan usai rapat tidak mau memberi komentar.

"Tanya ke Pak Eddie (Dirut PLN Eddie Widiono) saja," katanya seraya bergegas meninggalkan wartawan menuju mobilnya.

RUPSLB juga memutuskan membentuk tim yang bertugas menginvestigasi lamanya proses tender pengangkutan batubara. Tim bertugas hingga akhir Maret 2008.

"Apabila berdasarkan temuan tim memang ada kelalaian maka seluruh jajaran manajer dan staf PLTU Tanjung Jati B termasuk direksi dan komisaris akan dikenakan sanksi," kata Roes.

Menurut dia, proses tender pengangkutan batubara yang telah diselesaikan pada 13 Agustus 2004 baru disampaikan ke Dewan Komisaris pada 11 September 2007.

Menanggapi itu, Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, seluruh jajaran direksi menerima keputusan RUPSLB tersebut dengan kepala tertunduk.

"Kami telah berusaha keras sediakan batubara. Tapi, faktanya memang terjadi kekurangan. Kami terima putusan ini, karena jabatan merupakan amanah," katanya yang selanjutnya terdiam berapa saat dan terlihat matanya berkaca-kaca.

Buruknya manajemen stok batubara PLTU Tanjung Jati B yang berkapasitas 2x660 MW itu merupakan ulangan peristiwa yang sama pada 2007.

PLN menjelaskan, tersendatnya pasokan batubara ke PLTU Tanjung Jati B berlokasi di Jepara, Jateng dikarenakan cuaca buruk dan ketiadaan kapal pengangkut.

Pada 27 Desember 2007, stok batubara PLTU Tanjung Jati B hanya tersisa 50.000 ton. Dengan kebutuhan batubara mencapai 11.000 ton per hari, maka stok yang ada hanya tertinggal sekitar 4-5 hari.

Karenannya, sejak 31 Desember 2007, PLN memutuskan menghentikan operasi satu unit PLTU Tanjung Jati B selama tujuh hari.(*)

Ali Herman Ajukan Gugatan ke PTUN

2008-01-24T15:03:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Ali Herman Ibrahim akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencopotan dirinya sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN (Persero).

Kuasa hukum Ali Herman, Hamdan Zoelva, usai mendampingi kliennya menyampaikan pembelaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Selasa malam, mengatakan dalam rapat itu tidak dapat dibuktikan adanya kelalaian yang dilakukan Ali Herman.

"Keputusan pemberhentian ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemegang saham karena tidak satu pun alasan hukum dan bukti yang membenarkan Ali diberhentikan," katanya.

Bahkan, lanjutnya, RUPSLB juga memutuskan pencopotan Ali Herman akan diinvestigasi oleh tim.

"Itu artinya Ali Herman belum tentu bersalah, namun sudah diberhentikan secara permanen oleh pemegang saham," ujar Hamdan yang juga mantan anggota DPR tersebut.

Menurut dia, direksi PLN sudah melakukan antisipasi persediaan batubara sebanyak 507 ribu ton pada Desember 2007. Namun, karena buruknya cuaca dan ketiadaan kapal pengangkut membuat rencana tersebut tidak dapat terealisasi.

"Kapal pengangkut batubara nasional hanya ada sembilan dan kapal asing tidak diperbolehkan mengangkut batubara (azas cabotage)," katanya.

Selain gugatan ke PTUN, tambah Hamdan, pihaknya juga akan memprotes keputusan pencopotan kliennya ke Presiden dan DPR.

RUPSLB PLN memperkuat keputusan Dewan Komisaris yang mencopot posisi Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer.

Rapat beralasan kekurangan stok batubara PLTU Tanjung Jati B telah berpotensi menyebabkan tambahan biaya bahan bakar.

"Kekurangan stok batubara telah menyebabkan tambahan biaya Rp30-40 miliar per hari karena harus menggunakan bahan bakar minyak," kata Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya usai rapat.

Sebelumnya, rapat Dewan Komisaris PLN, pada Jumat (4/1) malam telah mencopot sementara posisi Ali Herman Ibrahim tersebut.

Dengan keputusan RUPSLB tersebut, maka posisi Ali Herman secara permanen telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN.(*)

PLN Tanda Tangani Empat Kontrak EPC PLTU

2008-01-24T15:02:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) menandatangani empat kontrak pembangunan (engineering, procurement, and construction/EPC) PLTU program percepatan 10.000 MW yang berlokasi di luar Jawa.

Keempat kontrak yang ditandatangani di Jakarta, Senin adalah PLTU Kepulauan Riau 2x7 MW, PLTU NTT 2x7 MW, PLTU Sultra 2x10 MW, dan PLTU Kalteng 2x60 MW.

"Nilai kontrak keempat PLTU mencapai 196,6 juta dolar AS," kata Dirut PLN Eddie Widiono usai penandatanganan.

Menurut dia, nilai penghematan BBM yang didapat dari pengoperasian keempat PLTU itu mencapai Rp2,99 triliun per tahun.

Eddie juga mengatakan, unit pertama pembangkit ditargetkan beroperasi pada Januari 2010 dan unit kedua Maret 2010.

PLTU Kepri berlokasi di Tanjung Balai Karimun dibangun konsorsium Shandong Machinery I&E Group Corp dan PT Rekadaya Elektrika dengan nilai kontrak 18,5 juta dolar AS.

Pembangkit NTT berlokasi di Keliwumbu, Ende dengan nilai kontrak 19,8 juta dolar AS dibangun konsorsium yang sama.

Selanjutnya, PLTU Sultra yang dibangun konsorsium yang sama berlokasi di Kendari dengan nilai kontrak 26 juta dolar AS dan PLTU Kalteng berlokasi di Desa Buntoi dibangun konsorsium China National Heavy Machinery Corp, Shandong Electric Power, dan PT Mega Power Mandiri dengan nilai kontrak 132,3 juta dolar AS.

Pada kesempatan itu, juga ditandatangani kontrak EPC PLTG 1x112 MW yang berlokasi di Sicanang, Belawan, Medan, dengan PT Menamas-Betasurya-Saktimas senilai Rp827 miliar.

Plt Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Fahmi Mochtar mengatakan, pembangunan pembangkit itu merupakan upaya menanggulangi krisis listrik di Sumatera bagian utara.

"PLTG ini dijadwalkan beroperasi April 2008," katanya.

Menurut dia, pada tahap awal, pembangkit tersebut akan memakai solar jenis "high speed diesel" (HSD), sebelum nantinya memakai bahan bakar gas.

Selain PLTG Belawan, untuk menanggulangi krisis listrik di Sumatera bagian utara, PLN juga telah menandatangani kontrak pembangunan pembangkit "mobile diesel" berkapasitas 50x100 kW dan 100x50 kW dengan PT Bumi Loka senilai Rp37,99 miliar pada 10 Oktober 2007.

"Pembangkit ini telah beroperasi awal Nopember lalu," katanya.

Selain itu, juga pengadaan tiga unit PLTG masing-masing berkapasitas 1x11,86 MW dengan PT Indo Turbine-Medco senilai Rp123,55 miliar, 1x21,46 MW dengan PTB Imeco dan PT Indonesia Power senilai Rp271 miliar dan 1x34,1 MW dengan PT Barata, PT Inpar, dan PT Wahana senilai Rp311 miliar.

"Kontrak ketiga unit PLTG itu telah ditandatangani 26 Nopember 2007 dan akan beroperasi Januari ini," katanya. (*)

Restrukturisasi PLN Ditargetkan Rampung Maret 2008

2008-01-24T15:01:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Restrukturisasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditargetkan selesai pada Maret 2008 termasuk perombakan manajemen BUMN tersebut.

"PLN terlalu sentralistik, dia mempunyai 43 unit usaha dan banyak direksi sehingga bisa mempersulit gerak PLN akibatnya nanti siapa yang akan peduli kalau ada mati listrik di daerah pelosok," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, wewenang direksi terlalu luas sehingga dikhawatirkan tidak mampu memonitor seluruhnya.

"Maret nanti akan ada blue printnya jadi semua unit usaha PLN akan menjadi anak usahanya yang diharapkan bisa lebih baik," katanya.

Menurut dia, sentralisasi seperti yang diterapkan PLN saat ini kurang tepat sehingga unit-unit usaha tersebut direncanakan menjadi anak perusahaan yang diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pada Maret 2008 nanti juga akan dilakukan perombakan direksi PLN.

"Kita belum tahu berapa yang akan diganti tapi ini berkaitan salah satunya dengan habisnya masa jabatan direksi-direksi tersebut," katanya. (*)

Pemakaian BBM PLN Pada 2008 Tetap Tinggi

2008-01-24T15:00:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) mengungkapkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) pembangkit PLN pada 2008 akan tetap tinggi seperti 2007.

Dirut PLN, Eddie Widiono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis, menjelaskan pada 2008 pemakaian BBM diperkirakan mencapai 10,66 juta kiloliter atau mengalami kenaikan dibandingkan 2007 yang 10,26 juta kiloliter.

"BBM tetap mendominasi bahan bakar pembangkit PLN," katanya.

Dari perkiraan pemakaian BBM sebanyak 10,66 juta kiloliter, sebanyak 7,23 juta kiloliter di antaranya berupa solar (high speed diesel/HSD) dan minyak bakar (marine fuel oil/MFO) 3,43 juta kiloliter.

Sedang, realisasi pemakaian BBM tahun 2007 yang mencapai 10,26 juta kiloliter terdiri dari HSD 7,55 juta kiloliter dan MFO 2,71 juta kiloliter.

Namun demikian, katanya, pihaknya akan mengimbangi kenaikan pemakaian BBM dengan menurunkan biaya BBM.

Di antaranya dengan melelang sebagian kebutuhan BBM, memakai batubara kalori rendah ke sejumlah PLTU, seperti Suralaya dan memaksimalkan pemakaian gas dan batubara.

Selain itu, PLN juga mengubah pemakaian HSD ke MFO, menyewa pembangkit MFO, gas, dan batubara, serta penambahan daya sejumlah pembangkit gas.

Untuk gas dan batubara, menurut Eddie, pemakaian gas 2008 diperkirakan mencapai 198.105 MMBTU atau naik dibandingkan 2007 yang 169.360 MMBTU dan batubara 2008 turun menjadi 20,96 juta ton dari 2007 21,9 juta ton.

"Pemakaian gas naik karena mulai masuknya pasokan dari pipa Sumsel-Jabar (SSWJ)," katanya. (*)

PLN Minta Jaminan Pasokan Gas dan Batu Bara

2008-01-24T14:59:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) meminta dukungan kebijakan pemerintah yang menjamin kepastian pasokan gas dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dirut PLN Eddie Widiono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis, mengatakan jaminan tersebut diperlukan guna meminimalkan dampak kenaikan harga minyak terhadap besaran subsidi listrik.

"Kenaikan harga minyak akan berdampak pada peningkatan subsidi listrik, karenanya perlu dukungan kebijakan pemerintah yang antara lain menjamin pasokan gas dan batu bara," katanya.

Menurut dia, ketidaklancaran pasokan gas dan batubara akan membuat PLN harus menggunakan lebih banyak BBM.

Pada 2008, pemakaian BBM diperkirakan mencapai 10,66 juta kiloliter atau mengalami kenaikan dibandingkan 2007 yang 10,26 juta kiloliter.

Eddie juga mengatakan, pihaknya bersedia membeli gas alam sesuai dengan harga pasar asalkan ada jaminan kepastian pasokannya.

Dukungan kebijakan pemerintah lainnya, lanjut Eddie, adalah
pemberlakuan kewajiban pasok ke dalam negeri (domestic market
obligation/DMO) batubara.

"Kebijakan ini juga harus diimbangi dengan pengaturan harga batubara buat dalam negeri," katanya.

Ia juga mengharapkan, penangguhan kebijakan pembatasan kapal angkut batubara, sampai adanya penambahan kapal baru dan kebijakan pengembangan pembangkit panas bumi yang menurunkan risiko dan biaya.

Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon menyatakan, pemerintah memang seharusnya menjamin kepastian pasokan gas dan batubara buat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Bahkan, PLN seharusnya memikiki tambang batubara dan kapal pengangkut batu bara sendiri untuk menjamin pasokannya," katanya.

Pada kesempatan itu, Eddie mengatakan, sebagai upaya menjamin
kelancaran batu bara, maka PLN akan meningkatkan stok batubara PLTU antara 1-1,5 bulan operasi, dan berkontrak jangka panjang lebih dari lima tahun untuk pembangkit terpasang dan 20 tahun untuk pembangkit yang akan dibangun dengan beberapa pemasok.

Selanjutnya, melakukan eskalasi harga dengan formula yang komponennya adalah perubahan nilai tukar, kenaikan harga BBM, dan indeks harga batubara.

Eddie juga mengungkapkan, kontrak gas selalu berdasarkan kaidah "reasonable endeavour" yakni pemasok melakukan upaya terbaik dengan pengawasan BP Migas.

"Pembeli tidak dapat mengenakan sanksi apabila pasokan tidak sesuai kontrak. Ini memang berlaku umum dalam bisnis gas, namun menyulitkan kami," katanya.(*)

PENJELASAN DIREKSI PADA PERTEMUAN “TEA MORNING”

2008-01-20T16:51:00.001+07:00

Di PLN KANTOR PUSAT, 17 JANUARI 2008

Pada hari Kamis tgl 17 Januari 2008, bertempat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta telah diadakan pertemuan "TEA MORNING" yang dihadiri Karyawan/wati Kantor Pusat, Para Pengurus/Anggota Serikat Pekerja serta beberapa Direksi PT PLN (Persero), maka dengan ini disampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui khususnya menyangkut masalah Restrukturisasi dan Fasilitas Kesehatan hasil RUPS PLN 2008, yaitu :

Direksi akan menyikapi hasil RUPS PLN 2008 secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan Ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta Peraturan Perundangan yang berlaku
Direksi akan mengedepankan kepentingan Pelanggan, Karyawan dan Pemegang Saham
Dilandasi pemahaman bahwa niat pemegang saham di dalam menugaskan restrukturisasi korporat kepada Direksi di Tahun 2008 adalah untuk meningkatkan efisiensi, maka Direksi memandang perlu untuk menyiapkan kajian yang mendalam antara lain menyangkut dasar hukum. Untuk itu Direksi telah menunjuk MCG (Management Consulting Group) untuk menyiapkan kerangka acuan sebagai pedoman untuk melakukan kajian khususnya dampak restrukturisasi korporat.
Mengingat tanggungjawab PLN dan karyawan / karyawati yang semakin berat di masa mendatang, maka Direksi akan mengupayakan sekuat tenaga agar upaya-upaya efisiensi yang dilakukan tetap berjalan tanpa harus mengurangi hak-hak yang selama ini diterima karyawan.
Direksi memintaKaryawan/wati diseluruh Indonesia untuk tetap bekerja dengan tenang tidak memberikan respons yang berlebihan atas isu tersebut dan mengutamakan pelayanan kepada Pelanggan serta mempercayakan sepenuhnya tindak lanjut hasil RUPS PLN 2008 kepada Direksi PT PLN (Persero)

Demikian agar hal hal tersebut bisa dijadikan Pedoman bagi managemen serta Karyawan /wati PT PLN (Persero) diseluruh Indonesia,Terimakasih

Jakarta, 17 januari 2008

HUMAS PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Pasokan Listrik 2008 Sulit Penuhi Kebutuhan RSH

2008-01-17T16:00:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah belum menjamin akan mampu memenuhi pengadaan listrik bagi program Rumah Susun Sederhana (RSH) tahun 2008 yang ditargetkan sebanyak 225.000 unit.

Menurut Pejabat Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Win Sisma, di Jakarta Rabu, pasokan listrik pada 2008 diperkirakan hanya 60 Mega Watt.

"Kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan 75.000 juga masih sulit akibat dari keterbatasan pasokan listrik tahun 2008, Sehingga kelangkaan listrik bagi RSH masih akan dialami," ujarnya.

Kebutuhan listrik, kata Win, jauh di atas tambahan pasokan itu. Sekalipun belum dihitung secara persis data-data perumahan yang mengalami kessulitan akan tetapi pasti banyak menjadi korban.

Harus ditanya ke masing-masing wilayah kemudian disandingkan dengan laporan PLN. Namun PT PLN juga belum memberikan laporan soal kebutuhan listrik perumahan ke pemerintah.

Anggota Komisi Energi DPR, Agusman Effendi, mengatakan kerawanan listrik di Indonesia bakal terjadi hingga 2010.

"Tahun depan di luar Jawa-Bali akan kosong (tak ada listrik)," ujarnya. Pemicunya adalah kenaikan harga minyak mentah mencapai kisaran 80-90 dolar AS per barel.

Padahal asumsi harga minyak untuk subsidi 2008 hanya 60 dolar AS per barel. Kondisi ini yang akhirnya menyumbang kesulitan pengadaan listrik bagi RSH, jelas Agusman.(*)

Pasokan Listrik Jawa-Bali Terbatas Pada 2008

2008-01-17T15:58:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) memperkirakan pasokan listrik di wilayah Jawa dan Bali pada 2008 akan mengalami keterbatasan, sehubungan dengan tak adanya penambahan daya pembangkit baru berkapasitas cukup besar tahun depan.

Dirut PLN, Eddie Widiono, di Jakarta, Selasa, mengungkapkan pada 2008, pembangkit baru yang beroperasi hanya Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jabar Unit 4 dengan kapasitas 60 MW.

"Tahun depan, keandalan sistem Jawa-Bali masih akan tergantung pada ketersediaan batubara dan gas alam," katanya. Karena itu, kata Eddie, PLN harus mengendalikan pertumbuhan kebutuhan listrik tahun 2008.

Menurut dia, pihaknya hanya merencanakan pertumbuhan tenaga listrik sebesar empat persen atau di bawah kondisi normal 6-7 persen.

Komposisi energi primer pada 2008 yang disiapkan adalah batubara 58.668 Giga Watt hour (GWh) atau mencakup 53 persen, minyak 22.457 GWh (20 persen), gas 18.208 GWh (16 persen), panas bumi 7.923 GWh (tujuh persen), dan air 4.415 GWh (empat persen).

Melihat komposisi energi primer itu, peranan minyak masih dominan dan akan semakin meningkat apabila terjadi gangguan ketersediaan gas dan batubara seperti 2007.

Pada 2007, rencananya pemakaian BBM hanya sebesar 7,65 juta kiloliter, namun terpaksa naik menjadi 10,02 juta kiloliter akibat gangguan pasokan batubara dan gas alam.

Sementara pada 2008, kuota APBN hanya menetapkan 9,1 juta kiloliter, padahal kebutuhan BBM PLN diperkirakan mencapai 10,6 juta kiloliter.

"Kenaikan harga minyak dunia telah membuat industri mengalihkan pasokan listriknya ke PLN yang berakibat meningkatnya konsumsi BBM PLN," kata Eddie.

Pembengkakan pemakaian BBM itu berakibat kenaikan biaya produksi yang berlanjut pada subsidi yang harus ditanggung APBN.

Di tambah lagi, lanjutnya, pemeliharaan sejumlah pembangkit yang dijadwalkan 2009 dimajukan menjadi 2008 untuk memperkuat pasokan saat pemilu 2009.

"Dampaknya, potensi kekurangan daya listrik di sistem Jawa-Bali pada tahun depan akan semakin besar," katanya.

Karena itu, PLN juga meminta masyarakat lebih berhemat secara serius dan konsisten sesuai Inpres No 10 Tahun 2005. "Tahun depan, pilihannya hanya dua, berhemat atau padam," ujar Eddie.

Sistem Jawa-Bali akan kembali normal setelah beroperasinya sejumlah pembangkit 10.000 MW yang diperkirakan mulai beroperasi akhir 2009 hingga awal 2010. (*)

IDM Sukseskan Pengadaan Listrik 10.000 Megawatt

2008-01-17T15:56:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga kajian Indonesia Development Monitoring (IDM) bekerjasama organisasi lintas sektoral mendukung untuk menyukseskan proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt oleh PT PLN, kata Direktur IDM, Dwi Mardianto, SH.

"Dukungan itu dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2020 terpenuhi kebutuhan energi listrik, saat ini atau pada 2007 baru 55 persen penduduk menikmati listrik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dwi mengatakan, dalam memberikan dukungan kepada penyelenggaraan proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt itu, IDM akan bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Kerakyatan, Gerakan Regenerasi Nasional, serta beberapa serikat buruh.

"IDM memberikan dukungan kepada penyelenggaraan proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt semata-mata didasari niat tulus untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari krisis energi yang dapat membahayakan bagi semua," ujarnya.

Menurut Dwi, bentuk dukungan IDM, antara lain mempublikasikan Jurnal Pemantauan proyek tersebut yang akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. "Jurnal tersebut berisi hasil pemantauan IDM terhadap jalannya proyek tersebut yang dilengkapi dengan kritikan dan saran membangun kepada penyelenggara proyek agar proyek tersebut bisa terus berjalan lancar dan bisa selesai sesuai target waktu," katanya.

Berdasarkan jurnal tersebut IDM juga akan melakukan lobby terbuka terhadap pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan proyek tersebut. Lobby terbuka ini penting untuk memberikan data non subyektif dan bisa dipercaya guna menjadi dasar pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

IDM meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lebih fleksibel dalam memeriksa keuangan PT PLN, karena banyak kendala non teknis yang dihadapi PLN sehingga terkadang harus keluar dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan sebelumnya seperti contoh dalam pengadaan cadangan bahan bakar untuk keperluan pembangkit energi listrik sering di indikasikan sebagai dana yang menganggur atau kadang disebut sebagai peyelewengan dari RKAP tanpa melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di PLN.

IDM meyerukan kepada pemerintah mengenai permasalahan kekurangan bahan bakar untuk pembangkit untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan pemerintah terkait dengan kebutuhan energi primer untuk sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah harus mengkaji opsi pemenuhan kebutuhan batu bara. Untuk mengantisipasi bertambahnya kebutuhan pemakaian batu bara untuk sektor kelistrikan dalam dua tahun ke depan, opsi yang harus disiapkan adalah mengubah royalti batu bara dari bentuk tunai ke bentuk barang. Yang nantinya royalti dalam bentuk batu bara dapat digunakan oleh PT PLN dalam mendukung suplai untuk pembangkit listriknya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan infrastruktur pendukung pasokan batu bara. Aturan yang melarang kapal berbendera asing mengangkut batu bara menjadi faktor yang mengancam keamanan pasokan ke depan, sebab pertumbuhan armada kapal di dalam negeri belum sanggup mengimbangi kenaikan pasokan.

Selaian itu, IDM menyatakan yang diperlukan saat ini adalah langkah nyata, sebab baik dari sisi kebijakan, program maupun target pengembangan energi baru dan terbarukan rasanya sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi terhadap kinerja manajemen PLN yang berkomitmen membangun kelistrikan.

"Tinggal, bagaimana pengalokasian dana pengembangan energi baru dan terbarukan bisa berjalan dengan baik. Tujuannya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan listrik. Mari bantu dan dukung agar Visi 75-100 PT PLN dapat terwujud," demikian Dwi Mardianto.(*)

Sistem Voucher Listrik Akan Diberlakukan di Kepulauan Seribu

2008-01-17T15:54:00.001+07:00

14/01/08 16:45

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) unit distribusi Jakarta akan memberlakukan sistem prabayar dalam penggunaan tenaga listrik menyusul peresmian layanan listrik 24 jam di kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada akhir Januari 2008.

Bupati Kepulauan Seribu Djoko Ramadhan di Balaikota Jakarta, Senin, mengatakan penggunaan sistem itu sebagai usaha agar masyarakat memanfaatkan layanan listik itu secara efisien dan tepat guna sekaligus melindungi dari penggunaan listrik yang mengakibatkan tingginya pembayaran rekening listrik.

"Dengan menggunakan sistem itu maka masyarakat dapat mengukur sendiri kebutuhan mereka. PLN akan menyediakan voucher itu di kantor kelurahan mereka menyiapkan pos-pos pelayanan warga," ujarnya.

Ia menambahkan rencananya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan meresmikan sistem pelayanan listrik 24 jam di Kepulauan Seribu Selatan dengan menggunakan kabel bawah laut yang dibangun sejak 2007.

"Peresmian akan dilakukan pada 26 Januari pukul 10.00 WIB di Pulau Untung Jawa. Pada tahap awal akan mengaliri pulau Untung Jawa, Pulau Pari dan Pulau Tidung," tegasnya.

Sementara itu ketika disinggung tentang ketersediaan minyak tanah di Kepulauan Seribu, Djoko mengatakan, saat ini pasokan dan persediaan yang ada cukup baik.

"Kepulauan Seribu tidak termasuk wilayah yang ikut dalam program konversi minyak tanah ke gas. Di setiap pulau ada agen minyak tanah sehingga ketersediaan aman," paparnya.

Demikian juga dengan solar untuk kebutuhan nelayan, stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan di Pulau Tidung pun tidak kekurangan pasokan, sehingga nelayan dapat melaut seperti biasa.

Sebelumnya, kabel bawah laut mulai dibangun sejak awal 2007 sepanjang 43 kilometer yang berawal dari Teluk Naga di Pulau Untung Jawa melalui Pulau Lancang hingga Pulau Tidung dengan aliran listriknya berasal dari gardu induk milik PLN di Tanjung Pasir.

Jalur kabel bawah laut itu dimulai dari gardu induk di Tanjung Pasir menuju Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Pancang, Pulau Payung dan berakhir di Pulau Tidung.

"Adanya listrik 24 jam di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan tersebut akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena selama ini aliran listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel hanya beroperasi sejak pukul 17.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB lebih dari itu tidak ada listrik," kata Djoko.

Dengan kondisi itu, menurut Djoko, maka warga sulit mengembangkan industri kecil padahal di kawasan itu potensi hasil laut cukup banyak dari mulai kepiting, ikan teri hingga jenis ikan laut lainnya.

"Warga sulit melakukan diversifikasi produk sehingga yang dijual hanya bahan mentahnya, sulit membuat produk olahan, sehingga banyak produk dari Kepulauan Seribu yang dikemas oleh pihak lain dengan lebih baik," tegasnya.

Sejumlah pulau di kawasan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang akan mendapat aliran listrik adalah Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Pancang, Pulau Payung dan Pulau Tidung.

"Pada 2008 kabel listrik bawah laut itu akan dikembangkan ke Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan akan mengaliri Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, Pulau Kelapa dan Pulau Panjang. Pulau Panjang sendiri nantinya akan ada pelabuhan udara," paparnya.

Investasi pembangunan kabel bawah laut itu senilai Rp240 miliar. Nilai itu lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran untuk penyediaan listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel saat ini yang setahunnya memakan anggaran Rp45 miliar. (*)

PLN Luncurkan Listrik Prabayar

2008-01-17T15:50:00.001+07:00

17/01/08 14:31

Bandung (ANTARA News) - PLN Persero Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) meluncurkan pelayanan listrik prabayar dengan memanfaatkan fasilitas "on-line payment point".

Peluncuran layanan listrik prabayar pertama di Indonesia itu dilakukan oleh Direktur PT PLN Persero Eddie Widiono di Bandung, Kamis.

Hadir pula Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi, Dirut PT Pos Indonesia Hana Suryana, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Sunggu Aritonang serta General Manajer PLN Distribusi Jabar Banten Murtaqi Syamsudin

"Sebagai tahap pertama, layanan listrik Prabayar ini dilakukan di wilayah Bandung. Ditargetkan pertengahan 2008 ini seluruh Jabar - Banten bisa menikmati layanan ini," kata Dirut PLN, Eddie Widiono.

Pelayanan listrik prabayar pada tahap pertama bekerjasama dengan Bank Bukopin yang telah menyiapkan jaringannya untuk program.

Untuk mendapatkan layanan ini, kata Eddie pelangan bisa mengajukan ke unit PLN terdekat. Dengan sistem ini pelangan dapat membeli `token` (isi ulang kWh) di payment point dan ATM yang ditentukan.

"Nilai token bervariasi mulai Rp20.000 hingga Rp500.000. Sedangkan untuk program flexible ada yang hingga Rp1 juta. Target awal pelanggan rumah tangga," katanya.

Eddie mengatakan, listrik prabayar merupakan cara baru bagi pelanggan untuk mengelola sendiri pemakaian listrik sesuai kebutuhannya.

Sistem ini merupakan terobosan PLN untuk memberikan kesempatan pelanggan mengatur pemakaian listriknya. Tarifnya setara harga listrik pasca bayar dan mengacu pada TDL, ucapnya.

Sementara itu, General Manager PLN DJBB, Murtaqi Syamsudin mengatakan, tahap awal pelanggan bisa membeli token di payment point Bank Bukopin.

"Dua minggu ke depan bisa dibeli di Kantor Pos yang on-line. Pertengahan 2008 diharapkan 33 bank yang ada di Indonesia tersambung ke program ini dengan sistem lebih lengkap dengan sms banking," katanya.

Sementara itu Dirut Bank Bukopin, Glen Glenardi mengatakan, kesempatan kerjasama itu merupakan suatu hal yang berarti bagi Bukopin, PLN dan pelanggan PLN.

"Ini terobosan dan prestasi luar biasa, diharapkan ke depan sistem ini berlaku di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Glen, program pembayaran payment on-line bank (PPOB) yang diselenggarakan bersama dengan PLN di Jawa Barat cukup berhasil dimana pelanggan PLN sudah terbisa menggunakan sistem itu.

Hal itu terlihat dari data 2007 dimana dari total 7,5 juta pelanggan PLN Jabar sudah lebih dari 5,9 juta pelanggan membayar tagihan listriknya melalui mekanisme pembayaran itu.(*)

PLN Direstrukturisasi

2008-01-16T05:45:00.001+07:00

Dibentuk Lima Anak Perusahaan Baru

Jakarta, Kompas - Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Listrik Negara memutuskan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi besar-besaran di tubuh perusahaan. Akhir tahun ini, lima wilayah distribusi di Jawa dan Bali diubah menjadi anak perusahaan baru untuk mendorong desentralisasi pengelolaan listrik.

Komisaris Utama PT PLN Alhilal Hamdi, Kamis (10/9), mengemukakan PLN pusat hanya akan menjadi holding, sementara operasi dilakukan anak-anak perusahaan. Pembentukan PLN distribusi Jakarta dan Tangerang, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, akan mendorong diferensiasi tarif di tiap wilayah yang menyesuaikan pada ketersediaan sumber energi primer di wilayah itu dan kemampuan konsumen.

"Contohnya di Bali, daya beli masyarakatnya lebih tinggi dari wilayah Banten sehingga tarifnya bisa dibedakan," ujar Alhilal.

Saat ini, PLN memiliki dua wilayah distribusi yang berstatus anak perusahaan yaitu PLN Tarakan dan PLN Batam. Kedua wilayah itu memberlakukan tarif dasar listrik yang berbeda dengan TDL nasional. Alhilal mengatakan daerah yang memiliki sumber daya energi primer berlimpah seperti Kalimantan seharusnya bisa menerapkan tarif listrik yang lebih kompetitif daripada Jawa. "Dengan begitu perkembangan industri dapat didorong ke luar daerah, pertumbuhan lebih merata," jelasnya.

Saat ini produksi listrik nasional masih sangat timpang. Sekitar 80 persen dihasilkan di Jawa, 11 persen di Sumatera, sedangkan Kalimantan dan Indonesia Timur hanya sekitar sembilan persen. Apabila daerah yang sumber daya energinya lebih banyak bisa menghasilkan listrik dengan biaya pokok produksi lebih murah, maka subsidi juga bisa berkurang. Rata-rata harga jual listrik PLN sekarang berkisar 6,2 sen dollar AS per kWh.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2008 biaya bahan bakar pembangkit diperkirakan mencapai Rp 84 triliun, sementara target penjualan listrik hanya Rp 79 triliun, sehingga dengan hitungan harga minyak 80 dollar AS per barrel, PLN membutuhkan subsidi Rp 69,7 triliun.

Dalam upaya mendorong desentralisasi pengelolaan kelistrikan, restrukturisasi juga akan dilakukan dalam organisasi direksi PLN pusat. Renncananya, posisi direktur pembangkit, direktur niaga, dan direktur transmisi dipindahkan di bawah direktur yang membawahi wilayah. Dengan desentralisasi itu diharapkan proses pembangunan pembangkit akan lebih mudah. "Nanti ada direktur yang akan membawahi wilayah Jawa Bali dan Madura, direktur wilayah Sumatera, dan direktur wilayah Indonesia bagian Timur. Di masing-masing wilayah akan ada deputi direktur pembangkit, niaga, transmisi, dan distribusi," papar Alhilal.

RUPS yang dilaksanakan Selasa lalu itu juga mengamanatkan PLN untuk segera menyiapkan dua anak perusahaannya yaitu PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara mandiri, lepas dari induknya.

Namun, Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengingatkan konsekuensi yang muncul dengan rencana restrukturisasi PLN. "Koordinasi dalam perencanaan akan menjadi lebih sulit, biaya operasi bakal bertambah sementara PLN kan masih disubsidi. Energi dan sumber daya PLN akan terbuang untuk mengurusi restrukturisasi ini. Jangan-jangan nanti justru pembangunan infrastruktur kelistrikan terbengkalai," ujar Fabby.

Dalam RKAP PLN 2008 tercatat sejumlah masalah yang dihadapi PLN yaitu posisi sebagai pelaksana pelayanan umum atau pengembangan bisnis. Selain itu sampai saat ini listrik masih berfungsi sebagai salah satu infrastruktur utama dibandingkan sebagai komoditi komersial.

Kondisi kelistrikan tahun ini masih berpotensi terjadi kekurangan terutama di sistem Jawa Bali yang pertumbuhan konsumsinya paling tinggi. Sementara belum ada pembangkit baru yang akan masuk ke sistem, ditambah lagi jadwal pemeliharaan beberapa pembangkit besar yang dimajukan ke tahun ini untuk menghindarkan pemadaman di saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009. (DOT)

Operasional PLTU Tanjung Jati dan Cilacap Kembali Normal

2008-01-11T20:08:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MEDIA: PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Cilacap, Jawa Tengah, kembali beroperasi normal menyusul tersedianya pasokan batu bara. Demikian dikatakan General Manager Penyaluran dan Pengaturan Beban Jawa Bali PT PLN, Muljo Adji di Jakarta, Jumat (11/1).

Menurut Muljo, PLTU Tanjung Jati B yang berkapasitas 2x660 Mw telah beroperasi dengan pembebanan normal. Demikian pula dengan PLTU Cilacap yang berkapasitas 600 Mw.

"Berdasarkan informasi pukul 06:45, stok batu bara yang ada sebanyak 74.248 ton," ungkap Muljo.

Sejak masuknya kapal angkutan batu bara pada Rabu, kedua PLTU tersebut sudah kembali dihidupkan.

Tambahan pasokan batu bara untuk PLTU Tanjung Jati B sebanyak 40.000 ton mulai datang Minggu (6/1).

Tadinya, tiga kapal pengangkut batu bara yang bermuatan total 180.000 ton itu tidak bisa merapat karena buruknya cuaca.(

2008-01-11T04:42:00.001+07:00

Obama can't hide his Muslim past

There is something in 'rock star' Democratic presidential candidate Barack Obama's life story that is not an appropriate target in polite society, but won't quite go away, and is absolutely certain to come trumpeting into view when the race gets rough.

The elephant in the room is the Muslim bit. Obama's middle name is Hussein, as in Saddam Hussein. We know that; so what? Well, there are an awful lot of Americans who fervently believe the nation belongs to God, as in the fellow you find in Church. And in their 'war of civilisations', the Muslims are the Bad Guys.

Obama, says PR man Robert Gibbs, happens to have had a dad from Kenya, so Islam and Hussein are just part of the family legacy. "Senator Obama has never been a Muslim, was not raised a Muslim and is a committed Christian who attends the United Church of Christ in Chicago."

Clear? The Los Angeles Times sent a reporter to Jakarta in Indonesia where Obama's mum, Ann Dunham, took him with husband number two, Lolo Soetoro, when he was six. His name then was Barry Soetoro, and he stayed until he was 10 years old.

"Barry was a Muslim. He went to the mosque," revealed boyhood buddy Zulfin Adi. His primary school teacher said he was registered as a Muslim and so he attended Koranic religious class.

Americans have nightmares about fervent young men who grew up in Muslim religious schools. At the very least, and however unfairly, this is dynamite material for Republicans as new national opinion polls show Obama cutting Hillary Clinton's lead to single digits.

Obama is hurriedly shifting ground. Now he was a Muslim; but never a "practising Muslim".

Karyawan PLN Tolak Direksi Baru dari Luar

2008-01-10T04:22:00.001+07:00

JAKARTA--MEDIA: Karyawan PT PLN (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menolak calon Direksi dari luar perusahaan, karena dikhawatirkan hanya memiliki misi pada profit taking saja tetapi tidak memperhatikan sisi 'benefit'.

"Sebenarnya kami bukan bermaksud untuk menolak calon direksi dari luar, tetapi dari pengalaman lampau, direksi dari luar tubuh PLN justru memecah belah PLN dan menswastanisasi PLN," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP PT PLN (Persero), Ahmad Daryoko, di Jakarta, Rabu (9/1).

Sikap yang diambil oleh SP PLN tersebut, menurut dia, bukan berarti mendukung kepemimpinan saat ini. Karena SP lebih melihat bahwa calon dari

dalam tubuh perusahaan akan lebih memahami fungsi dan keberadaan perusahaan yang memegang hajat hidup orang banyak tersebut.

Dia mengharapkan penunjukan direksi baru PLN untuk periode 2008-2013 nanti dapat memilih orang yang tepat yang memiliki visi kelayakan, dan bukan menjadikan PLN sebagai visi bisnis. "Direksi harus memiliki pemahaman soal kelistrikan yang memegang hajat hidup orang banyak, bukan hanya berorientasi profit semata," ujar dia.

Selain itu, menurut dia, direksi PLN periode lima tahun kedepan juga harus memiliki semangat 'kekitaan'. Tidak justru memecah belah PLN. Daryoko mengatakan keinginan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero), Selasa (8/1), justru mengindikasikan adanya rencana untuk memecah perusahaan listrik tersebut.

"Dari RUPS kemarin memerintahkan agar PT PLN (Persero) akan dijadikan holding, sedangkan cabang di daerah akan dijadikan anak perusahaan dengan bentuk Perum," katanya.

Bahkan, Daryoko mengatakan, ada rencana untuk menjadikan Indonesia Power dan Pembangkit Jawa-Bali (PJB) menjadi unit bisnis yang terpisah. Dia berpendapat bahwa keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan perusahaan listrik tersebut adalah perusahaan negara yang memegang hajat hidup orang banyak.

Selain melakukan pernyataan sikap, SP PLN juga mendatangi Kementerian BUMN di Medan Merdeka Selatan. Dan rencananya SP PLN juga akan mengkonfirmasi rencana pemecahan PLN tersebut pada MK beberapa hari kedepan.(Ant/OL-2)

Bukan Sembarang Lampu Hemat Energi

2008-01-07T22:43:00.001+07:00

JAKARTA, KCM - Lampu hemat energi makin meluas penggunaannya di Indonesia. Terus-terang, ini merupakan wujud upaya gencar yang dilakukan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga para produsen, termasuk konsumen.

Ini catatan dari Philips Lighting yang tahun lalu barusan meluncurkan lampu hemat energi mini Tornado yang bentuknya 40 persen lebih kecil namun 20 persen lebih terang.

Di Indonesia, seturut data Australian Grenhouse Office 2006, sekitar 29 persen lampu hemat energi yang beredar, kualitas dan performanya buruk. Yang paling sering dijumpai adalah lampu cepat redup sekaligus cuma tahan beberapa bulan. Lampu macam itu, biasanya, "ringan di kantong". Soalnya, banderolnya cuma sekitar Rp5.000 sampai Rp8.000.

Sudah begitu, dari segi keamanan, lampu murah tidak dilengkapi sekering pengaman berkualitas, rangkaian tidak dirakit secara aman, dan tidak jarang lampu retak sehingga gas bocor dan mengancam kesehatan.

Nah, baik jika Anda mencermati hal-hal berikut agar hanya memilih bukan sembarang lampu hemat energi.

1). Lampu hemat energi yang berkualitas adalah lampu yang umurnya berkisar pada 6000 jam atau lebih. Lampu tersebut memiliki kualitas cahaya yang baik dengan tri-band phosphor, efikasi (lumen / watt) yang baik.

2). Lampu hemat energi yang bermutu adalah lampu yang tidak mudah redup (terangnya di atas 80 persen setelah pemakaian 2000 jam).

3). Konsumen sebaiknya membandingkan beberapa produk untuk memastikan lampu tersebut cukup terang. Ingat, watt besar belum tentu menjadikan lampu hemat energi lebih terang. Hal itu bergantung pada efikasinya.

Wartawan: Josephus Primus

Tender Pembangunan PLTU Asam-Asam Sepi Peminat

2008-01-07T04:49:00.001+07:00

Banjarmasin (ANTARA News) - Rencana pembangunan Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 2x60 Mega Watt (MW) bakal molor, karena tender pertama yang dilakukan pada pertengahan 2007 gagal.

Kepala Pembangkit PT PLN Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng), Dwi Priyo Basuki, Minggu, mengungkapkan gagalnya tender pertama tersebut karena hingga akhir masa pendaftaran hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran.

Karena hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran, tambahnya, maka tim menyatakan tender tidak memenuhi persyaratan. Sesuai ketentuan, minimal yang ikut melakukan penawaran dalam tender tiga perusahaan.

Akibat kegagalan tender tahap pertama tersebut, pembangunan PLTU Asam-asam tertunda sehingga dikhawatirkan krisis listrik di Kalsel akan semakin lama.

Kondisi tersebut berbeda dengan rencana pembangunan PLTU Pulang Pisau, yang saat ini sudah ada penunjukan perusahaan yang memenangkan tender.

Pembangunan PLTU Pulang Pisau yang mulai dilakukan pada Februari ini bakal dilakukan oleh perusahaan konsorsium Cina dengan dana Rp1,1 triliun.

"Pengajuan tender antara PLTU ASam-Asam dan Pulang Pisau sebenarnya bersamaan, namun karena tender PLTU ASam-Asam sempat gagal, akhirnya pembangunannya duluan PLTU Pulang Pisau, yang selama proses tender tidak mendapatkan masalah," katanya.

Dwi mengaku tidak mengetahui secara pasti, penyebab kurangnya investor yang tertarik membangun PLTU Asam-Asam dibanding dengan PLTU Pulang Pisau, karena secara tehnik dan persyaratan lainnya tidak ada masalah.(*)

Pacific Gas and Electric Company Crews Work to Restore Power After Strong Storm Hits Northern and Central California PG&E Customers Should Call 1-800-PGE-5002 to Report Outages and Get Information

2008-01-05T18:42:00.001+07:00

Release Date: January 4, 2008
Contact: PG&E News Department (415) 973-5930

SAN FRANCISCO – Amid wind gusts over 70 miles per hour, Pacific Gas and Electric Company crews have been working since early Friday morning to restore power and repair damage caused by a strong Pacific storm – the first in a series forecast to hit California throughout the weekend. The storm has caused more than 1,300,000, or about 20 percent, of the utility's electric customers to lose power since Friday morning with damages to roughly 40 miles of power lines and 105 poles. The hardest hit areas have been the coastal regions, including the North Coast, Humboldt County, Marin County, Peninsula and Santa Cruz mountains, and the Sierra Nevada region.

"Our crews are working to restore power to our customers as quickly and as safely as possible," said Mark Johnson, vice president of electric operations and engineering at Pacific Gas and Electric Company. "However, while we are making restoration progress, we continue to face challenges. The widespread impact of the storm across our service territory combined with high winds have, in certain cases, created unsafe working conditions and are limiting PG&E crew access to damaged equipment. Coupled with the additional forecast storms, this could result in new outages or extending existing outages."

PG&E crews will continue power restoration efforts throughout the day and night. As of 4:00 p.m. today, power to approximately 395,851 customers has been restored. To further increase this effort, PG&E has contracted additional crews from outside our service area.

Below are tips for customers weathering the current winter storm:

Treat all downed power lines as if they are "live" or carrying electric current. Do not touch or try to move it – and keep children and animals away. Report downed power lines and other electric emergencies immediately by calling 911 and PG&E's customer service line at 1-800-PGE-5002.
If your power goes out, turn off or even unplug all electric appliances. Otherwise, when power is restored, several appliances may come back on at once and overload your circuits or hot appliances may come on while you're away or asleep and pose a fire hazard. Leave a single lamp on to alert you when power returns. Turn your appliances back on one at a time when conditions return to normal.
Customers should report power outages to PG&E by calling our outage information line at 1-800-PGE-5002. Customers can also call this number to receive updated information about an existing power outage in their area.

Direktur Pembangkitan PLN Diberhentikan

2008-01-05T18:30:00.001+07:00

05/01/08 11:55

Jakarta (ANTARA News) - Rapat Dewan Komisaris PT PLN (Persero)
memberhentikan Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN karena dianggap lalai menangani manajemen stok batubara PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi di Jepara, Jateng.

Komisaris Utama PLN, Al Hilal Hamdi di Jakarta, Sabtu mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Komisaris secara lengkap pada Jumat (4/1) malam.

"Pada Jumat (4/1) malam, Dewan Komisaris lengkap memutuskan untuk memberhentikan Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN akibat kelalaian dalam menangani manajemen stok batubara PLTU Tanjung Jati B," katanya.

Akibat kelalaian itu, satu unit PLTU Tanjung Jati B yang berkapasitas 660 MW berhenti operasi dan satu unit lainnya tidak beroperasi penuh.

Parahnya lagi, buruknya manajemen stok tersebut bukan pertama kalinya terjadi.

"Kejadian ini merupakan ulangan peristiwa yang sama sebelumnya," kata Al Hilal.

Sebelumnya, Ali Herman Ibrahim menjelaskan, tersendatnya pasokan batubara ke PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 2x660 MW dikarenakan cuaca buruk sehingga kapal yang membawa batubara tidak dapat merapat.

Pada 27 Desember 2007, stok batubara PLTU Tanjung Jati B hanya tersisa 50.000 ton. Dengan kebutuhan batubara mencapai 11.000 ton per hari, maka stok yang ada hanya tertinggal sekitar 4-5l hari.

Karenannya, PLN memutuskan mengentikan satu unit PLTU Tanjung Jati B dan unit lainnya tidak beroperasi penuh.
(*)

Menneg BUMN Instruksikan Dewan Komisaris PT PLN Tindak Direksi

2008-01-05T18:29:00.001+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sofyan A. Djalil, menginstruksikan Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), agar mengambil tindakan terhadap direksi yang paling bertanggung jawab terhadap kelangkaan batubara di sejumlah tempat, termasuk di pembangkit listrik Tanjung Jati B dan Cilacap.

"Kalau ada yang bersalah secara sah kita akan berhentikan," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya secara tegas menginstruksikan dewan komisaris PLN, agar melakukan pertemuan terkait persoalan itu.

"Sore ini mereka rapat komisaris dan dari situ akan diketahui siapa direktur yang paling bertanggung jawab," katanya.

Direktur yang kemudian diketahui paling bertanggungjawab terhadap kelangkaan batubara di sejumlah pembangkit listrik akan diberhentikan sementara sesuai prosedur yang berlaku.

Ia mengatakan, pemberhentian sementara terhadap direktur akan diberlakukan selama 30 hari, dan setelahnya direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

"Kita akan berhentikan sementara dulu selama 30 hari, seperti kasus Angkasa Pura II dan Perum Perhutani," katanya.

Menurut dia, direktur dan pejabat yang paling bertanggung jawab atas kelalaian itu tidak memiliki manajemen pengelolaan batubara yang baik, sehingga harus dilakukan upaya pendisiplinan.

Akibat permasalahan itu negara terpaksa menanggung kerugian hingga triliunan rupiah.

"Masa bertahun-tahun mengelola listrik sudah tahu kalau akhir tahun cuaca buruk tetap tidak bisa mengantisipasi ketiadaan batubara. Bagaimana manajemennya itu," katanya.

Sofyan menegaskan, paling sedikit seorang direktur yang akan diberhentikan bila terbukti secara sah bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut. (*)

Harga Minyak di atas 100 Dolar AS

2008-01-04T07:26:00.001+07:00

04/01/08 00:52

New York (ANTARA News) - Harga minyak berjangka naik ke rekor baru 100,05 dolar AS per barel, Kamis, setelah pemerintah AS melaporkan penurunan cadangan minyak mentah yang lebih besar dari perkiraan dan kenaikan tak terduga pasokan minyak pemanas.

Satu hari setelah harga minyak menyentuh 100 dolar AS untuk pertama kalinya, departemen energi AS mengatakan cadangan minyak mentahnya turun 4 juta barel pekan lalu, lebih banyak dari perkiraan para analis turun 1,7 juta barel.

Di sisi lain, cadangan minyak sulingan (destilasi) yang termasuk minyak pemanas dan bahan bakar disel naik 600.000 barel, berlawanan dengan perkiraan para analis bahwa pasokan minyak hasil destilasi akan turun 600.000 barel. Dan pasokan bensin naik 1,9 juta barel, lebih banyak dari perkiraan para analis naik 1,3 juta barel.

Harga berfluktuasi setelah laporan cadangan minyak AS karena para investor berupaya menginterpretasikan data, namun pada Kamis pagi harga minyak menguat dan membentuk rekor baru.

Harga minyak mentah jenis light, sweet untuk pengiriman Februari naik 24 sen menjadi 99,86 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange setelah naik ke posisi tertinggi 100,05 dolar AS.

Meski harga minyak naik, mereka mengangap harga akan terkendali oleh keyakinan bahwa OPEC dalam pertemuannya bulan depan akan memutuskan untuk meningkatkan produksi.

Para pejabat Indonesia berencana meminta Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak itu untuk meningkatkan produksinya guna menurunkan harga minyak, lapor Dow Jones.(*)

Instansi Terkorup di Indonesia

2008-01-03T19:06:00.001+07:00


Subject:		.. Instansi Terkorup di Indonesia
List-id:	<ppiindia.yahoogroup s.com>

dari milis yg satu ke milis yg lain.. untuk

Anda..
-----Original Message-----

"Punya Rumah Senilai Rp 10 M di Kemang"
JAKARTA, Investor Daily Online

Survei dari Transparency International Indonesia
(TII) menempatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan
Cukai (BC) dan Ditjen Pajak sebagai instansi terkorup
di Indonesia. Hasil survei itu tak begitu mengagetkan
publik, sebab kedua instansi tersebut selama ini
dikenal sebagai instansi yang 'basah', rawan praktik
suap, korupsi, kolusi.

Hasil penelusuran Investor Daily terhadap beberapa
pegawai pajak di Jakarta dan Tangerang makin
mengukuhkan survei TII. Sebut saja MJH, kepala seksi
Ditjen Pajak di Jakarta, golongan IVA. Sesuai standar
PNS, glolongan IVA berarti mempunyai gaji pokok Rp
1,5 juta per bulan. Kalau ditambah dengan tunjangan
lainnya, gaji bruto yang ia peroleh sekitar Rp 5 juta
per bulan.

Namun kenyataannya, MJH menempati rumah seluas 400 M2
di kawasan Rawamangun, senilai Rp 1,5

miliar. Tidak
hanya itu, MJH juga mempunyai empat rumah lainnya yang
berlokasi tak jauh dari tempat tinggalnya. Keempat rumah
itu sekarang dikontrakkan. Selain itu, MJH punya dua
mobil Kijang. Awal tahun 2005, ia mendapat mobil dinas
baru, juga jenis Kijang. Karena garasi rumahnya tidak
muat menampung tiga mobil, ia menyewa garasi tetangga
dengan membayar Rp 450.000 per bulan.

Yang cukup mengejutkan, dengan gaji sekitar Rp 5 juta,
pria kelahiran Medan ini sanggup menyekolahkan anak
pertamanya ke Kanada sejak tahun 2005. Bisa
dibayangkan, berapa puluh ribu dolar AS yang harus
ditransfer setiap bulan ke Kanada. Belum lagi, ia
wajib mendepositokan uangnya di bank sebagai jaminan
biaya kuliah anaknya selama di Kanada. Luar bisa
bukan?

Gaya hidup pegawai pajak ini sangat berbeda dengan
tetangganya yang menjadi direktur sebuah perusahaan
publik. Direktur yang bergaji sekitar Rp 20 juta per
bulan itu mengaku

tidak tidak sanggup membiayai putri
tunggal untuk melanjutkan kuliah di luar negeri.

Kekayaan petugas pajak itu menimbulkan 'bisik-bisik'
tetangga. Sejumlah warga Rawamangun mengaku malas
membayar pajak karena dananya tidak masuk ke kas negara,
melainkan 'mampir' ke petugas Pajak. Sudah menjadi
rahasia umum, petugas pajak juga sering 'kompromi'
dengan wajib pajak untuk urusan membayar pajak.
'Kemewahan' gaya hidup MJH juga melanda SML, pensiunan
kepala bagian Ditjen Pajak. Mantan pegawai pajak
golongan IVC dengan gaji pokok Rp 1,7 juta per bulan
itu mempunyai tiga rumah di kawasan Kemang, Jakarta
Selatan.

Penelusuran Investor Daily ke rumah SML menunjukkan,
rumah seluas 2.500 M2 di daerah Panglima Polim itu
akan dijual seharga Rp 10 miliar. Menurut mantan sopir
SML yang disuruh menjaga rumah itu, rumah tersebut
dilengkapi dengan kolam renang dan lapangan tenins.
"Ada beberapa pensiunan pejabat Pertamina yang

mau
beli. Tapi harganya terlalu mahal. Ada juga Bupati
dari Sumatera yang sudah menawar," papar penjaga rumah
yang namanya tak mau disebutkan. Rumah bertingkat dua
itu lantainya dilapisi marmer impor dari Italia, mirip
vila mewah di kawasan Puncak, Bogor.

Belanja ke Luar Negeri
Menurut penjaga rumah tersebut, SML saat masih aktif
bertugas sering mampir ke rumah itu. "Rumah ini sudah
kosong lebih dari satu tahun. Sebelumnya, rumah ini
pernah dikontrak duta besar," kata dia. Menurut dia,
SML lebih banyak tinggal di Sumatera Utara mengurusi
usahanya seperti hotel dan kebun. Sebagian uang hasil
penjualan rumah itu, katanya, akan dipakai pemilik
rumah untuk berobat ke Australia.

Sementara itu, kepala seksi Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Karawaci, golongan IV A, mempunyai tiga rumah
di Tangerang. Ia juga memiliki beberapa rumah kost
di Tangerang.

Demikian juga dengan BKM, yang baru bekerja 5 tahun
di KPP

Jakarta Timur. Ia mampu membeli tanah seluas
800 M2 di daerah Kali Malang seharga Rp 900 juta.
Selain tanah, BKM belum lama ini membangun rumah
kontrakan yang terdiri 40 kamar di daerah Pramuka.
Setiap kamar disewakan Rp 500.000 per bulan, sehingga
tiap bulan istri BKM mengantongi Rp 20 juta. "Tiap
akhir bulan, Ibu datang ke sini me nagih uang kost.
Ibu juga sering belanja ke luar negeri," ujar Tony,
satpam rumah kontrakan itu.

Melihat gaya hidup tiga petugas pajak itu, bisa
dibayangkan berapa triliun rupiah penerimaan pajak itu
'ditelep' petugas setiap tahunnya. Tidak mustahil,
petugas pajak seperti MJH, SML dan TNJ jumlahnya
ratusan orang di Ditjen Pajak. Namun, tidak semua pegawai
Ditjen Pajak memperkaya diri. Masih banyak pegawai jujur
dan bersih yang mau mengabdi.

JKI, misalnya, hidupnya relatif sederhana, meskipun ia
golongannya IVB dengan jabatan kepala seksi. Luas rumah
yang dihuni JKI dengan

empat anak di Cibubur, Jakarta
Timur, cuma 200 M2. Rumah itu pun tak tergolong
mewah, hanya ada sedan Toyota dan satu sepeda motor.

Traktir Pengusaha
Menurut pengalaman Ismet Hasan Putro, ketua Masyarakat
Profesional Madani (MPM) yang juga sebagai pengusaha,
petugas pajak umumnya lebih berani dan galak dari
pengusaha. Buktinya, petugas pajak tak segan merogoh
koceknya untuk mentraktir pe ngusaha makan di hotel
berbintang lima untuk melobi dan bernegosiasi.
"Saya pernah memberi uang Rp 1 juta kepada staf saya
di Surabaya untuk menjamu dua petugas pajak di Hotel
Shangrila. Namun, staf saya mengembalikan uang itu
karena makanan sudah dibayar oleh petugas pajak,"
ungkap Ismet pada acara diskusi "Qou Vadis Ditjen
Pajak" belum lama ini di Jakarta.

Menurut Ismet, semua pengusaha di Indonesia takut
berhubungan dengan petugas pajak. Sebab, mereka
seringkali mempersulit pengusaha yang akan membayar
pajak. Ia

melukiskan, berhubungan dengan petugas pajak
sama rumitnya dengan polisi. Akibatnya, tidak ada
pengusaha yang tidak berkolusi dengan petugas pajak.

"Kalau pengusaha membayar jumlah pajak sesuai dengan
perhitungan sendiri (self assestment) di Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), petugas pajak
pasti menolak. Perhitungan mereka selalu lebih besar
dari perhitungan pengusaha. Perbedaan inilah yang
sering dimanfaatkan petugas untuk berk olusi dengan
pengusaha," katanya.

Ismet mengaku, jika pengusaha menolak kemauan petugas
pajak, tahun berikutnya mereka akan mempersulit dan
'ngerjain' pengusaha. Sebaliknya, kalau pengusaha
menyewa konsultan pajak, tingkat suap dan kolusi bisa
berkurang. Tapi, indikasi suap dan kolusi antara
petugas pajak dan konsultan pajak tetap kental.
"Jadi, posisi pengusaha itu serba salah dan tidak tau
harus berbuat apa dengan urusan pajak," tegasnya.

Tentu banyak juga

pengusaha nakal yang mengelak bayar
pajak. Buktinya, belum lama ini Ditjen Pajak berhasil
mengungkapkan sindikasi pemalsuan faktur pajak di Pulo
Mas, Jakarta Timur. Dua orang pemilik usaha distribusi
itu kini ditahan polisi. Total kerugian negara ditaksir
mencapai Rp 55 miliar. Modus serupa juga berhasil
dibongkar di Surabaya.

Hal serupa dilontarkan Emmy Hafild, sekretaris
jenderal TII. Menurut Emmy, hasil surveil TII
menunjukkan bahwa petugas pajak seringkali mendikte
pengusaha, khususnya pengusa ha kecil dan menengah
(UKM), sebab administrasi pengusaha UKM tidak rapi.
Emmy mengatakan, persentasi perusahaan yang mau
membayar pajak sesuai dengan perhitungan petugas pajak
cukup banyak. "Tapi petugas pajak tidak berani
mendikte perusahaan multinasional. Karena mereka punya
akses langsung ke Menteri Keuangan," ungkap Emmy.

Lain lagi pengalaman ekonom Universitas Indonesia
Faisal Basri. Ia kesulitan memindahkan

nomor pokok
wajib pajak (NPWP) dari Jakarta Timur ke Jakarta
Selatan. Saat terdaftar sebagai pemegang NPWP, Faisal
berdomisili di Jakarta Timur. Tapi beberapa tahun
kemudian, ia pindah ke Jakarta Selatan. Alasan KPP
Jakarta Timur menolak memindahkan NPWP itu, karena
Faisal dianggap sebagai salah satu andalan pembayar
pajak. "Saya lebih suka pindah ke KPP Jakarta Selatan
sebab menurut teman-teman layanan petugas pajak di sana
lebih baik dibanding KPP lainnya. Saya sarankan,
jangan mau pindah ke KPP Kuningan, petugas di sana
terkenal 'galak'," paparnya.

Faisal Basri meyakini, bila petugas semua pajak itu
jujur dan bersih, Indonesia tak perlu 'meminta-minta'
uang kepada negara donor dan multilateral lewat Group
on Consultative Indonesia (CGI). Menurut dia, tidaklah
sulit untuk mendapatkan tambahan pajak senilai Rp 30
triliun untuk APBN, seandainya korupsi bisa
diminimalisasi. Saat ini, rasio penerimaan

pajak
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,1%.

Ismet, Faisal dan Emmy berpendapat, salah satu upaya
mengurangi kebocoran penerimaan pajak adalah dengan
membatasi wewenang Ditjen Pajak. Sebab Ditjen Pajak
berfungsi ganda, sebagai pembuat hukum (policy maker),
pemeriksa dan pengumpul pajak. Menurut mereka, sebagian
wewenang itu harus dialihkan kepada lembaga lain di
Depkeu, sehingga ada lembaga yang mengontrol kinerja
Ditjen Pajak.

Begitu besarnya dugaan praktik suap, korupsi dan
kolusi di lingkungan Ditjen Pajak, mengapa petugas
pajak tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya
kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)?. Apakah
kita membiarkan terus para koruptur hidup dalam
kemewahan? Sementara itu, lebih dari 110 juta
penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari US$ 2
(Rp 18.400) per hari.

26 Pulau di Sumatra bakal Terlayani Jaringan Internet

2008-01-01T09:37:00.001+07:00

PT Telkom akan memasang jaringan internet speedy di 26 pulau yang terdapat di Sumatra, dalam upaya

memudahkan akses dan pengiriman data dari dan ke berbagai kawasan terluar.

General Manager Sumatra PT Telkom, M Awaluddin ketika meluncurkan jaringan speedy di Sabang (Pulau Weh), Senin (31/12) menyatakan, pemasangan jaringan internet di pulau tersebut untuk kepentingan pengiriman data yang dibutuhkan instansi tertentu.

Dikatakannya, secara komersial, keberadaan jaringan di kawasan pulau-pulau tidak menguntungkan. Namun karena ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan wilayah Tanah Air, jauh lebih penting.

Khusus di Provinsi Aceh, akan dipasang jaringan internet di Pulau Rondo, yang merupakan wilayah paling ujung barat Indonesia, dan berbatasan langsung dengan India, kata Awaluddin yang didampingi Kandatel PT Telkom Aceh Darwilis.

"Jadi, pada tahun 2008 akan diprioritaskan lima pulau untuk segera

dipasang jaringan internet, termasuk Pulau Rondo di perairan Aceh," tambahnya.

Rencana pemasangan internet itu menindaklanjuti permintaan dari anggota Komisi-1 DPR RI, agar pulau-pulau terdepan di nusantara ini dilengkapi dengan pelayanan informasi dunia maya, ujarnya.

Kawasan pulau yang saat ini sudah terlayani jaringan internet spedy adalah Natuna, Nipah, dan Pulau Simeulue (Kabupaten Simeulue).

Sementara itu, hingga tahun 2007, jumlah pelanggan speedy di Sumatra mencapai 42 ribu. Jumlah itu sesuai dengan target. Untuk tahun 2008, PT Telkom wilayah Sumatra akan memasang 150 ribu jaringan dari 175 ribu pelanggan yang ditargetkan, katanya.

Selanjutnya, pemasangan speedy di Sabang merupakan daerah kabupaten/kota yang ke-88 dan yang terakhir pada tahun 2007. Seyogiannya target yang akan diberikan untuk 100 pelanggan, tetapi dalam rangka meningkatkan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, PT Telkom memberikan jaringan tanpa batas bagi pelanggan, katanya.

Kurang Tidur Picu Hadirnya Diabetes

2007-12-31T17:31:00.001+07:00

Chicago, Senin - Tidur yang cukup dan teratur setiap hari memang resep paling mujarab dalam menjaga kesehatan. Dengan tidur cukup, tubuh dapat memulihkan diri dari rasa capek. Organ-organ tubuh pun menjadi rileks dan beristirahat sehingga menetralkan kerusakan yang terjadi akibat kegiatan sehari-hari.

Apa yang akan terjadi bila kita kekurangan tidur? Tubuh tentu akan terganggu keseimbangannya, termasuk fungsi metabolisme. Hasil riset terbaru membuktikan, tiga hari Anda mengalami kurang tidur, kemampuan tubuh dalam memproses glukosa akan menurun secara drastis, sehingga dapat meningkatkan risiko mengidap diabetes.

Adalah para ahli dari University of Chicago yang berhasil mengungkap temuan ini. Menurut mereka, tidur tidak nyenyak selama tiga hari berturut-turut akan menurunkan toleransi tubuh terhadap glukosa, khususnya pada orang muda dan dewasa.

Dari riset juga disimpulkan, walaupun kemampuan tubuh memproses glukosa dapat menyesuaikan diri saat gangguan tidur kronis, tetapi buruknya pola tidur pada orang dewasa serta pengidap obesitas dapat memicu hadirnya diabetes.

Tidur lelap atau "slow wave sleep," merupakan jenis tidur yang paling restoratif dan telah terbukti sangat penting bagi kesehatan mental. Riset para ahli di University of Chicago ini merupakan bukti signifikan pertama pentingnya tidur lelap terhadap fisik.

"Penelitian sebelumnya dari laboratorium telah menunjukkan beragam hubungan antara gangguan tidur kronis maupun parsial, perubahan nafsu makan, ketidaknormalan metabolime, obesitas, dan risiko diabetes," ungkap Eve Van Cauter yang mempublikasikan temuannya dalam Proceedings of the National Academy of Sciences edisi Rabu mendatang ini.

Riset ini melibatkan sembilan responden bertubuh sehat berusia 20 hingga 31 tahun. Mereka harus menginap selama lima malam di laboratorium dan mulai tidur pukul 11 malam kemudian bangun pada pukul 7.30 pagi.

Pada dua malam pertama, respoden dibiarkan tidur nyenyak. Namun memasuki hari ketiga, kamar mereka dipasangi speaker yang memperdengarkan suara-suara rendah. Suara ini diperdengarkan ketika pola otak para responden mengindikasikan mereka sedang memasuki fase tidur nyenyak.

Walaupun terdengar pelan dan tak cukup keras untuk membangunkan mereka, suara rendah ini mengurangi kualitas tidur lelap mereka hingga sekitar 90 persen. Suara ini rupanya membawa mereka kembali dari fase tidur nyenyak ke fase tidur ringan.

Pola tidur tipikal setiap reponden selama riset ini pun berbeda. Untuk responden usia di atas 60 tahun, secara umum hanya mengalami fase tidur nyenyak selama 20 menit saja, sedangkan pada orang dewasa 80 hingga 100 menit.

Dalam pengujian di laboratorium, sensitivitas insulin para responden menurun hingga 25 persen setelah tidurnya terganggu. Artinya, mereka membutuhkan lebih banyak insulin untuk mengatur kadar glukosa yang sama. Meskipun ekresi insulin tidak mengalami peningkatan pada delapan responden, mereka mengalami kenaikan kadar glukosa dalam darah sebanyak 23 persen.

"Riset ini merekomendasikan bahwa strategi dalam memperbaiki kualitas serta kuantitas tidur dapat mencegah atau menunda timbulnya diabetes tipe 2 pada populasi yang berisiko," tandas Van Cauter. (AFP/ac)

Dua Menara PLN di Depok Roboh

2007-12-31T07:08:00.001+07:00

31/12/2007 06:34 PLN
Liputan6.com, Depok: Dua menara saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) milik PLN roboh dan menimpa sedikitnya lima rumah warga di Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Limo, Depok, Jawa Barat, Ahad (30/12). Warga menduga robohnya dua menara SUTET tersebut akibat proses pengerjaan yang kurang baik.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, warga yang tinggal di sekitar lokasi mengaku cemas karena khawatir insiden serupa terulang. Perusahaan setrum nasional setempat memang sudah memutus aliran listrik, namun sayangnya hingga Ahad sore belum terlihat petugas PLN memperbaiki kerusakan yang terjadi.(JUM/Nahyudi)

Fasilitas Listrik Nuklir Iran Diluncurkan Musim Panas 2008

2007-12-31T06:32:00.001+07:00

31/12/07 00:06

Teheran (ANTARA News) - Pemerintah Iran pada Minggu mengumumkan, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mereka yang pertama akan diluncurkan pada musim panas 2008, meskipun para pembangun dari Rusia menyatakan bahwa fasilitas itu tidak akan menyalurkan listrik hingga akhir tahun depan.

"Pembangkit listrik tenaga nuklir `Bushehr` akan diluncurkan dengan kapasitas 50 persen pada musim panas mendatang," kata Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Iran (IRNA).

Satu kontraktor Rusia sedang menyelesaikan pembuatan PLTN seribu megawatt yang sudah lama tertunda di kota Bushehr itu.

Moskow juga sudah setuju untuk mengirimkan bahan bakar nuklir yang diperlukan fasilitas tersebut.

Juru bicara kontraktor Atomstroiexport dari Rusia pada awal bulan ini mengemukakan, mereka butuh waktu setidak-tidaknya satu tahun bagi peluncuran PLTN tersebut.

"Kami bisa meramalkan bahwa peluncuran stasiun Bushehr tidak akan lebih cepat daripada akhir 2008 berdasarkan situasi saat ini," kata juru bicara tersebut, Irina Yesipova, pada 20 Desember 2007.

Proyek Bushehr sudah mengalami serangkaian penundaan sejak dimulai pada dasawarsa 70-an di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang menggunakan insinyur-insinyur dari Siemens Jerman.

Penangguhan pertama terjadi sesudah revolusi Islam pada 1979, tetapi pada 1995 proyek itu dilanjutkan dan Rusia setuju untuk membangun dan memberikan bahan bakar bagi PLTN tersebut.

Tenggat peluncuran PLTN tersebut sudah berkali-kali diundur.

Pernyataan Mottaki itu diutarakan setelah pengiriman kedua dari bahan bakar untuk PLTN itu tiba di Iran pada Jumat, menyusul pengiriman pertama dari Rusia yang dilaksanakan 17 Desember.

"Pengiriman bahan bakar akan selesai dalam delapan tahap," kata Mottaki.

"Lalu fasilitas akan siap untuk injeksi bahan bakar itu dan peluncuran PLTN Bushehr paling lambat pada musim panas mendatang, menurut data terbaru dari kontrak tersebut. Ini akan berkekuatan setengah dari kapasitas PLTN," katanya.

Pihak Moskow mengulangi permintaan Amerika Serikat (AS), agar Teheran sebaiknya membekukan pengayaan uranium sebagaimana tuntutan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Moskow mengemukakan bahwa Iran tidak mempunyai keperluan ekonomi untuk membuat bahan bakarnya sendiri saat ini. (*)

Is That True ???

2007-12-28T08:03:00.001+07:00

www.plnkc.or.id

Nama Domain ini telah habis masa berlakunya dikarenakan hal-hal berikut:

Pemakai/pengelola nama domain ini mengetahui bahwa nama domainnya telah habis masa berlakunya tetapi memilih untuk tidak memperpanjang masa berlaku nama domain tersebut.
Pemakai/pengelola nama domain ini tidak menerima email informasi mengenai habis masa berlakunya nama domain melalui alamat email yang terdaftar pada sistem registrasi. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak aktif/validnya alamat email tersebut.

Bilamana nama domain ini masih ingin dipergunakan maka pihak pemakai/pengelola nama domain ini dapat melakukan proses perpanjangan agar nama domain dapat diaktifkan kembali.

Untuk informasi mengenai proses perpanjangan silahkan menghubungi pengelola domain anda atau dapat langsung menghubungi:

PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)

Gedung Arthaloka, Lantai 11
Jalan Jenderal Sudirman Kav 2 Jakarta 10220

Telepon +622157939151 (hunting), +6221 98290955
Fax +62 21 579 39152
Email: info@pandi.or.id
website: www.pandi.or.id

Benazir Bhutto Meninggal Dunia karena Serangan Bom Bunuh Diri

2007-12-28T05:54:00.001+07:00


27/12/2007

Para surpoter Bhutto Memeriksa Kendaraan yang Menewaskan Benazir Bhurro dalam Serangan Bom Bunuh Diri dengan Mobil

Para pembantunya mengatakan, mantan PM Pakistan Benazir Bhutto telah menjadi korban pembunuhan. Kantor-kantor berita Pakistan dan Barat mengatakan, Bhutto meninggal dunia karena luka-luka yang diperolehnya akibat serangan bom bunuh diri dalam rapat kampanye dekat islamabad.

Bhutto baru saja berpidato di sebuah lapangan di Rawalpindi, ketika terjadi ledakan. Kabarnya, setelah ledakan terdengar bunyi tembakan, dan sebagian berita media menghatakan, Bhutto meninggal dunia karena luka tembak pada lehernya. Sekurang-ksurangnya 15 orang kain kabarnya tewas dalam serangan itu.

Bhutto pulang ke Pakistan bulan Oktober setelah tinggal di pengasingan selama delapan tahun. Ia selamat ketika terjadi serangan bunuh diri, selama prosesi kepulangannya di Karachi, yang menewaskan sekitar 140 orang.

Cadangan Batu Bara Indonesia 5,3 Miliar Ton

2007-12-17T16:16:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

BOGOR--MEDIA: Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan cadangan batu bara terbukti Indonesia mencapai 5,3 miliar ton.

"Dari cadangan itu, sebanyak 4,395 miliar ton atau 83% berlokasi di Kalimantan. Sedangkan sisanya berada di wilayah Sumatra," ujar Kepala Bidang Informasi Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi Calvin KK Gurusinga, Senin (17/12) di Cisarua, Bogor.

Ia mengatakan, jika produksi batu bara nasional mencapai 200 juta ton per tahun, maka cadangan batu bara yang ada akan habis dalam 26,5 tahun.

"Tapi, jika dihitung berdasarkan cadangan terkira yang mencapai 13,411 miliar ton, maka batu bara akan habis dalam 67 tahun," ujar Calvin.

Sedang, kalau dihitung berdasarkan sumber daya batu bara Indonesia yang mencapai 90,452 miliar ton, maka batu bara akan habis 452 tahun. Cadangan batu bara terkira tersebut berada di Sumatra 12,998 miliar ton dan Kalimantan 413 juta ton.

Sedang, potensi sumber daya batu di Jawa sebesar 14 juta ton, Sumatra 53,824 miliar ton, Kalimantan 36,225 miliar ton, Sulawesi 233 juta ton, Maluku 213 juta ton, dan Papua 153 juta ton.

Menurut penjelasan Calvin, cadangan merupakan potensi batu bara yang sudah dilakukan studi kelayakan. Sedang, sumber daya masih berupa data awal. "Jadi, kalau sumber daya yang ada kemudian dilakukan studi kelayakan oleh perusahaan maka akan masuk ke dalam cadangan," ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya berencana menerapkan pembatasan kuota ekspor batu bara sebesar 150 juta ton mulai 2009 hingga 2025. Tujuannya, untuk menjamin pasokan batu bara bagi proyek pembangkit 10.000 megawatt dan proyek listrik swasta yang juga berdaya 10.000 Mw. (Eva/OL-06)

PGN Pasok Gas PLTGU Muara Karang 2009

2007-12-16T23:20:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MEDIA: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan mulai memasok gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta Utara pada pertengahan 2008.

Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan pasokan itu akan dialiri dari pipa transmisi gas jalur Sumsel-Jabar (South Sumatra West Java/SSWJ).

"PGN sudah janji akan memasok mulai pertengahan 2008," ujar Eddie usai meninjau PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara, Minggu (16/12).

Sebelumnya, Dirut PGN Sutikno mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan proyek kompresor untuk meningkatkan kapasitas angkut pipa SSWJ pada Maret 2008.

Menurut Eddie, selama ini, pasokan gas dari BP ke PLTGU Muara Karang terus mengalami penurunan menjadi hanya 70-80 juta kaki kubik (MMSCFD). Akibatnya, PLTGU Muara Karang hanya dioperasikan 400 Mw atau di bawah kapasitasnya 700 Mw.

Sejak 3 Desember lalu, PLN terpaksa memadamkan listrik sementara di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Bekasi menyusul berkurangnya pasokan listrik PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok karena suplai gas yang menurun. Selain itu juga, pemadaman bergilir dikarenakan peningkatan beban khususnya industri di Jakarta dan Bekasi yang cukup besar.

Beban pemadaman mencapai 125 Mw yang terjadi di wilayah yang dipasok Gardu Induk (GI) Gambir Baru, Pulo Gadung, Marunda dan Pondok Kelapa. Pemadaman dilakukan dalam dua bagian yakni pukul 10.00-13.30 WIB dan 13.30-17.00 WIB.

Beban puncak listrik di Jakarta yang terjadi pada siang hari mengalami kenaikan hingga 300 Mw menjadi 4.600 Mw sejak Nopember lalu.

Kenaikan beban puncak itu terjadi karena banyak industri yang sebelumnya memakai genset sendiri beralih ke listrik PLN menyusul tingginya harga BBM.

Pemadaman baru akan teratasi akhir Desember 2007 setelah setelah selesainya proyek manuver jaringan Cawang-Depok. Melalui manuver jaringan, beban listrik di wilayah Jakarta Utara dan Bekasi akan dialihkan ke Cawang yang selanjutnya menuju Depok dan masuk ke sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV jalur selatan Jawa.(Eva/OL-2))

2,5 Juta Penduduk Jakarta dapat Lampu Hemat Energi

2007-12-16T20:07:00.001+07:00

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MEDIA: PT PLN (Persero) rencananya akan membagikan lampu hemat energi kepada 2,5 juta penduduk Jakarta dan sekitarnya. Sedang sisa dari proyek 50 juta lampu itu akan dibagikan PLN ke wilayah lainnya di Indonesia.

Menurut General Manager PLN Disjaya Fahmi Mochtar ketika meninjau ke PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara, Minggu (16/12), dari jumlah pelanggan Disjaya sebanyak 3,3 juta, yang dinyatakan berhak menerima proyek lampu hemat energi (LHE) ini ada sekitar 2,5 juta pelanggan.

"Pendataan pelanggan yang menerima masih dikaji. Tentu kita akan melibatkan banyak pihak untuk mendistribusikan LHE ini," ujar Fahmi.

Begitu pula mengenai mekanisme pembagiannya, menurut Fahmi, hal ini masih dalam kajian pihaknya.

Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, mekanisme pembagian LHE ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk membagikan, tapi juga untuk mengukur bagaiman kesuksesan atau kegagalan dari proyek ini.

"Targetnya kajian selesai bulan ini, satu dua minggu ini. Kita selesaikan dan kita sampaikan ke pemerintah dan mohon persetujuan pemerintah," ungkap Eddie.

Menurut dia, untuk kebutuhan LHE sebanyak 50 juta, diperlukan dana kurang lebih Rp 1 triliun yang akan diambil dari anggaran PLN 2008.

Untuk pengadaan lampu per buahnya, BUMN listrik itu sudah matok harga maksimum sebesar Rp15.000. Jika produsen dalam negeri tidak bisa memenuhinya, maka PLN akan menjalankan opsi impor.

Eddie menargetkan pembagian lampu hemat energi ini bisa dilaksanakan selama enam bulan sejak didistribusikan. Jika program ini berjalan dengan baik pada 2008, maka akan diteruskan kembali pada 2009.

Sejauh ini, sudah ada 15 merek lampu hemat energi yang mendapat sertifikasi nasional Indonesia. Ke-15 merek tersebut adalah Viaicom, Luxram, Chiyoda, Sinar, Elektra, Elitech, Elektra, Eterna, Lektron, Sharp, Panasonic, Visicom, Vyba, Nico dan Hannocs. Perusahaan yang memproduksinya diantaranya PT Cipto Langgeng Abadi, PT Sentra Solusindo, PT Lentera Jaya, PT Shinyoku, PT Visicom, PT Sharp Electronic Indonesia, PT Ochida, PT Electra, PT Vyba, dan PT Visicom.

Melalui program lampu hemat energi ini, PLN memperkirakan akan dicapai penghematan bahan bakar minyak (BBM) lebih dari Rp2 triliun dengan daya yang diefesiensikan mencapai 2,6 juta Mega Watt Hour (MWH). (Eva/OL-2)

kita kita aja

2007-12-10T21:57:00.001+07:00

Lost in Translation: A Handbook for Information Systems in the 21st Century

From: capgeminimedia, 6 days ago

| View | Upload your own

Do you speak “business” or “IT”? Perhaps you speak a little of both. In today’s connected world, where business and IT are fused, chances are that if you’re a business or IT executive, or someone working to transform a business, you speak a little of both.

But what if there was a “third” language? A common language that was natural for both “business” and “IT,” straightforward enough to use, yet sophisticated enough to work in today’s connected world? What if such a language only comprised a handful of words?

With such a language, the “loss in translation” between the business and IT would happen less, because both would be using the same language. With such a language, business outcomes and transformations would become much more achievable.

This book presents a new language of Information Systems for the 21st century.

SlideShare Link

Membangun Dunia Baru

2007-12-10T21:56:00.001+07:00

Lost in Translation: A Handbook for Information Systems in the 21st Century

From: capgeminimedia, 6 days ago

| View | Upload your own

Pengusaha Tolak Tarif Listrik Disinsentif

2007-12-07T04:13:00.001+07:00

Rabu, 05 Desember 2007 | 00:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan industri menolak rencana pemerintah dan PLN menerapkan tarif disinsentif kepada industri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, skema yang ditawarkan pemerintah tersebut tidak adil.

Menurut dia, tanpa kebijakan disinsentif pengusaha sudah terbebani biaya ekonomi tinggi. "Memang tidak mungkin meminta pemerintah untuk memberi insentif bagi industri, tapi tidak berarti pemerintah dan PLN bisa seenaknya menentukan kebijakan disinsentif listrik," ujarnya kepada Tempo, Selasa (4/12).

Pemerintah akan memberlakukan tarif disinsentif untuk kalangan industri. Kebijakan tersebut diberlakukan karena industri mengalihkan penggunaan diesel ke sambungan listrik PLN.

Tarif disinsentif dikenakan apabila industri memanfaatkan listrik lebih dari standar yang nantinya akan ditetapkan PLN.

Bila industri memakai listrik tidak melebihi standar akan mendapat insentif. Bisa juga insentif untuk industri yang memanfaatkan listrik di luar beban puncak.

Menurut Sofjan, tanpa diminta pemerintah pun, sebetulnya pengusaha sadar betul untuk melakukan efisiensi bahan bakar. Namun, kata dia, di lapangan sulit mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke sumber energi alternatif, seperti batu bara. "Selain ongkosnya besar karena harus mengganti mesin-mesin, pasokan batubara juga masih dipertanyakan," katanya.

Sofjan menyatakan, jika kebijakan disinsentif ini jadi diterapkan hanya akan menunjukkan ketidakadilan di dunia usaha. "Seharusnya PLN beralih ke batubara agar bisa menyediakan listrik murah, tapi karena tidak bisa, kemudian diambil cara paling mudah dengan membebankan biaya ke industri. Ini kan tidak adil," ungkapnya.

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Purwono mengatakan, penerapan tarif tersebut untuk menekan kurva beban puncak listrik PLN. Selain itu, penerapan tarif disintetif juga bisa menekan subsidi listrik. "Industri menggunakan listrik PLN karena kenaikan bahan bakar minyak industri," ujarnya kepada Tempo.

Dia mengatakan, peningkatan beban puncak listrik menyebabkan peningkatan penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak. Akibatnya biaya bahan bakar PLN membengkak.

RR ARIYANI | NIEKE INDRIETTA

PLN Madiun Rugi Rp 22,9 Miliar

2007-12-05T15:47:00.001+07:00

Rabu, 05 Desember 2007 | 15:10 WIB

TEMPO Interaktif, Madiun:Manajer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Madiun, Eris MT Gultom, mengatakan kerugian di wilayah kerjanya sepanjang 2007 ini sebesar Rp 22,9 miliar.

Kerugian itu berasal dari susut jaringan PLN faktor teknis sebesar Rp 8,9 miliar dan faktor nonteknis sebesar Rp 14 miliar. Kerugian faktor teknis berasal dari peralatan dan jaringan PLN sendiri.

Adapun kerugian dari faktor nonteknis berasal dari pemasangan jaringan yang dilakukan secara liar, pencuriaan atau pemanfaatan listrik secara ilegal dan kesalahan atau permainan oknum PLN saat membaca meteran listrik.

Selain itu, kerugian juga disebabkan adanya tunggakaan masyarakat peminjam dana program kemitraan PLN yang hingga saat ini belum bisa ditagih karena berbagai dalih.

Menurut Eris, pelaku tindak pencurian listrik di wilayah kerjanya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi dan Magetan hingga saat ini belum dapat ditemukan oleh tim penertiban. "Kerugian akibat pencurian listrik paling besar terjadi di Ngawi, namun oknumnya belum kami temukan," ujarnya.

Untuk meminimalisir pencurian listrik, pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan setempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum kelistrikan yang berlaku. "Mereka harus mengerti kalau pencurian listrik ada dasar hukumnya," tegasnya.

Jumlah pelanggan di PLN APJ Madiun saat ini sebanyak 509.505 orang, terdiri dari 97,8 persen pelanggaan rumah tangga dan sisanya pelanggan kalangan industri.

DINI MAWUNTYAS

Ethics and legal aspects of Computer Technology and search engines

2007-11-27T03:41:00.001+07:00

[University of abertay]

Ethics and legal aspects of Computer Technology and search engines

ELPP Coursework 2

By:

Rahmad Evan Purnawan

0703976

Tutor:

Linda Archibald

2007

Ethics and legal aspects of Computer Technology and search engines

Internet, which was first developed in the beginning of 1960's from internetworking computers became more and more popular as a communication tool in the world. It can provide a lot of information for the people. Most of them do not know how the search engines work to search, classify and display the information we need because the creator put the codes behind the pages. Some search engines put in codes to monitor users' behaviour and store the information in databases. So, search engine developer can analyse and develop their tools for better performance which can attract more users.

The rapid development of the internet, especially search engines, which provide new choices and actions, need to be followed with ethics: how do we create, develop and use the new technology? Of course, we should consider issues such as users' privacy and users' information.

This essay will explain how the search engines work and how they monitor and store users' behaviour for market information; it will also discuss the ethical and legal aspect of using users' personal information by the search engines for their development or marketing purposes.

The development of search engines and placing relevant products advertising are done by monitoring users' activities when they use search engines or visit certain websites. Fielden (2002, p.53) claimed that "users are identified by electronic tags in cookies which are saved in the users' computer with a specific identification codes. This code can be used to access a behaviour profile in database." By analyzing the database, search engine developers can determine the important things to be added or reduced in search engines and make the relevant advertising method for the advertisers.

Occasionally, we receive emails which have links to a website offering benefits if we join by filling in some forms. We fill in the form with our personal data such as age, gender, job, salary and interests. The web collects a large amount of personal data as valuable assets which can be offered to another marketing firms or companies. According to Reynolds (2007, p.123) "Marketing firms want to know as much as they can about consumers, then they offer the data to the company so they can tailor their products and services to individual consumer preferences."

However, consumers' data can be used in harmful ways. Many companies offer some discounts if users fill in a form which is provided by their web pages. A day later emails arrive offering unwanted products, and consumers are not aware that their information is being collected because they have not been informed. Furthermore, the companies share or sell the data to others without any consent from the owner. These situations will create tensions between companies and their consumers.

All the processes in the search engines are invisible. According to Baird (2000, p.23) "the invisibility factor generates policy vacuum how we use computer technology. Beside that it gives us more capabilities and choice for action". Is it ethical if search engines monitor users' activities without any acknowledgment and using users' hard disk to save data for their purpose or sell information about users' behaviour in order to get money from marketing companies? According to Spinello (2000, p.110) "from a moral perspective, the primary issue appears to be the consumer's loss of autonomy".

Computer technology is a new technology, still being developed until now and as a new technology, it has some considerations. Firstly, in the beginning it was very unpredictable because businesses developed it continuously and quickly. Secondly, it has an impact on morality because it has to interact with other people. Thirdly, it makes traditional moral practices out of date as traditional norm; principles lose their force or become irrelevant. Bynum (2004, p.325) argued that "Actions in cyberspace will not be local but global," bad actions done by someone in other continent will have bad affects to another people who live in a small village in Scotland, so to know who is responsible to catch him/her will be more difficult because of facing different barriers of law, culture and language.

As a new technology, computers have uniqueness. Johnson (2000, p.14) argued the "computer has uniqueness because it makes new entities such as programs, software, websites and programmers, then it changes scale of activities because in its era everyone can make activities have bigger and wider effect for humanity and it increases scale of calculations," for example it is easy to know the exact day in the past future. So, it needs new ethical parameters which are respected by the creators or users.

Ethical and legal factors should also be considered because the computer technology gives new opportunities to earn money by displaying advertising for products or services to the users who visit the websites or use search engines. Everyone is aware this chance includes two biggest companies Microsoft and Netscape. Without any regulations it will be a threat for all users'.

As a result, in 1998 all European countries agreed to execute a law that purchasing and selling personal data was prohibited which was known as EU Directive of Data Protection. The main goal of this law is to prohibit the companies using information about their customers which they did not want to, such as selling customers' information to other companies to be used as a marketing tool.

An earlier act was passed in the USA which known as The Privacy Acts 1974 which regulates Federal Government in using personal data. In short, Federal Government has to inform the public about databases, allow people to access their own data and make corrections, protect the databases and not use the information without any consent from the owner (Baase 1997, p.49).

The Association Computer Machinery (ACM) also makes a regulation applied by its members and this code is supplemented by guidelines. As a member of ACM they should contribute to society and human well-being which means the profession must ensure their product will be used in a socially responsible way, avoid harm to others by reducing malfunctions by implementing standards in designing and testing, be honest and trustworthy, be fair and take action not to discriminate, honour property rights including copyright and patent, give proper credit for intellectual properties, respect the privacy to others and honour confidentiality (Erman, Shauf, 2003 p.23).

Everyone who uses computer data in European countries should follow a regulation which is known as The EU Data Protection Directives 1998. This regulation states that data must be fairly and lawfully used for limited purpose and processed in accordance with data subjects' rights; it must be secured and cannot be transferred outside European region without adequate security. This regulation is important because there are so many computers related users or workers in this region in order to ensure that data are properly used without harm other people.

Preventive actions also should be taken to avoid personal data being improperly used or to harm people. Szuprowicz (1997, p.53) argued that "User monitoring is critical in selling web advertising; users of search service should be aware of this activity for their own protection." For instance, such important information should never have been in public or online databases and include Social Security Numbers which are linked to wealth and sensitive information and mother's maiden name which is used for identification verification at bank and other financial institutions.

In conclusion, computer technology and its derivatives like search engines is a new technology which has new abilities in making actions. it will influence other people for good or bad depend on the purposes of its creator. So, new regulations and ethics should be implemented for this technology to clarify and ensure what is constructive or destructive, right or wrong in search engine implementation. Some countries have made a certain regulation for this issue, but because its global effect or technology, the global regulations are needed which are followed by all the countries in the world. The ethical and legal aspects of computing and internet may be included in the national curriculum of basic education.

Referrences:

Baase, S., 1997. A Gift of fire, Social, legal and ethical issues in computing, New Jersey, USA, Prentice Hall.
Baird, R.M. 2000. Social and moral issues in the computer age, USA, Prometheus Books.
Bynum, W. B. Rogerson, S. 2004. Computer Ethics and Professional Responsibility, India, Blackwell Publishing.
Erman, M.D. Shauf, M.S. 2003. Computers, Ethics and Society, New York, Oxford University Press.
Fielden, N.L. Kuntz, L. 2002. Search Engines Handbook, North Carolina.USA,Mc. Farland & Company.
Johnson, G.J. 2000. Computer Ethics 3^rd Edition, New Jersey: USA, Prentice Hall.
Reynolds, G.W. 2007. Ethics In Information Technology, USA, Thomson Course Technology.
Spinello, R. 2000. Cyber Ethics, Morality and law in Cyberspace, London, Jones and Bartlett Publisher Inc.
Szuprowicz, B.O. 1997. Search engine technologies for the World Wide Web and Intranets, South Carolina, USA, Computer Technology Research Corp.

Source for Computer Ethics Problems

2007-11-20T05:28:00.001+07:00

Sources :

Fielden N.L, Kuntz L, Search Engines Handbook, North Carolina.USA,Mc. Farland & Company,2002.
P16-17	The Search Engine Idea : "The need to analyze large amount of text led to the development of search engines to automate the process" "The basic search engine is simplicity itself: The program reads a document and notes its universal resources locator (URL), title and some text which is stored in an index. Every item in the index has a direct link to the original. When user enter a query, the search engine looks for a match in the index and displays a list of matches."
P52	Cookies: "To track the path a user takes through web sites and provide personalised advertising, search services depend on psychographics rather than demographics of their user audiences. Psychographics is a way of charting a user's thought and is accomplished by tracking user movement on the web with 'cookies' technology, which allow web publisher to deposit information on a user's hard drive. This information includes details of previous visits to a Web site such as particular search engine, time spent , and specific information accessed.
P53	User Monitoring : "Individual users are identified by electronic tags stored in cookies that maintain the user identification code, which can be used to access a behaviour profile in a database. The search service then use the information to offer specific advertising that matches the user's interests."

Spinello R., Cyber Ethics, Morality and law in Cyberspace, London, Jones and Bartlett Publisher Inc., 2000.
P102	A Definition and Theory of Privacy: " Samuel Warren and Louis Brandeis in 1890. They differentiated the right to privacy from other legal rights and defined it as the right to be left alone." "Ruth Gavison defined it as the limitation of others' access to an individual with three key elements: secrecy, anonymity, and solitude. Anonymity refers to protection from undesired attention, solitude is the lack of physical proximity to others and secrecy (or confidentiality) involves limiting the dissemination of knowledge about oneself."
P106	Personal Information on the Internet: "A feasible alternative might be to work out a responsible middle ground between an outright ban (or detailed restrictions) and a completely laissez-faire approach. Certain data element should never be in public, on-line database, and this includes Social Security Numbers, which are link to wealth of other sensitive information. This database should also exclude mothers' maiden name information, which is used for identification verification at banks and other financial institutions."
P110	Consumer privacy on the internet: "From a moral perspective, the primary issue appears to be the consumer's loss of autonomy. Should any company be allowed to deposit a cookie file on a user's hard drive without the user's knowledge and consent? One could argue that this is presumptuous and disrespectful of a user's right to control his or her "private space," which should include the disk space of his or her personal computers."
P114	Privacy Protection in Europe: "In the fall of 1998, acting on behalf of all its member countries, the European Union executed a law prohibiting the buying and selling of personal data. It is known as the EU Directive on Data Protection. According to The New York Times, " The goal of European Law is to prohibit companies from using information about their customers in ways the customers never intended-for example, selling it to other companies for use as a marketing tools."
Szuprowicz B.O., Search engine technologies for the World Wide Web and Intranets, South Carolina, USA, Computer Technology Research Corp., 1997.
P53	User Monitoring: "Individual users are identified by electronic tags store in cookies that maintain the user identification code, which can be used to access a behaviour profile from database. The search service then uses the information to offer specific advertising that matches the user's interests. Other search service approaches include user surveys." " User monitoring is critical in selling web advertising; users of search service should be aware of this activity for their own protection."
Baird R.M., Social and moral issues in the computer age, USA, Prometheus Books, 2000.
P23 P35 P45 P57	A typical problem in computer Ethics arises because there is a policy vacuum about how computer technology should be used. Computer gives us more capabilities and more choice for actions. The Invisibility Factors : Important fact about computer that most of the time and under most conditions computer operation are invisible and this condition often generates policy vacuums about how to use computer technology. At the moment computer sprawl driven by marketplace. Opportunities to make significant amount of many was opened, and everyone aware of these opportunities include two big players Microsoft and Netscape. New Technology and New Ethics : Adoption of new technology at the beginning will largely unpredictable. So ethical consideration was required after some trouble appears. New technology is bound to have impact on morality. Thus, it is needed to revise accepted practice, rethink them, give them new articulation and functions or abolished them altogether. Because It is a radically new technology, it makes certain moral practices out of date, inasmuch as traditional norms, principles, and institutions lose their force and become irrelevant and new norms, principles and institutions to meet new conditions, opportunities and powers have not yet been developed. New technology will solve the world's recurrent problems such as poverty and violence. Ethics derived from Greek word ethos which means habit. Aristotle points out those habits are the result of accumulated decisions.
Johnson G.J., Computer Ethics 3^rd Edition, New Jersey: USA, Prentice Hall,2000.
P14 P133	Computer Uniqueness : The computer technology is unique and has its own unique ethical issues. Firstly, Computer technology brought the creation of new entities – programs, software, microchips, and websites and so on. Secondly, it changed the scale of activities, arrangements and operations such as increasing scale of data collection, calculations and statistical analysis as well as the scale of communication. The increases scale of calculation has facilitated the creation of more sophisticated machines such as robots and spaceships. Finally, it is focused on the power and pervasiveness of the technology. It changes the character that we do. The ACM code of Professional Conduct specified that an ACM member, whenever dealing with data concerning individuals, shall always consider the principle of the individuals privacy and seek the following : To minimize the data collected To limit authorized access to the data To provide proper security of the data To determine the required retention period of the data To ensure proper disposal of the data One of General Moral Imperatives of 1992 ACM Code of Ethics and professional conduct that an ACM member will Respect the privacy of others.
Baase S., A Gift of fire, Social, legal and ethical issues in computing, New Jersey, USA, Prentice Hall,1997.
P49 P51	In the USA, The Privacy Act 1974 regulates the Federal Government's use of personal data, and it has summarized as followed: Restricts the data the federal government may collect. Requires federal agencies to publish a notice of their record system in the Federal Register so that the public may be informed about what database exists. Allow people to access their records and correct inaccurate information. Requires procedures to protect the security of the information in databases. Prohibits disclosure of information about a person without his or her consent. The online companies and many other online businesses are building consumer profiles based on particular services used. A company is selling lists of e-mail addresses of people who post to newsgroups on the internet; the lists are organized by interest areas, including general interests, hobbies, religion and adult. Consumer Data At Risk : Some government agencies are increasing their access to consumer databases. Conversely, marketers make extensive use of the many government databases that are open to the public. Consumer data can leak in ways that maybe threaten people's safety, someone filled a form about his/her details and then other people send him/her something that he/she does not wanted to. These examples illustrate the importance of thinking about possible dangerous use of personal information and the consequences of making it available to the wrong people. Key Issues: Consumers are not aware that information is being collected which is called invisible information gathering, because consumers is not informed that the information is being collected. Secondary use of consumers data, it will be serious problem when information collected by one business or organization is shared or sold to another, without the knowledge or consent of the person who provided the information. A dilemma of balancing risk and benefit. Computer databases with detailed information on purchases can help both businesses and consumers. But distribution leakage and various specific uses of the information by businesses or government agencies can have detrimental effects.
Erman M.D., Shauf M.S., Computers, Ethics and Society, New York, Oxford University Press, 2003.
P23	ACM Executive council voted to revise code ethics. The code is supplemented Guidelines, which provide explanation to assist members in dealing with various issues contained in the code. It is expected that the guidelines will be changed more frequently than the code. Some of the conduct s are : Contribute to society and human well being. This main aim is to minimize negative consequences of computing systems, professional must attempt to ensure that product will be used in socially responsible ways. Avoid harms to others. Professionals must minimize malfunction by following generally accepted standards for system design and testing. Be honest and trustworthy. A computer professional has a duty to be honest about his or her own qualifications, and about any circumstances that might lead to conflicts of interest. Be fair and take action not to discriminate. Discrimination on the basis of race, religion, age, disability, national origin or other such factors will not be tolerated. Honour property rights including copyrights and patents. Give proper credit for intellectual property. Respect the privacy of others. Honour confidentiality.
Reynolds G. W., Ethics In Information Technology, USA, Thomson Course Technology, 2007.
P123 P126	Marketing firms want to know as much as they can about consumers, then they offer the data to the company so they can tailor their products and services to individual consumer preferences. Treating Consumer data responsibly : When dealing with consumer data, strong measure are re required to avoid consumer relationship problems. The most widely accepted approach to treating consumer data responsibly is for company to adopt the Code of Fair Information Practices and the 1980 OECD privacy guidelines. Under these guidelines, an organization collects only personal information that is necessary to deliver its product or service. The company ensures that the information is carefully protected and accessible only by those with a need to know, and that consumers can review their own data and make corrections. The company informs customers if it intends to use customer information for research or marketing, and it provides a mean for them to opt out. Some company are appointing a chief privacy officer ( CPO) who can avoid violating government regulations and reassure customers that their privacy will be protected.
Bynum W. B., Rogerson S., Computer Ethics and Professional Responsibility, India, Blackwell Publishing, 2004.
P272 P325	EU Data Protection Directives 1998. It states data must be fairly and lawfully processed for limited purposes, adequate, relevant and not excessive, accurate, not longer than necessary, processed in accordance with the data subject's rights, secure and not transferred to countries without adequate protection. Actions in cyberspace will not be local. Therefore, the ethical rules of such actions cannot be rooted in a particular local culture.

Subsidi BBM dan Listrik Meningkat Tajam

2007-11-13T17:03:00.001+07:00

Penulis: Heni Rahayu

JAKARTA--MEDIA: Harga minyak dunia yang naik hingga US$98 per barel membuat angka subsidi BBM meningkat dari Rp55,6 triliun menjadi Rp87,7 triliun pada 2007. Selain itu, subsidi listrik juga meningkat tajam dari Rp32,4 triliun menjadi Rp43,47 triliun.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan penjelasan di depan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) II dan IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (13/11).

Menurut Sri, selain naiknya harga minyak dunia, meningkatnya subsidi BBM juga disebabkan perubahan asumsi lifting minyak yang sebelumnya ditetapkan 950 ribu barel per hari ternyata menurun menjadi 910 ribu barel per hari. Namun, Oktober-November 2007 diperkirakan mampu mencapai lifting 980 ribu barel per hari dengan mematok harga minyak sepanjang tahun 2007 rata-rata sebesar US$72,42 per barel.

Naiknya subsidi juga disebabkan kenaikan konsumsi BBM oleh masyarakat yang sebelumnya ditetapkan hanya 36 juta kiloliter meningkat menjadi 38,2 juta kiloliter.

Konsumsi premium yang ditetapkan sebesar 16,5 juta kiloliter meningkat menjadi 17,64 juta kiloliter. Minyak tanah, dari 9,5 juta kiloliter menjadi 9,7 juta kiloliter karena belum berhasilnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi minyak tanah meningkat dan tidak mengalami penurunan.

Pemerintah yang berencana melakukan konversi 181,2 juta kilogram pada tahun 2007 ternyata hanya mampu melakukan konversi sebanyak 20,6 juta kilogram.

Sedangkan peningkatan subsidi listrik disebabkan naiknya konsumsi BBM oleh PLN. Sebelumnya, pemerintah menetapkan konsumsi BBM PLN sebesar 8,8 juta kiloliter. Namun realisasinya, PLN mengkonsumsi BBM sebesar 9,5 juta kiloliter.

"Proporsi BBM dalam fuel mix PT PLN mengalami peningkatan sebesar 32% dari APBNP yang hanya 27,4%," katanya. (Ray/OL-06)

Tolak Pembangunan PLTU, Warga Blokade Pantura

2007-11-13T03:09:00.001+07:00

13/11/2007 00:19

Liputan6.com, Cirebon: Ratusan warga Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat, Senin (12/11), berdemonstrasi. Mereka menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayahnya. Warga berunjuk rasa dengan memblokir jalan Pantura. Akibatnya arus lalu lintas ke arah Jawa Tengah tersendat maupun sebaliknya.

Warga menilai pihak pelaksana proyek pembebasan tanah telah menyalahi aturan dengan menguruk tanah yang masih dalam sengketa. Proyek PLTU rencananya didirikan di atas tanah seluas 118 hektare. Warga merasa baru 30 persen tanah yang dibebaskan.

Selain di lokasi proyek, warga juga berdemonstrasi ke kantor kecamatan setempat. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak PT Cep selaku kontraktor pembangunan.(TOZ/Ridwan Pamungkas)..

Selalu saja ada yang beranggapan berbeda...dunia memang warna warni...(rep)

Pemerintah belum Putuskan Kelanjutan Proyek PLTN Muria

2007-11-10T20:46:00.001+07:00

SURABAYA--MEDIA: Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman PhD menyatakan pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan apa pun tentang rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria di Jawa Tengah.

"Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan. Apakah proyek itu akan diteruskan atau sebaliknya?," katanya seusai menyampaikan studium general pada rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-47 ITS Surabaya, Sabtu (10/11).

Menanggapi aksi penolakan masyarakat terhadap rencana proyek PLTN Muria itu, ia mengatakan, penolakan proyek pembangunan PLTN Muria itu merupakan bagian dari dinamika masyarakat.

"Itu hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menilai dari sisi teknologi, ekonomi, sosial bahwa Indonesia belum saatnya menerapkan teknologi nuklir," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan terus berupaya melakukan pembelajaran publik lebih dahulu mengenai proyek pembangunan PLTN Muria, agar masyarakat paham tentang tujuan dari proyek pembangunan PLTN itu.

"Saat ini, proses pembelajaran itu masih terus berlangsung dan diharapkan sebelum proyek dilaksanakan, maka masyarakat sudah bisa memahami kepentingan proyek itu," katanya menambahkan.

Proses pembelajaran publik itu, kata mantan rektor ITB Bandung itu, antara lain melalui sekolah-sekolah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan masyarakat.

Informasi dari berbagai sumber mencatat, rencana pembangunan PLTN Muria yang berlokasi 7 kilometer dari Blok Tanjung Jati B di Jawa Tengah pada tahun 2010 itu, baru akan ditenderkan pada tahun 2008.

Tahun 2015-2016, PLTN Muria itu direncanakan sudah mampu beroperasi

dengan kapasitas hingga 1.000 MegaWatt (MW). Indonesia sendiri membutuhkan 3 hingga 4 PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa depan, namun masyarakat hingga kini masih belum dapat menerimanya. (Ant/OL-06)

Rampok Uang 8 Juta Milik PLN

2007-11-06T14:07:00.001+07:00

indosiar.com, Medan - Andre Saras terpaksa dibopong anggota detasemen gegana ke rumah sakit Bhyangkara Medan setelah kedua kakimya ditembus peluru petugas karena mencoba melawan petugas saat dia dibawa petugas untuk mengembangkan kasusnya.

Laki-laki berusia 36 tahun yang dikenal sadis dalam setiap aksinya ini juga sempat tidak sadarkan diri karena menahan sakit dan banyak kehilangan darah akibat luka tembak.

Berdasarkan data dari pihak kepolisian, sebelumnya pada tanggal 20 Juni 2006 lalu, tersangka bersama rekannya berinisial R yang masih buron, berhasil menggasak uang milik PLN cabang kecamatan Secanggang, Langkat sebesar Rp 80 juta rupiah.

Warga dusun Batan Rambe, desa Pantai Cermin, Tanjung Pura, Langkat inipun sempat melepaskan tembakan dengan senjata FN yang selalu digunakannya ke arah pegawai PLN yang berhasil kabur.

Tembakan yang meleset namun mengenai Fatmawati, siswi SMP yang tinggal di sebelah kantor PLN hingga tewas ditempat.

Kini pihak kepolisian juga masih memburu R rekan tersangka yang merupakan joki atau pengendara sepeda motor yang kerap dipergunakan tersangka dalam setiap aksinya.(Edi Iriawan/Her)

Warga Samarinda Segel Kantor PLN

2007-11-04T06:20:00.001+07:00

Samarinda, 1 November 2007 11:16
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban PLN melakukan aksi penyegelan kantor PLN Cabang Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis.

Sekitar pukul 11.00 Wita, para demostran menutup secara paksa kantor perusahaan plat merah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada. Mereka bersikeras bahwa PT. PLN harus menghentikan pemadaman bergilir di Samarinda yang sudah berlangsung sekitar empat tahun terakhir.

Ketegangan sempat terjadi ketika petugas Poltabes Samarinda dan petugas keamanan PLN melarang para demonstran untuk menutup kantor.

"Kita akan segel semua kantor PLN di Samarinda karena PLN sudah ingkar janji," kata Ketua Forum Masyarakat Korban PT PLN, Aidil Fitri.

Menurut Aidil, PLN sudah melanggar perjanjian yang disepakati pada aksi demonstrasi yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Selasa lalu (30/10), bahwa tidak ada lagi pemadaman listrik lagi di Samarinda.

Setelah menyegel kantor PLN, massa begeser dan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Kaltim. Aidil mengancam bila tidak ada kesepakatan yang memihak rakyat dari Pemprov Kaltim, maka segel kantor PLN tidak akan dilepaskan. [TMA, Ant]

Pemadaman Listrik Bergilir Diprotes

2007-10-06T04:31:00.001+07:00

04/10/2007 05:50 Listrik

Liputan6.com, Pontianak: Pemadaman listrik secara bergilir di beberapa kota merugikan banyak pihak. Warga mengaku tak bisa khusyuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pemadaman juga merusak alat-alat elektronik warga. Hal itulah yang dikeluhkan warga saat mendatangi Kantor Pelayanan Gangguan PLN di Jalan Cemara, Pontianak, Kalimantan Barat, belum lama ini.

Pihak PLN setempat mengatakan terpaksa memutus listrik sejak dua pekan silam karena mesin pembangkit listrik di Pontianak rusak dan sedang diperbaiki. Pemadaman dilakukan secara bergilir selama delapan jam per hari.

Kalangan pengusaha pun mengaku merugi dengan adanya kebijakan tersebut. Pemadaman listrik selama lima hari akibat perbaikan pembangkit listrik di Tanjungpriok misalnya, diakui sangat merugikan dunia usaha. Sofjan Wanandi, Ketua Apindo bahkan mengaku kerugian mencapai puluhan miliar per hari.

Selama ini, listrik menjadi masalah tersendiri bagi industri dan investasi di Indonesia. PLN dinilai tak bisa mengatur dan mengatasi kekurangan pasokan listrik sehingga tak ada jaminan dan kepastian bagi dunia usaha. Setiap saat bisa saja terjadi pemadaman listrik akibat kekurangan pasokan gas, pasokan minyak, atau bahkan pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini tentu saja menyebabkan investasi enggan masuk ke Indonesia. Padahal saat ini industri sedang berada pada kapasitas produksi maksimal menghadapi Lebaran.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)